Home / Pariwisata / Menjauhkan Parpol dari Demokrasi Bertentangan Dengan Konstitusi

Menjauhkan Parpol dari Demokrasi Bertentangan Dengan Konstitusi

anggota DPD RI 3

Diskusi publik bertajuk Korupsi, Kemiskinan dan Keberdayaan Ummat tersebut menghadirkan pembicara Hajryanto Tohari (Mantan Wakil Ketua MPR RI), Dahnil Simanjuntak (Ketua Umum PP MUhamadiyah, Ade Irawan (Peneliti ICW), dan Afnan Hadikusuma (Anggota DPD RI).

Jakarta, BP

Ketua Komisi II DPR RI   Rambe Kamarulzaman menegaskan,    menjauhkan parpol dari proses politik dan demokrasi bertentangan dengan konstitusi, karena dalam  pilpres, dan pileg  dilakukan melalui Partai Politik (Parpol). Calon legislatif, presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Hanya saja  pemilihan kepala daerah ada aturan perseorangan. Ke depan parpol harus makin baik dan maju, agar kualitas  demokrasi lebih baik.

“Calon perseorangan dalam Pilkada  diatur UU Pilkada. Sedangkan pileg dan pilpres  harus melalui parpol untuk menampung aspirasi dan kedaulatan rakyat. Sebab, kedaulatan rakyat itu ada di tangan parpol,” tegas Rambe amarulzaman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/3).

Baca:  KUHP Belum Mengatur Penyelundupan HP

Soal  tahapan Pilkada kata Rambe, itu menjadi tugas pemerintah (Mendagri dan KPU). Dalam jadual, Maret 2016  draft itu akan masuk ke Komisi II DPR RI untuk direvisi. Termasuk jadwal tahapan Pilkada, yang tidak perlu bertabrakkan dengan parpol. “Jadi, proses politik Pilkada  harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat, tidak mungkin demokrasi  menghapuskan keberadaan parpol, karena parpol sebagai pilar utama demokrasi,” ujarnya.

Menyinggung masalah mahar lanjut  Rambe, itu urusan internal partai, dan  tidak semua calon harus memberikan mahar. Karena bagaimana pun dalam proses politik  butuh biaya dan berlaku di semua parpol. “Jadi, silakan menyalonkan secara perorangan, dan  melalui parpol. Semua ada mekanisme dan aturan sendiri, dan tidak saling mendeligitimasi satu sama lain,” kata dia.

Baca:  DPR Dorong Pemerintah Segera Buat PP Menyusul Pengesahan RUU Terorisme

Anggota DPR RI Andreas Parera mengakui kemunculan Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari perseorangan merupakan   fenomena politik yang telah melakukan banyak rekonstruksi   termasuk birokrasi, Kalijodo, situasi dan struktur   di DKI Jakarta.  Dan Terbukti   sukses dilakukan Ahok di Jakarta. “Jadi, PDIP tak ada masalah dengan Ahok yang maju dari jalur perseorangan dalam Pilkada. Kalau jalur parpol, calon gubernur harus mengikuti mekanisme parpol,” tambahnya.

Mendekonstruksi tersebut kata Andreas, kalau berhadapan dengan sistem yang buruk   akan didukung rakyat. Tapi, kalau berhadapan dengan sistem yang sudah baik  di partai,  PDIP akan menolak. Sebab,   akan merusak sistem politik kita. Karena itu, calon kepala daerah   harus memenuhi syarat yaitu dukungan sosial (elektoral), dukungan parpol agar tidak menimbulkan resistensi di tengah masyarakat, dan dukungan finansial.

Baca:  Ketua Fraksi PKB: Pesantren Berkontribusi Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Siti Zuhro Peneliti LIPI  menegaskan, munculnya jalur perseorangan untuk menampung calon kepala daerah yang tidak diakomodasi Parpol.   Warga diberi ruang lebih luas untuk menjadi kepala daerah.

Menurut Siti, Pilkada serentak 2015 dari 561 jumlah daerah baru 35 calon independen atau hanya 14 % dan tidak semua sukses.  “Inilah era demokrasi yang memberi ruang untuk kontestasi  lebih berkualitas. Jadi, Ahok sudah populer, mempunyai akses, dan sudah terbukti kinerjanya,” tutur Siti.

Siti berharap  parpol   melakukan reformasi, perbaikan-perbaikan internal   yang berkualitas, membangun kepercayaan rakyat. Baik di tingkat daerah (DPRD) sampai tingkat pusat (DPR RI). Karena Parpol merupakan  pilar demokrasi,  kalau parpol buruk, demokrasi juga akan buruk.

Dia menambahkan,  calon perseorangan  tidak mengancam deparpolisasi,  justru untuk menjawab wacana deparpolisasi tersebut. “Dulu Bung Karno pernah membubarkan parpol, dan Soeharto memfusikan parpol hanya PPP dan PDI. Sedangkan Golkar  tahun 1999 menjadi parpol,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Malam Tahun Baru, 6.422 Kembang Api Ditembakkan dari Danau TMII

Jakarta, BP–Sedikitnya 6.422 kembang api ditembakkan dari Danau Arsipel Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada malam tahun baru 2019. Musik ...