Home / Headline / DPR Setuju Produksi UU Hanya 3-5 Setahun

DPR Setuju Produksi UU Hanya 3-5 Setahun

gedung-dpr-riJakarta, BP
 Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan  DPR RI tidak perlu memproduksi UU   banyak-banyak, cukup 3-5 UU saja setahun ditanggapi serius pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengemukakan,    Presiden Jokowi terkesan   tidak membaca  surat yang ditandatangani sehingga kurang paham dengan  apa  yang disampaikan ke masyarakat.
 “Yang membuat UU   tidak hanya  DPR RI, namun bersama-sama dengan  pemerintah. Beberapa RUU yang diajukan pemerintah ke DPR RI bahkan cukup banyak dan  mendadak. Seperti revisi UU KPK, Pilkada, dan  RUU Tax Amnesty,” tegas Fadli Zon    di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (31/3).
Menurut  Fadli Zon, dari 46 RUU Prolegnas tahun 2016,  usulan pemerintah   13 RUU, 25 DPR RI dan 2 DPD RI. Mestinya pemerintah jangan mengusulkan sebanyak itu bila  hanya 3-5  UU setahun.
Dia menambahkan,  pembahasan UU  tidak semudah membalik telapak tangan. Misalkan UU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)  sejak   2004 dibahas  dan baru disahkan  2015, RUU KUHP sejak   1960 dibahas namun sampai 2016  belum beres.
“ Itu akibat terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat  harus sejalan dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
 Selama ini kata Fadli Zon, belum ada kesepakatan dengan pemerintah untuk pengurangan UU tersebut. Yang jelas, DPR mendukung   pembuatan UU  bukan dilihat dari kuantitas, tapi kualitas.
 Dia juga  mendukung  pembuatan UU  sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan asing. Kalau sampai ada asing, berarti ada pembajakan  hukum guna memuluskan kepentingan asing   di Indonesia.
“Proses UU itu melibatkan perguruan tinggi (PT), dan sudah ada 10 PT yang terlibat   menyusun naskah akedemiknya,” tambah Fadli.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Rachmat Bagdja menyatakan, kekuasaan diserahkan kepada DPR RI, DPD RI bersama-sama  Presiden RI.
 “Presiden Jokowi lupa  bahwa  RUU   diajukan  pemerintah. Kalau mau mengurangi UU, pemerintah cukup mengajukan 1,2,3,4 dan 5 RUU saja. Bukan 13 RUU,” tegas Rachmat Bagdja.
 Bagdja  khawatir, Presiden Jokowi   tidak sepakat dengan menteri yang mengajukan  sejumlah  RUU dalam Prolegnas. Dan secara politik Presiden RI memiliki hak  meneken   terhadap RUU, tapi harus mengirimkan wakilnya ke DPR RI,  bukan membuat pernyataan yang membingungkan masyarakat.
 Diharapkan, sebelum membuat pernyataan tim presiden perlu mengkaji secara mendalam terhadap berbagai hal yang akan disampaikan ke publik.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi  menyatakan salah satu fungsi  DPR membuat undang-undang dan untuk membuat UU, DPR sangat selektif  membahas. “Lho kok pemerintah membatasi DPR membahas UU?. Jika pemerintah tidak setuju ya gak apa-apa, dan itu artinya RUU yang dibahas tidak jadi UU,” paparnya. #duk
Baca:  Wartawan Diharapkan Dapat Membantu Sukseskan Pembangunan
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Zaskia Gotik Meriahkan  Panggung Prajurit dan Pesta Rakyat di Lanud SMH Palembang

Palembang, BP PANGKALAN TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Helambang (SMH) Palembang, menggelar acara Panggung Prajurit dan pesta rakyat yang dikemas ...