Home / Headline / Alex dan Gubernur se-Sumatera Tuntut Presiden

Alex dan Gubernur se-Sumatera Tuntut Presiden

#Cairkan Dana Bagi Hasil 2015

BP/ARRACHIM WAWANCARA GUBERNUR -Wawancara Ekslusif  Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin  dengan MNCTV yang berlangsung diGriya Agung Palembang, Rabu (24/4)

BP/ARRACHIM

Palembang, BP

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin bersama Gubernur se-Tanah Andalas lainnya memberikan pengajuan tertulis bertandatangan resmi kepada Presiden RI melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Alex menuturkan, pemerintah pusat baru memberikan separuh dana bagi hasil 2015. DBH Sumsel triwulan kedua yang belum dibayarkan sekira Rp600 miliar. Diketahui, Sumsel seharusnya mendapatkan Rp2.329.728.331.330 dari DBH pajak dan nonpajak.

“DBH itu sangat dibutuhkan untuk Sumsel. Bisa digunakan untuk infrastruktur, bangun fasilitas, serta pelayanan masyarakat, mengingat APBD tahun ini hanya Rp7,13 triliun. Kami berharap secepatnya pemerintah pusat secepatnya memberikan DBH yang ada,” ujarnya.

Sumsel, tutur Alex, adalah penghasil migas yang besar. Seluruh dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya tersebut harus ditanggung sendiri oleh daerah.

Meski terbilang belum sebanding, DBH sebagai kompensasi eksploitasi tersebut sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi lingkungan yang rusak.

“Pelaporan pembagian DBH pun harusnya dilakukan secara transparan. Jadi pemerintah daerah bisa paham dan tidak suudzon,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel Robert Heri mengatakan, selama ini pemda hanya mengetahui komponen harga dalam penghitungan DBH migas. Padahal sedikitnya terdapat tiga parameter lain yang menjadi komponen pembagi DBH, yakni lifting, cost recovery dan kontrak.

“Ketiga komponen itu kami tidak tahu. Paling tidak dijelaskan komponen itu sehingga jadi tidak ada prasangka buruk,” katanya. Berdasarkan catatan Distamben Sumsel, DBH dari migas pada 2015 yang diterima hanya senilai Rp359,71 miliar hingga triwulan III.

Sementara sepanjang tahun sebelumnya, pemprov mendapat DBH senilai Rp1,05 triliun. Besaran DBH yang diterima pemprov tahun ini semakin turun menjadi Rp580,92 miliar sesuai dengan Perpres nomor 137/2016.

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumsel H Muslim menambahkan, realisasi DBH Sumsel pada 2015 sebesar Rp2.329.728.331.330 atau 82,06 persen dari target.Rp2.839.125.943.171.

Muslim menjelaskan, dari sub pos bagi hasil pajak, realisasi tahun lalu Rp578.423.874.714 atau 73,33 persen dari target yang Rp788.752.758.000. “Bagi hasil pajak terdiri dari lima hasil pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan, PBB perkebunan, PBB perhutanan, dan cukai hasil tembakau,” jelasnya.

Realisasi PBB Pertambangan sebesar Rp452.685.750.714 atau 73,33 persen dari target yakni Rp592.690.110.000. Realisasi bagi hasil pajak penghasilan sebesar Rp105.486.786.000 atau 60 persen dari target yang sebesar Rp175.811.310.000.

Lalu pendapatan PBB perkebunan, PBB Perhutanan, dan cukai hasil tembakau terealisasi 100 persen dari targetnya. PBB Perkebunan yakni Rp14.181.719.000, PBB Perhutanan terealisasi Rp3.985.115.000, dan cukai hasil tembakau Rp2.084.504.000.

Sementara dari sub pos bagi hasil bukan pajak/SDA, terealisasi Rp749.983.666.616 atau 71,49 persen dari target yakni Rp1.049.052.395.171. Iuran hasil hutan/pengelolaan sumber daya hutan (IHH/PSDH) hanya terealisasi Rp56.977.760 atau 0,40 dari target yang sebesar Rp14.419.160.119,15.

Iuran hasil hutan/Revisi SDH terealisasi Rp7.762.030.056 atau 24,6 persen dari target Rp31.446.533.615,17. Sementara sewa lahan (landrent) terealisasi Rp19.616.683.400 atau 46,81 persen dari target Rp41.909.343.459,17. Iuran eksplorasi/eksploitasi (royalti) tercapai sebesar Rp227.757.587.238 atau 69,08 persen dari target yakni Rp329.694.398.797,17.

DBH minyak bumi terealisasi Rp126.956.040.411 atau 74,36 persen dari target yang Rp170.736.876.30,17. DBH gas alam terealisasi Rp367.739.825.351 atau 79,82 persen dari target Rp460.711.050.810,17. Lalu terakhir DBH panas bumi terealisasi 70 persen, yakni Rp94.522.400 dari target Rp135.032.000.

Tahun ini Pemprov Sumsel menargetkan capaian DBH pajak dan bukan pajak/sumber daya alam (SDA) yang tergabung dalam pos pendapatan bagian dana perimbangan sebesar Rp2.713.196.347.000.

Bagi hasil pajak ditargetkan Rp788.752.758.000 dan bagi hasil bukan pajak/SDA ditargetkan Rp694.574.028.000. Beberapa penyesuaian agar lebih realistis dan realisasi mendekati target, ada yang turun dari tahun lalu, ada yang tetap, ada juga yang naik,” ujar Muslim. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pemkab OKU Kembali Rekrut CPNS dan P3K Tahap II

Baturaja, BP — Kabar gembira bagi para pencari kerja yang ingin mengabdi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai ...