Home / Headline / DPR Usulkan Revisi UU Tentang Perfilman

DPR Usulkan Revisi UU Tentang Perfilman

7882eb177e33dbd23c534f203de11c2bJakarta, BP
Panja Perfilman Komisi X DPR RI merekomendasikan   kepada pemerintah mengenai kelembagaan, pembukaan 100 % terhadap investasi asing, dan revisi UU No.33 tahun 2009 tentang perfilman.
“Ini berdasarkan aspirasi masyarakat dan memperhatikan masukan dari pemangku perfilman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta  kunjungan kerja khusus anggota Komisi X DPR,” ujar Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR RI Abdul Haris Amansari di Ruangan Wartawan DPR, Jakarta, Rabu (27/4) ,
Menurut  Abdul Haris, pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas mengenai penyelarasan dan sinergi terkait dengan tugas dan fungsi empat  lembaga yang terkait langsung dengan perfilman nasional. Yaitu, Badan Perfilman Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif, Pusat Pengembangan Film Kemendikbud RI, dan Lembaga Sensor Film (LSF) sehingga   film nasional bisa bangkit  dan lebih  berkualitas.
Masing-masing lembaga kata Abdul Haris, harus memiliki batasan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalkan  Badan Perfilman diatur dalam UU No.33 tahun 2009 tentang perfilman, badan ekonomi kreatif diatur Perpres No.6 tahun 2015 tentang badan ekonomi kreatif, pengembangan film berdasarkan PP No.11 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbud RI, dan lembaga sensor film diatur dalam PP No.18 tahun 2014 tentang lembaga sendor film.
Sedangkan mengenai pembukaan 100 % investasi asing di bidang perfilman (paket kebijakan ekonomi jilid 10) yang dikeluarkan pemerintah pada 11 Februari 2016 berimplikasi pada perubahan ketentuan mengenai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang disebut sebagai daftar Investasi Negatif (DNI) yang diatur dengan Perpres No.39 tahun 2014, kebijakan ini salah satunya mengenai pembukaan 100 % DNI bidang perfilman untuk investasi asing.
  Abdul Haris  meminta agar   film Indonesia memiliki nilai-nilai budaya bangsa,   mengutamakan pekerja film orang  Indonesia dan menggunakan   pola kerjasama yang tidak merugikan pekerja film.
Mengenai revisi UU perfilman, menurut Abdul Haris   karena UU ini memiliki beberapa kelemahan dalam pengaturan tentang perlindungan dan penghormatan hak cipta film, pendidikan film, tata niaga film, dan penguatan kelembagaan badan perfilman Indonesia.
“Karena itu Panja Komisi X DPR mengusulkan akan menyusun revisi UU No.33 tahun 2009 ini sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam Prolegnas 2014-2019,” tegasnya.
Venna melinda menambahkan,  sambil menunggu proses revisi dan untuk merespon permasalahan dalam rangka memberikan dukungan dan perlindungan kepada film Indonesia,  Panja meminta pemerintah   segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) seperti penetapan kegiatan dan usaha film, wajib mengutamakan film Indonesia dan menggunakan SDM dalam negeri, persyaratan dan tata cara pendaftaran dan perizinan usaha film, tata edar film, pertunjukan film, dan ekspor impor film.
Selain itu kata Vena Melinda,  pemerintah harus segera membuat kebijakan mengenai system pelaporan pernjualan tiket yang terintegrasi dan transparan, konsultasi dengan Komisi X DPR RI dalam merumuskan peraturan pelaksanaan UU No.33 tahun 2009 tentang film, agar subtansinya dapat menjawab permasalahan perfilman yang ada dan tidak bertentangan dengan UU No.33 tahun 2009 tentang film tersebut. “Merumuskannya paling lambat 3 bulan setelah hasil rekomendasi Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR ini diterima   Presiden RI,” papar anggota DPR dari Fraksi PD tersebut. #duk
Baca:  MPR Nilai Pemerintah Berhasil Selamatkan TKI dari Hukuman Mati
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Mantan Hakim MK Sebut Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Jakarta, BP–Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan ikut mengomentari pernyataan Tim Hukum Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengenai ...