Home / Palembang / Seleksi Terbatas, Kemendagri Abaikan Sanksi UU

Seleksi Terbatas, Kemendagri Abaikan Sanksi UU

Palembang, BP
Sejumlah pihak terutama pejabat eselon II Pemerintah Kota Palembang yang di-non-job-kan menyayangkan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terkesan tidak tegas. Alih-alih memberikan sanksi bagi Walikota Palembang, Kemendagri malah melakukan rapat terbatas, lalu menyimpulkan keputusan berat sebelah.
Salah satu pejabat yang di-non- job-kan mengatakan, rapat yang dilakukan pihak Kemendagri ini menghasilkan keputusan yang tidak fair. Selain tidak ada sanksi tegas untuk kepala daerah karena melanggar UU dan sumpah jabatan, Ditjen Otda Kemendagri juga memutuskan seleksi terbatas, tanpa harus mengembalikan jabatan sebelumnya ke semula.
“Undang-undang mengamanatkan untuk jabatan yang tidak sesuai prosedur dikembalikan ke posisi semula. Lalu mengapa, digelar rapat tanpa melibatkan pejabat yang di non job, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperkajat) dan pihak KASN yang dari awal menangani permasalahan ini,” tanya pejabat non-job ini, minta namanya tidak disebutkan.
Salah satu Staf Ditjen Otda Kemendagri, Ajeng, mengakui sudah dilakukan rapat bersama KASN, Inspektorat Kemendagri, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Hukum Provinsi. Selain itu, rapat juga disepakati Walikota Palembang, BKD Kota Palembang, Senin (14/3).
Dikatakan Ajeng, telah terjadi kesepakatan terhadap pelanggaran yang dilakukan Walikota dalam melakukan mutasi maupun pengangkatan jabatan eselon II. Dari hasil rapat akan dilakukan seleksi terbatas untuk eselon II yang di non job termasuk pejabat eselon II.
“Pejabat eselon II ini harus diberhentikan dulu, baru nantinya akan diangkat Plt. Nanti Walikota yang menentukan, karena saat pelaksanaan seleksi tidak boleh ada kekosongan,” kata Ajeng.
Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, SH, LLM, PhD  mengatakan, sebenarnya kejadian yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang, harusnya menjadi peringatan bagi siapa pun untuk tidak berbuat semena-mena dalam mengisi jabatan tanpa melalui prosedur yang ada. Sehingga ke depan, kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
“Jika KASN ada kesepakatan baru dengan Pemko Palembang saya tidak melihat ini sebagai persoalan karena tujuannya mencari solusi bukan mengungkit perbedaan. Tapi memang yang tidak mengenakkan terjadi pada mereka yang dizalimi ,” ujarnya. #ren
x

Jangan Lewatkan

Kemplang Tunu Beromzet Puluhan Juta

Siapa tak kenal makanan lokal satu ini. Meski tidak setenar pempek, nyatanya kemplang tunu sudah lama ada dan digemari. Bahkan ...