Home / Pariwisata / Revisi UU KUHP Akomodir Hukum Adat

Revisi UU KUHP Akomodir Hukum Adat

-_160315190545-443

M Nasir Djamil

Jakarta, BP

Anggota  DPR RI FPKS Nasir Djamil menegaskan, Panja Revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sedang dibahas akan mengakomodir hukum adat yang masih berjalan di tengah masyarakat.Sebab, hukum adat   masih hidup di 32 provinsi  Indonesia.

‘”Jangan seperti UU Pornografi dan Pornoaksi  yang ditolak   masyarakat Bali, Papua dan daerah lain.  Hukuman mati juga  tidak bisa mengabaikan tuntutan global dunia, yang sebagian besar sudah menghapus hukuman mati tersebut. Karena itu dalam RUU KUHP ini dinamai sebagai pidana mati bersyarat,” tegas anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dalam forum legislasi DPR RI tentang Revisi UU KUHP di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/3).

Terkait hukum Islam yang diterapkan di beberapa daerah seperti Aceh Darussalam, kata Nasir Djamil, akan dipelajari  Panja Revisi UU KUHP Komisi III DPR RI. Hanya saja Panja baru membahas asas-asas hukum pidana dalam buku I, yang akan selesai sekitar Juli 2016. Sedangkan dalam buku II  sudah berbicara delik pidana.

Baca:  DPR Minta BP POM Tidak Mudah Menyebutkan Kadaluarsa

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Enny Nurbaningsih mengakui,  pemerintah dan DPR RI baru membahas asas-asas hukum pidana. Asas-asas tersebut mengakomodasi rencana strategis (Renstra) nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan  mengakomodir hukum adat.

Enny menambahkan,  tim Kemenkumham RI sebagai penggagas cukup solid, sehingga  setiap pembahasan selalu melibatkan  pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK, BNN,  dan BNPT.

“Kemenkumham  melibatkan seluruh lembaga  penegak hukum. Jika terkait terorisme,  BNPT dilibatkan, jika narkoba melibatkan BNN, korupsi  dengan KPK dan seterusnya. Termasuk hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Ini dimaksudan  agar sebuah produk hukum yang sudah diputuskan bisa langsung dijalankan, dan tidak digugat ke MK,” kata Enny.

Baca:  Hanya TNI Berhasil Mereformasi Mental

Dijelaskan, proses pembahasan RUU KUHP   tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat sampai benar-benar meyakinkan.

Pakar Hukum Pidana  Akhyar Salmi mengaku  bingung dengan draft KUHP tersebut, karena  buku satu pakai asas, tapi yang lain tidak, sehingga ada ketidakkonsistenan. Seperti asas wilayah, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan asas internasional. “Itulah yang harus diclearkan, agar tujuan pemidanaan tidak dijadikan norma saja, melainkan  dijalankan,” ungkapnya.

Baca:  Akademisi USU Usulkan Cak Imin Cawapres

Kalau tujuan itu dipahami sebagai norma, lanjut dia,  tidak akan konsisten  hukuman mati  di masyarakat. Karena itu, pasal 55 dalam buku I, bertentangan dengan pidana pokok hukuman mati. “Doktrin itu selalu berkembang dan tidak perlu diatur, dan tujuan pidana  kita serahkan kepada penegak hukum,” tutur Akhyar.

Selain itu kata Akhyar, tidak perlu menghimpun semua delik. Sebab, dalam hukum pidana manapun delik administrasi  berbeda dengan delik pidana umum. Dan memang tidak boleh 2 tindak pidana dijatuhi hukuman sekaligus. Misalkan  tindak pidana korupsi dengan mengganti uang kerugian negara. “Apa uang  bisa mengganti korupsi? Kalau begitu, koruptor akan senang. Jadi, itulah antara lain yang harus diclearkan,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Rumah Belajar Ramaikan Ramadhan di Kampoeng Kapitan

Palembang, BP–Setelah selesai dilakukan penataan tahap pertama di Kawasan Kampung Kapitan, destinasi ini selalu ramau dikunjungi oleh wisatawan, baik nusantara ...