Home / Headline / Sumsel Lebih Jago Tata Izin Tambang

Sumsel Lebih Jago Tata Izin Tambang

Tata Izin TambangPalembang, BP

Sumatera Selatan dinilai sebagai daerah pertambangan yang telah menata izin usaha pertambangan dengan baik. Sehingga lebih terhindar dari tindakan korupsi di sektor tersebut.

Sumsel merupakan salah satu dari 12 provinsi yang masuk dalam program koordinasi dan supervisi (korsup) pengelolaan tambang mineral dan batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Tim Korsup Minerba KPK Adlin Syah Nasution mengatakan, dari tinjauan sejak 2014 lalu Sumsel meraih kemajuan yang positif untuk penataan izin usaha pertambangan (IUP). Dari tiga provinsi yang terakhir ditinjau KPK, Sumsel lebih baik daripada Sulawesi Tengah dan Jambi.

“Sumsel lebih baik. Tim korsup minerba KPK rutin meninjau  provinsi yang masuk dalam program korusp tiga bulan sekali. Tinjauan kami meliputi penertiban IUP, kewajiban pembayaran jaminan reklamasi, pembayaran iuran tetap dan status clean and clear (CNC) terhadap IUP,” tuturnya usai rapat tindak lanjut korsup minerba di Palembang, Rabu (21/4).

Dirinya mengungkapkan, salah satu progres dalam pencegahan korupsi di Sumsel terlihat dari penyelesaian IUP bermasalah. Dirinya menilai Sumsel memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk menertibkan IUP, namun pemerintah provinsi sejauh ini dapat menyelesaikan dengan bagus dan jumlah IUP bermasalah semakin turun. Pembayaran royalti dan iuran tetap  meningkat setelah adanya korsup di Sumsel.

Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel Robert Heri mengatakan, celah terjadinya tindak korupsi di sektor tambang dimulai dari tahap perizinan. Namun sejak adanya korsup, celah untuk korupsi semakin menyempit karena semua sudah termonitor, termasuk pembayaran pajak maupun pengiriman barang sudah sangat jelas.

Dirinya menambahkan, pemda di Sumsel cukup tegas menata IUP yang bermasalah dengan mengambil keputusan pencabutan IUP atau izinnya tidak diperpanjang. Berdasarkan catatan pihaknya, saat ini hanya terdapat 177 IUP di Sumsel atau berkurang separuh dari jumlah IUP sebelum korsup KPK sebanyak 359 izin.

Pengurangan jumlah IUP itu karena pemprov menindak pencabutan terhadap 78 IUP dan 66 IUP yang tidak diperpanjang karena bermasalah. Ada pun status IUP yang CNC saat ini sudah sebanyak 174 izin dan tinggal 3 IUP saja yang berstatus belum CNC.

Pemprov Sumsel meyakini wacana moratorium IUP tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Robert berujar, pemda bahkan tidak menerbitkan izin baru sejak UU Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan.

Robert menjelaskan, pihaknya fokus memberdayakan dan membenahi IUP yang sudah ada sehingga PAD dari sektor pertambangan tetap terjaga. Pasalnya, masih banyak IUP yang ada belum berproduksi sehingga tidak optimal terhadap produksi batu bara Sumsel maupun PAD.

Dia mengemukakan, dari 177 IUP, yang mayoritas adalah tambang batu bara, terdapat 100 izin yang berstatus produksi. Namun demikian, dari 100 IUP itu hanya sekitar 20 tambang yang aktif berproduksi sementara lainnya tidak menghasilkan.

Robert mengatakan, 20 IUP yang ada di Sumsel itu tercatat menghasilkan sekitar 27 juta ton batu bara pada 2015. Padahal, jika tambang-tambang yang telah berstatus produksi itu juga aktif, produksi batu bara asal Sumsel bisa mencapai 50 juta ton per tahun.

Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Abetnego Tarigan, mengatakan, penangguhan izin untuk pertambangan dan perkebunan sawit memang tidak akan berdampak terhadap PAD. “Dampaknya tidak ada karena ini untuk mengendalikan ekspansi, justru yang ada sekarang diperbaiki dan diperkuat,” tambahnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bupati OKU: Alhamdulillah Pelaksanaan Pemilu di OKU Aman, Lancar, dan Kondusif

Baturaja, BP — Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berlangsung aman, ...