Home / Headline / Menakertrans Tidak Mampu Hadapi Tuntutan TKI

Menakertrans Tidak Mampu Hadapi Tuntutan TKI

TKIJakarta, BP

Rencana Undang Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) diperlukan karena Menakertrans tidak mampu menghadapi tuntutan TKI. Masalah TKI harus  direspon dengan logika konstitusional.

“Semoga tidak ada perdebatan masalah judul antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan RUU PPTKILN. Daftar inventarisasi masalah (DIM) dari 907, dan 123 pasal yang terus mengalami perubahan segera selesai dan lebih baik bagi TKI di luar negeri,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/2/).

Direktur Perlindungan WNI di Luar Negeri, Muhamad Igbal, menjelaskan pandangan Kemenlu RI, UU meliputi  hak asasi manusia (HAM)  dan ketenagakerjaan sesuai konvensi PBB karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut. Sehingga pembenahan di sektor hulu harus dibenahi. “Perlindungan, penempatan TKI migran itu   penting, TKI harus menjadi subyek, bukan obyek,” kata Iqbal.

Baca:  Larangan ke Timur Tengah Rugikan TKI

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menegaskan,   usulan pemerintah tidak ada perubahan   berarti, sehingga UU ini masih bicara standar operasional (SOP), terlalu teknis. Yang    diatur dalam UU No.39 tahun 2004 itu lebih banyak masalah teknis.

“UU yang baru ini terlalu teknis,   justru menjadikan pemerintah sulit mengambil keputusan,” tegas  Nusron.

Menurut Nusron,  UU ini masih memberikan kesempatan pada pengguna perorangan, yang seharusnya dikunci dengan menggunakan basis hukum masa transisi selama 2 tahun.   UU ini juga  belum mencerminkan semangat presidensial sebagai operator, namun   harus melalui uji kelayakan di DPR RI.

Baca:  Pemerintah Disarankan Tanggung Biaya Dokumen TKI

Selanjutnya kata Nusron,  UU ini memberi kesempatan lebih pada swasta untuk penempatan tanpa kewajiban  memadai serta  asuransi dan proteksi  seperti UU lama. “Padahal ini cukup diatur dengan PP untuk perlindungan TKI, apakah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan harus lebih dinamis,” paparnya.

Dikatakan,  secara kelembagaan BNP2TKI memang dihapus, tapi fungsinya sama. Sebab,  tidak bisa ditangani satu kementerian saja mengingat,   faktor migrant care, pariwisata, pekerjaan umum, kapal, ABK dan lain-lain.  Dengan demikian kata  dia,    UU itu diserahkan saja kepada presiden, agar   tidak mempersempit ruang-gerak presiden.

Baca:  Pemerintah Disarankan Tanggung Biaya Dokumen TKI

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah  menandaskan, pihak swasta masih mendominasi dalam hal penanganan tenaga kerja,  kalau RUU ini disahkan menjadi UU maka pemerintah dan DPR berarti melanggengkan pelayanan publik kepada swasta, yang cenderung komersialiasi.

Menurut Anis,  kalau struktur balai latihan ketenagakerjaan (BLK)   di desa sampai kabupaten  dijalankan,   swasta tidak diperlukan lagi. “Jadi, secara kelembagaan kita usulkan revitalisasi harus menghasilkan migrasi yang sederhana dan tak perlu mekanisme birokrasi yang rumit,” tegas Anis. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Harapkan Puskesmas di Sumsel Harus Aktif Jemput Bola

Palembang, BP Sejak program jaminan kesehatan yakni BPJS diterapkan di Indonesia, masih banyak masyarakat di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang ...