Home / Headline / KPK Diminta Awasi Pilwawako Palembang

KPK Diminta Awasi Pilwawako Palembang

 Palembang, BP

Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar mengawasi secara penuh pelaksanaan pemilihan wawako (pilwawako) Palembang. Agar melakukan antisipasi politik uang saat pemilihan Wawako Palembang berlangsung.

“Jadi kami akan menyambangi KPK dan mengirimkan surat secara resmi agar lembaga tersebut mengawasi sepenuhnya para anggota DPRD Palembang, agar tidak melakukan politik transaksional,” kata Ketua Masyarakat Miskin Provinsi Provinsi Sumsel, Arifin Kalender, Kamis (7/4).

Menurut Arifin, KPK harus berada dalam tiap pelaksanaan Pilwawako Palembang, dengan mengawasi secara penuh alat komunikasi, atau transaksi yang kemungkinan terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pra atau pasca-pilwawako.

“Dalam waktu dekat, kami akan langsung menghadap KPK ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut,”ujar dia.

Selain itu, Arifin mengharapkan agar Walikota Palembang Harnojoyo tidak melakukan politik balas budi dengan Romi Herton, yang kini menjadi pesakitan di Rutan Suka Miskin.

“Jadi, jangan gara-gara persoalan balas budi, kemudian melegalkan balon yang masih ada kaitan dengan mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton,” katanya.

Seharusnya, kata Arifin, Harnojoyo memilih calon yang berkualitas dan seirama untuk mewujudkan Palembang Emas 2018.

“Termasuk netralitas partai politik pengusung juga harus di pertanyakan.  Karena ada partai yang mengusung dua nama sekaligus, yang sepertinya kurang mendapat respon baik dari masyarakat,” tambah dia.

Sementara,  Direktur Lintas Politika Kemas Khoirul Mukhlis mengungkapkan, pihaknya sangat tidak sepakat dengan sikap politik partai pengusung yang pra pilwawako Palembang.

Di mana PKS mengusung dua nama yang ternyata dibantah oleh Fitrianti Agustinda mengenai pencalonannya.

”Apa yang dikemukakan PKS saya menilai apa yang dikemukakan sangat tidak logis,” katanya.

Pernyataan ketidaktahuan tersebut menandakan ketidaksingkronan antara partai yang mengusung nama balon, dan yang diusung.

“Masak mencalonkan orang yang tidak tahu. Ini sama saja tidak ada komunikasi. Itu sangat tidak logis,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, jika ingin membangun komitmen harusnya bersama PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung bukan dengan Romi Herton secara pribadi. Karena saat itu Romi bertindak atas nama partai, bukan pribadi.

“Jadi ya kalau mau dukung dan berkomitmen dengan Romi ya dukung calon dari PDI Perjuangan. Toh, PDI Perjuangan sudah mengajukan nama Yudha Renaldi ya silahkan ajukan nama itu. Bukan malah nama orang PDI Perjuangan yang lain. Ini malah terkesan memecah belah PDI Perjuangan. Tidak baik secara etika,” katanya. #osk

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Harapkan Puskesmas di Sumsel Harus Aktif Jemput Bola

Palembang, BP Sejak program jaminan kesehatan yakni BPJS diterapkan di Indonesia, masih banyak masyarakat di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang ...