Home / Headline / DPD RI Diharapkan Miliki Kewenangan Putuskan UU

DPD RI Diharapkan Miliki Kewenangan Putuskan UU

Kepala badan pengkajian MPR RI Bambang Sadono memimpin diskusi dengan tema 'Penegasan pancasila sebagai sumber hukum dan hierarki sistem perundang-undangan' di ruang Nusantara IV gedung MPR RI, Jakarta, Senin (9/3)

Bambang Sadono

Jakarta, BP

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengatakan, salah satu  kajian amandemen UUD NRI 1945 diharapkan DPD RI memiliki kewenangan memutuskan UU bersama DPR RI dan pemerintah (tripartit). Hal itu bisa dilakukan jika DPD RI mampu meyakinkan sepertiga atau   261 anggota MPR RI   mendukung penguatan kewenangan DPD RI tersebut.

“Sesuai Pasal 22 D UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),   penguatan DPD RI dimaksud  tidak saja terlibat pembahasan UU bersama DPR dan pemerintah, melainkan ikut memutuskan UU,” tegas Bambang, anggota DPD RI asal Jawa Tengah itu dalam diskusi kemajelisan bertajuk  Program-Program Pengkajian MPR RI  di Gedung MPR RI Jakarta, Selasa (15/3).

Kajian dan amandemen tersebut kata Bambang, sesuai dengan rekomendasi MPR RI No.4 tahun 2014, yang memerintahkan MPR RI  untuk menata ulang sistem ketatanegaraan melalui amandemen secara terbatas. Tim kajian terdiri    dari 45  anggota MPR RI dan para ahli.

Menurut Bambang, kajian tersebut  meliputi  Pancasila sebagai ideologi negara, posisi MPR RI, penataan sistem presidensial, penguatan DPD RI, dan penataan MK, Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial, serta konsep pembangunan model GBHN. “Untuk GBHN  sudah dipelopori  PDIP,” ucap Bambang.

Bambang yakin  pelaksanaan  amandemen UUD NRI   tidak terjadi kegaduhan politik, dan tidak pula merembet kemana-mana, mengingat usulan amandemen tersebut harus jelas dengan  argumentasi masuk akal, dan harus didukung  1/3 anggota MPR RI. “Kalau tidak mendapat dukungan 1/3 anggota MPR,  tak bisa dibahas,” katanya.

Anggota MPR RI Soenmandjaja mengaku  prihatin dengan kondisi sekarang, karena banyak anak sekolah tidak hafal Pancasila, sekitar 60 % Kepala Desa juga tidak tau isi dari lima sila tersebut. “Pancasila saja banyak gak ngerti bagaimana pengamalan dan pelaksnaannya di masyarakat?” kata Soenmandjaja yang bertugas merumuskan aspirasi masyarakat terkait Pancasila sebagai ideologi negara.

Dikatakan,  para ulama dan kiai-kiai di seluruh Indonesia sejak lama, sebelum Indonesia merdeka   mendukung kemerdekaan RI berdasarkan Pancasila. Jadi, tokoh agama tidak pernah berpikir menjadikan Indonesia berdasarkan agama.

“Memang kita sedang menghadapi ideologi transnasional, dan itu tidak sederhana. Seperti LGBT, terorisme dan lain-lain. Untuk itu kita berharap kepada pers sebagai pilar negara untuk mendukung kerja-kerja MPR RI,” harap Soenman.

Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono menegaskan, kesekjenan wajib mendukung program kerja anggota majelis maupun badan pengkajian MPR RI khususnya mengenai sosialisasi empat pilar negara.  juga berharap pers memback up kerja-kerja MPR RI.

Ma’ruf menambahkan, bentuk dukungan dimulai dari perencanaan hingga peninjauan ke lapangan difasilitasi kesekjenan dengan mengeluarkan dana hingga ratusan miliar. “Peran pers dalam program kerja mejelis juga sangat penting sehingga kesekjenan selalu kerjasama dengan pers untuk menyebarluaskan hasil kerja majelis. Masyarakat harus tau apa yang dikerjakan majelis,” tegas Ma’ruf. #duk

x

Jangan Lewatkan

12 Teroris Berencana Serang Kantor Polisi di Sumsel

Palembang, BP–Sebanyak 12 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror pada Minggu (10/12) lalu masih menjalani pemeriksaan di Mako ...