Home / Headline / DPRD Kritisi Rencana Pemerintah Naikkan Iuran BPJS

DPRD Kritisi Rencana Pemerintah Naikkan Iuran BPJS

Palembang, BP
Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran rutin bulanan BPJS pada awal April mendatang, menuai kritik pedas dari berbagai pihak termasuk anggota DPRD Sumsel.

“Sebenarnya dengan BPJS sekarang ini masih belum memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, masih banyak masyarakat di telantarkan oleh BPJS ini , dimana masyarakat tidak dapat kamar dan pelayanan , ini juga seharusnya pemerintah memperbaiki pelayanan kesehatan dahulu, sesudah meningkatkan pelayanan baru bisa menaikkan tarip BPJS,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopran Marjani, Senin (14/3).

Namun ini terbalik pelayanan belum ditingkatkan namun tarip BPJS di naikkan, ” Kemarin saya di RSMH seharusnya warga mau dioperasi di RSMH namun akhirnya meninggal dunia di rumah singgah, tidak bisa masuk rumah sakit, ini seharusnya banyak yang harus di benahi BPJS  namun iuran sudah naik lagi,” katanya.

Sedangkan Anita Noeringhati, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel menilai BPJS dibentuk untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, bukan malah sebaliknya menyengsarakan masyarakat.

Dikatakan Anita, bila melihat kondisi yang ada sekarang, sepertinya BPJS telah keluar dari tujuan utamanya yakni menyehatkan masyarakat.

“Dengan menaikan iuran bulanan, itu artinya pemerintah telah menambah beban masyarakat.  Padahal saat ini, kondisi masyarakat sudah sangat memprihatinkan, pasca naiknya harga BBM, krisis ekonomi hingga PHK massal. Masak mereka harus dibebani lagi dengan naiknya iuran BPJS,” kritik Anita.

Sementara pelayanan yang diberikan BPJS sendiri katanya, masih jauh dari kata memuaskan. Ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke Komisi V DPRD Sumsel.

“Keluhan yang masuk kekita sangat banyak, mulai dari sulitnya mencari kamar untuk rawat inap, sampai masalah pasien yang dipulangkan karena masa perawatan sudah melampaui batas. Apakah yang seperti ini harus dinaikan iurannya,” tanya Anita.

Dengan banyaknya persoalan tersebut, Anita meminta DPRD Provinsi dan DPR RI untuk meneliti ulang keberadan BPJS, apa sudah sesuai dengan tujuan semula atau harus diperbaiki lagi.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan rencana kenaikan yang akan mulai efektif April 2016 mendatang itu tidak layak karena menjadi beban baru pekerja yang pasti akan memberatkan

Menurutnya, selama ini, pelayanan BPJS masih sangat jauh dari harapan. Penyelenggara layanan kesehatan baik itu rumah sakit ataupun klinik kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS masih buruk. Banyak masyarakat anggota BPJS selalu ditolak saat meminta pelayanan medis dengan alasan kamar penuh atau lainnya.

Diketahui, besaran rencana perubahan iuran peserta Mandiri BPJS Kesehatan untuk kelas I dari Rp 59.500 menjadi Rp80.000, kelas II dari Rp42.500 menjadi Rp51.000, dan kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp30.000. #osk

x

Jangan Lewatkan

Sukri Ditemukan Mengambang di Sungai Lematang

 PALI, BP–Setelah dua hari dilakukan pencarian, Sukri (55) ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa mengapung di Sungai Lematang, Senin (16/10) ...