Home / Pariwisata / Wacana Pembubaran DPD RI Kembalikan ke Rakyat

Wacana Pembubaran DPD RI Kembalikan ke Rakyat

Jakarta, BP

Anggota DPD RI,  I Gede Pasek Suardika menegaskan,   wacana pembubaran DPD RI  harus dikembalikan kepada rakyat, karena DPD lahir dari rakyat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“ Lembaga mana yang mau dipertahankan dan harus dibubarkan serahkan kepada rakyat, karena  DPD  dari rakyat. Kalau DPD dibubarkan,  MPR juga harus  bubar,” tegas Gede Pasek kepada sejumlah wartawan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (2/3).

Soal anggaran untuk DPD RI cukup  besar sedangkan kinerjanya tidak besar, Gede Pasek mengatakan,   lantaran kewenangan  anggota  DPD RI terbatas sehingga terkesan tidak kerja maksimal.

Menurut Pasek, sistem ketatanegaraan kita merupakan   pilihan,   anggota DPD RI  dipilih langsung oleh rakyat,  dengan suara cukup besar dibanding anggota DPR RI. Dan  semua lembaga negara wajib diperkuat, agar demokrasi lebih sehat. “Saya merasa   lebih banyak rakyat di daerah  mendatangi DPD RI, ketimbang  anggota DPR RI. Itu saya rasakan ketika menjadi anggota DPR beberapa tahun lalu,” ujar mantan politisi Demokrat itu.

Baca:  DPD RI Dorong Pemberdayaan Sektor Pemuda

Dikatakan, jika peran   DPD RI ingin diperkuat,   harus diberi kewenangan yang  kuat juga. Hanya saja agak sulit terwujud karena naluri kekuasaan DPR RI terus muncul, sehingga upaya itu selalu gagal. Namun sesuai keputusan Pasal 22 D dan putusan MK, DPD RI harus menunjukkan kinerjanya untuk rakyat.

Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai DPD  terbagi ke dalam institusional dan individual. Secara individual DPD harus meningkatkan kinerja dengan meningkatkan performance secara individu seperti dilakukan Fahira Idris. Sebab,   sulit   dibandingkan DPD  dengan DPR RI. Bagaimana pun  pembahasan APBN, rakyat tetap menunggu putusan DPR RI, bukan DPD RI. Meski banyak korupsi, putusan DPR RI tetap ditunggu.

Dengan demikian lanjut dia, peran DPD RI lebih kepada individual. Dia  harus mampu merespon berbagai peristiwa   di daerah khususnya daerah pemilihan seperti kasus freeport, dan  pertambangan terkait kekayaan alam, sehingga bisa menjadi news maker . ‘”Jangan  menjadi anggota DPD RI   justru menikmati kewenangan yang ada, atau DPD RI dijadikan tempat istirahat karena sudah capek di DPR RI,” jelas Refli.

Baca:  DPD RI Sesalkan Penolakan Mediasi

Refly menambahkan,    kewenangan  DPD saat ini bisa  membuat kaukus untuk merespon kasus-kasus tertentu. Misalnya soal LGBT, lingkungan, pertambangan, ekonomi, pendidikan, anti korupsi dan sebagainya. “Kaukus ini akan menjadi jembatan aspirasi untuk ditindaklanjuti kepada kelompok yang berpengaruh   mengambil keputusan,” paparnya.

Mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar menyatakan,   revitalisasi DPD RI  bisa dilihat dari dua perspektif,  yaitu penguatan peran DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki, meski proses menjadi anggota DPD RI lebih berat dibanding   anggota DPR RI. Karena lebih berat, seharusnya kewenangannya diperkuat. Tapi, faktanya berbanding terbalik dengan legitimasi rakyat. Tapi, membandingkan kinerja DPD RI dengan DPR RI   tidak proporsional.

Baca:  DPD Siap Awasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah

“Seharusnya peran DPD RI diperkuat, karena proses menjadi anggota DPD RI lebih sulit dan lebih legitimate dibanding DPR RI,” tegas Janedjri .

Penguatan DPD RI dalam konteks peningkatan kinerja DPD RI melalui amandemen UUD NRI 1945,   bisa dilakukan melalui konvensi atau judicial review ke MK. Tapi, amandemen tidak mudah, kecuali ada kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara, atau kejadian luar biasa seperti reformasi Mei 1998. Saat itu  diperlukan reformasi konstitusi, dan DPD harus mampu meyakinkan 1/3 anggota MPR RI.

Diakui, putusan MK sudah baik dan luar biasa, cuma    putusan MK itu tidak dijalankan DPR, dan kalah dengan putusan koalisi parpol. “Tak ada yang bisa menolak keputusan MK tersebut. Namun, MK tidak memiliki kewenangan   mengeksekusi kewenangannya. Jadi, revitalisasi itu sebaiknya untuk meningkatkan kinerja DPD RI,” kata  Janedjri.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Rumah adat Bengkulah, Dibangun 1897, Bertahan Hingga Zaman Now

RUMAH Depati Bahar masih berdiri kokoh di Desa Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rumah ini jadi ...