Home / Pariwisata / Produk Hukum Reklamasi Sudah Terbit Sejak 2003

Produk Hukum Reklamasi Sudah Terbit Sejak 2003

093379800_1452321674-Viva-Yoga-Mauladi-1Jakarta, BP
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan,   polemik reklamasi  Teluk Jakarta, akibat  terjadi tumpang-tindih produk hukum dan tidak memiliki   analisis dampak lingkungan (amdal) meski produk hukumnya   sudah ada sejak  2003 sampai 2011.
“Jakarta sebagai kawasan strategis nasional khususnya Jabodetabek, Puncak dan Cianjur Jawa Barat,  menjadi kewenangan pemerintah pusat dan beberapa reklamasi pulau di antara 17 pulau reklamasi itu tidak merujuk kepada UU. Sehingga Komisi IV DPR dengan Menteri LHK Siti Nurbaya sepakat menghentikan sementara reklamasi itu,” tegas politisi Viva Yoga  di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/4).
Menurut Viva Yoga, kalau terbit UU  baru, otomatis uU lama tidak berlaku sehingga  tidak akan ada tumpang-tindih aturan perundang-undangan tersebut. Letak Jakarta yang strategis dan berskala  nasional, kewenangan ada pada pusat dan Amdal sebagai salah satu instrument kelestarian lingkungan. “Karena belum ada surat tertulis dari pemerintah pusat soal penghentian sementara,   DPR meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan surat keputusan untuk reklamasi tersebut,” ujarnya.
Dia menambahkan17.000 kepala keluarga (KK)  menjadi manusia perahu, akibat ketidaktegasan pemerintah pusat, dan tidak adanya surat dimaksud. Jadi, negara harus hadir, apalagi sudah ada 40 reklamasi. “Perlu dikaji apakah reklamasi itu berdampak positif atau negatif untuk rakyat Teluk Jakarta. Jangan sampai reklamasi itu membangun pulau baru, dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara, dan negara harus koordinasi dengan Pemprov DKI dan Pemda sekitarnya,” tambahnya.
Kepala Kesatuan Nelayan Indonesia Rizal Damanik menilai,  Teluk Jakarta  sebagai miniatur Indonesia sekaligus  simbol keberagaman dan kekayaan Indonesia harus ditata menjadi lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai.  “Reklamasi sebenarnya untuk perbaikan pantai   agar lebih indah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Tapi faktanya terjadi  pergeseran orientasi untuk komersialisasi,” kata Rizal.
Dalam dokumen terbaru pembangunan reklamasi kata dia,  dianjurkan menggunakan material Teluk Jakarta, tapi ternyata  mengambil dari Banten dan daerah lain. Setiap tahun  dibutuhkan 40 ton metrik,  untuk 17 pulau dan  300 juta metrik kubik pasir. “Itu jelas  merusak lingkungan. Atau  876 juta metrik ton kubik  tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari Banten,” ungkapnya.
Menurut Rizal, semangat komersialiasi sudah menabrak keselamatan lingkungan. Padahal, implikasinya  berpengaruh pada arus Teluk Jakarta, yaitu perusakan, abrasi, dan  terkikisnya pulau-pulau di bagian Barat Jakarta. “Kalau semangat untuk menghentikan Teluk Jakarta dari ancaman abrasi, maka komersialiasi reklamasi  harus dihentikan. Apalagi diprediksi  tahun 2100 sebanyak 1325 hektar daerah mengalami penurunan tanah, dan 31.257 ribu hektar akan tergenang akibat kenaikan air laut,” tuturnya.
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menegaskan,  yang menjadi perdebatan seolah-olah aspek ekonomi, padahal semua bisa dihitung. Karena  membangun ekonomi  harus  berkelenjutan  dengan tidak menafikan sumber daya di sekitarnya maupun kontraproduktif pada sumber daya.
Menurut Enny, reklamasi itu sama dengan penimbunan pulau-pulau tanpa konsep matang sehingga  dapat mengancam   Jakarta  tenggelam.  Pertimbangan instan dengan pembangunan properti menjadikan pemerintah tidak perlu investasi, karena akan laris manis dengan harga  mahal.
“Reklamasi itu idealnya untuk mengembalikan fungsi pantai sesuai ekosistem sumber daya lingkungan laut. Tapi, kalau mengganggu ekosistem,  akan merugikan perekonomian itu sendiri,” jelasnya. #duk
Baca:  DPR RI Tidak Akan Revisi UU Pilkada
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Balaputera Dewa Lepas Lima PNS

Palembang, BP–Sebanyak lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Museum Balaputradewa yang memasuki masa pensiun atau purna bakti, Selasa ...