Home / Palembang / KASN Melemah, Pelanggaran Walikota Tidak Ada Sanksi

KASN Melemah, Pelanggaran Walikota Tidak Ada Sanksi

Palembang, BP

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) begitu menggebu-gebu menegaskan implikasi hukum bagi Walikota Palembang Harnojoyo yang dianggap telah melanggar Undang Undang (UU) nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tapi cukup ironis dengan keputusan rapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/3). Pelanggaran UU ASN ini diabaikan, KASN bahkan mengatakan permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara melakukan seleksi kembali dan membatalkan rekomendasi nomor 1390/KASN/12/2015 yang telah dibuat sendiri oleh KAS.

Menyikapi permasalahan ini, Mendagri Tjahjo Kumolo seakan tutup mata, bahkan diklarifikasi tentang penegakan UU ASN pun Tjahjo mengabaikan panggilan seluler maupun pesan Whatsapp di nomor pribadinya. Tjahjo bahkan banyak membaca pesan, lalu mengabaikannya.

Tidak hanya Mendagri, Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri Anselmus Tan juga tidak mau lagi menjawab panggilan telepon media di Palembang. Sehingga pelanggaran UU ini seakan dibiarkan tanpa ada sanksi tegas yang dilakukan Kemendagri.

Baca:  Menyangkal Sampaikan Mosi Tak Percaya

Komisioner KASN Dr Waluyo mengatakan kepada wartawan, jika penggalan UU oleh Walikota Palembang ini diselesaikan dengan melakukan seleksi oleh anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang mayoritas dari pusat.

Pejabat lama yang non job serta pejabat baru akan diseleksi melalui Pansel yang akan dibentuk bersama Kementrian Dalam Negeri Kemendagri KemenPAN-RB dan KASN. Artinya, jika dulu belum ada seleksi, hanya menggunakan baperjakat, kali akan diseleksi oleh tim dari pusat.

Dalam seleksi yang diadakan untuk menyelesaikan permasalahan di Pemko Palembang tersebut, tidak akan mengembalikan 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun 8 Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang di nonjob-kan ke jabatan semula. Tapi, jabatan-jabatan yang diisi tanpa melalui prosedur, akan dikosongkan dan jabatan akan diisi oleh pejabat sementara atau Pelakana tugas (Plt).

Baca:  Uji Kompetensi Pejabat Pemko yang Nonjob dan Diangkat

“Kita tidak akan kembalikan pejabat lama. Tapi pejabat lama dan baru akan bersaing untuk menduduki kembali jabatan yang dikosongkan tersebut secara adil dan objektif,” tuturnya.

Waluyo beralasan, tidak dikembalikannya pejabat lama dan melakukan seleksi, karena alasan jalan keluar terbaik yang menjadi tanggung jawab pihaknya agar roda pemerintahan tetap berjalan. Selain itu, dalam seleksi ini juga akan didapati pejabat yang berkompeten yang dilakukan secara objektif dan kompetitif. Bahkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Plt juga akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

“Jika ada kesalahan terkait pelanggaran UU yang dilakukan Walikota Palembang, maka itu dilakukan dengan alasan agar roda pemerintahan dapat berjalan lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya KASN menganggap Walikota Palembang melanggar aturan Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 pasal 120, terkait dengan rolling dan mutasi jabatan di dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca:  Buku Kisah Mendagri Sindir Harnojoyo

Melalui surat rekomendasi yang diterbitkan, KASN meminta dan menjelaskan wajib bagi kepala daerah untuk segera menindaklanjuti temuan. Sesuai dengan sumpah jabatan, kepala daerah akan melaksanakan UU dan peraturan pelaksananya dengan selurus-lurusnya.

Bahkan, KASN sempat menyurati beberapa lembaga pemerintahan lain, seperti KemenPAN, Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum-HAM) DPRD Kota Palembang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemprov Sumsel untuk dapat membantu KASN memperingati Walikota untuk menjalankan rekomendasi mengikat tersebut.

Beberapa lembaga lain seperti Ombudsman RI, juga menyoroti terkait kebijakan yang dianggap salah dan pelanggaran UU yang menjadi dasar negara. Dan meminta Walikota menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan KASN. Bahkan, KASN sendiri yang meminta BKD Kota Palembang maupun pusat untuk memblokir kepangkatan bagi pejabat eselon II yang melanggar UU ASN. #ren

x

Jangan Lewatkan

Kemplang Tunu Beromzet Puluhan Juta

Siapa tak kenal makanan lokal satu ini. Meski tidak setenar pempek, nyatanya kemplang tunu sudah lama ada dan digemari. Bahkan ...