Home / Headline / Kejakgung Geledah Kantor SKPD

Kejakgung Geledah Kantor SKPD

# Selidiki Kasus Dana Hibah

pemeriksaan-anggota-dewan-di-kejati-sumsel_20160301_113857Palembang, BP

Sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan saksi dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah sebesar Rp2,1 triliun tahun 2013, penyidik Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI akan melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas di beberapa kantor instansi pemerintahan serta SKPD Pemprov Sumsel, Kamis (3/3).

“Besok (hari ini-red) kita akan melakukan penyitaan berkas di beberapa tempat, yakni BPKAD, Kesbangpol Sumsel, serta biro-biro terkait,” ujar Ketua Tim Penyidik Kejakgung RI Haryono, usai pemeriksaan lanjutan saksi, di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel, Rabu (2/3).

Baca:  Gaji Guru Honor di Sumsel Dibayar Melalui DAU

Dikatakan, penggeledahan dan penyitaan berkas ini perlu dilakukan, lantaran hasil pemeriksaan saksi ditemukan beberapa penerima dana yang fiktif.

Namun, sejauh ini pihaknya belum bisa menginventarisir apakah semua ini dari pihak DPRD atau SKPD. Perlu dilakukan pengecekan proses anggaran.

“Kita akan kejar siapa yang menikmati dana fiktif itu dan mencari tahu siapa orang di balik kasus ini. Untuk besok (hari ini-red) kita akan lidik lebih lanjut,” tandasnya.

Baca:  Harapan DPRD Untuk Provinsi Sumsel Tahun 2017

Terkait pemeriksaan lanjutan kemarin, dirinya menjelaskan, dilakukan pemanggilan 23 saksi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dua notaris, serta tujuh mantan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014. Namun terdapat dua orang yang tidak hadir, yakni Edward Jaya dan Abadi Budi Darmo.

“Kami melihat kasus ini dari proses anggaran dan pelaksanaan. Diduga ada keterlibatan dewan dan pihak eksekutif dan ini murni dana hibah bukan bansos,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Sumsel Sulgani Pakauli usai diperiksa mengatakan dirinya dimintai keterangan terkait dana aspirasi sebesar Rp5 miliar.

Baca:  Berharap Lebih Banyak Investasi Masuk Sumsel

“Dana itu saya bangunkan fisik jalan di OKU Timur sebesar Rp4 miliar dan Musi Banyuasin Rp1 miliar. Saya siap bila dipanggil lagi untuk memberikan keterangan,” katanya.

Sedangkan Ketua LSM Pemuda Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Hamka Siregar mengatakan, dirinya tidak pernah menerima dana tersebut.

“Jadi baik saya maupun LSM saya tidak pernah menerima dana tersebut. Dan itu sudah saya jelaskan dalam pemeriksaan selama satu jam tadi,” tuturnya. # ris/osk

x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Pemerintah Tindak Angkutan Berat Masuk Kota Yang Tak Kenal Waktu

Palembang, BP Sebuah truk kontainer Hino dengan nopol BH 8007 ME menghantam mobil Grand Livina nopol BG 1751 DC tepat ...