Home / Headline / 62 Anggota DPRD Sumsel Diperiksa Kejagung RI

62 Anggota DPRD Sumsel Diperiksa Kejagung RI

anggota-dewan-diperiksa-terkait-dana-bansos_20160301_092503Palembang, BP
Sebanyak 62 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan periode 2009-2014 diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel yang terletak di Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang, Selasa (1/3).
Berdasarkan data,  anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 berjumlah 75 orang, sedangkan yang diperiksa sebanyak 62 orang saja.
Ketua tim dari sembilan jaksa penyidik dari Jaksa Agung RI Bidang Pidana Khusus yang juga Ketua Tim Penyidik Kasus Dana Hibah Kejaksaan Agung RI, Haryono, SH, melakukan pemeriksaan kepada mantan DPRD Sumsel, baik itu mantan ketua dan juga mantan anggota DPRD Sumsel atas dugaan dana hibah ke masyarakat tahun 2013 dengan jumlah 2,1 Triliun.
Berdasarkan pantauan, satu per satu anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 itu mendatangi gedung Kejati Sumsel di kawasan Jakabaring, Palembang di mana pemeriksaan dilakukan sebanyak dua sesi dari pagi hingga sore secara bergantian.
Para anggota DPRD Sumsel itu langsung masuk ke ruangan yang telah disiapkan untuk menjalani pemeriksaan dari tim Kejaksaan Agung RI.
Tampak  Sekwan DPRD Sumsel Ramadhan S Baswedan dan Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel Masyitoh Rapdawati dan sejumlah staf DPRD Sumsel lainnya turut hadir di gedung Kejati Sumsel untuk mendampingi anggota dewan yang tengah diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung diantaranya Sakim, Amin Haderi, RHM Rasyidi, Susanto Aziz, Mgs A Zaini,Yuswar Hidayatullah, H Medi Basri, H Syaiful Islam, M Arwani D, Aswandi AS, Bihaqqi Sofyan, Ali Rasyid, Popo Ali, Hasbullah, H Djunaidi Ramli, Darwin Azhar, Wasista Bambang Utoyo, , H Iskandar Syamwel, Solihin Daud.
Proses yang dilakukan dari tadi pagi telah menuntaskan beberapa pemeriksaan terhadap sejumlah anggota.Satu persatu anggota Dewan keluar dari Gedung Kejati Sumsel.
Termasuk Mantan Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Wasista Bambang Utoyo.
Mantan Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo mengaku dipanggil penyidik Jaksa Agung dengan tiga pertanyaan, dirinya menjelaskan bahwa kasus dana hibah yang digelontorkan, untuk laporanya ada yang sudah dipertanggungjawabkan, dan juga ada yang belum dipertanggungjawabkan
“Saya menghadiri panggilan dari penyidik jaksa agung dari jam 09.00, guna menjelaskan tahapan proses penerima dana hibah. Jaksa kan wajib untuk memeriksa jika ada temuan-temuan,” katanya singkat.
Selain Wasista ada mantan anggota Komisi 1 DPRD Sumsel, Sakim ketika ditanya awak media menjelaskan bahwa dirinya dipanggil oleh penyidik Jaksa Agung guna menjelaskan dana hiba yang dikucurkan untuk anggota dewan.
“Tiap-tiap anggota dewan mendapatkan bantuan dana hiba sebesar 5 miliar, dana tersebut disalurkan dengan cara berbeda-beda, Ada untuk SKPD dan ada juga untuk masyarakat, bantuan tersebut diterima satu tahun sekali,” katanya.
Sakim mengaku sempat dicecar sepuluh pertanyaan terkait dana hibah sebesar Rp2,1 triliun yang diminta masyarakat.
“Ditanya mekanisme penyaluran dana itu. Kita jelas bahwa hanya acc apa yang diminta dan masyarakat yang mengelola,” katanya.
Ia menyebutkan, dari anggaran tersebut masing-masing anggota Dewan mendapatkan Rp5 miliar dana hibah. Dirinya mengaku Rp 3,6 miliar dianggarkan berupa banguna fisik dan 1,4 miliar ke masyarakat.
“Kenapa harus takut. Yang jelas penyaluran dana Hibah tersebut sudah sesuai aturan,” kata Sakim.
Hal sama juga dikatakan mantan anggota dewan Sumsel periode 2009 hingga 2014, H Syaiful Islam, menuturkan bahwa dirinya menerima surat dari sekwan DPRD Sumsel untuk memenuhi panggilan dari penyidik Kejaksaan Agung RI, “Kita warga negera indonesia yang taat hukum, sehingga saya memenuhi panggilan dari jaksa penyidik,” kata Syaiful.
Sementara itu Ketua tim dari sembilan jaksa penyidik dari Jaksa Agung RI Bidang Pidana Khusus yang juga Ketua Tim Penyidik Kasus Dana Hibah Kejaksaan Agung RI, Haryono SH mengatakan, pemeriksaan 62 anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 itu terkait dana hibah tahun anggaran 2013 sebesar Rp2,1 triliun.
Menurutnya  pemeriksaan dilakukan selama tiga hari mulai pada Senin kemarin (29/3) di Kejati Sumsel.
“Pada hari ini kita hanya meneruskan pemeriksaan saja untuk 62 anggota DPRD Sumsel itu,” kata Haryono yang didampingi Kasi Penkum Kejati Sumsel Hotma Hutadjulu SH .
Dari pemeriksaan yang dilakukan, menurut Haryono, 62 orang mantan anggota dewan ini lebih kepada menanyakan proses penganggaran dan pengesahan dana hibah tahun 2013 senilai Rp 2,1 triliun.
“Diduga ada indikasi penyelewengan anggaran dari dana hibah senilai Rp 2.1 triliun. Karena, dilihat tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari Kemendagri, sehingga dilakukan penyelidikan,” ujarnya.
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap mantan anggota dewan saja, akan tetapi sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap notaris sebanyak 10 orang dan LSM penerima dana hibah yang ada.
“Masih aktif ada 15 orang anggota dewan, untuk melakukan pemeriksaan nantinya ada prosedur. Baru akan diperiksa,” katanya.
Sedangkan Kasi Penkum Kejati Sumsel Hotma Hutadjulu SH  mengatakan terkait pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung kasus dugaan dana hibah kepada masyarakat tahun 2013, dirinya mengungkapkan bahwa Kejati Sumsel hanya memfasilitasi gedung.

    “Kita hanya memfasilitasi tempat saja, kalau pemeriksaan dilakukan oleh Tim penyidik Kejagung RI,” katanya.#osk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Musda FBBI: Batak Berkarya, Indonesia Berjaya

Palembang, BP–Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) DPD Sumsel melaksanakan Musyawarah Daerah di Hotel Aryaduta Palembang 20 Juli 2019. “Batak Berkarya, ...