Home / Headline / DPD RI Diposisikan di Toilet

DPD RI Diposisikan di Toilet

IMG_0083Jakarta, BP

Dosen  Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, menegaskan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diposisikan sangat lemah sedangkan DPR RI cukup kuat meski kedua lembaga negara tersebut memiliki legitimasi yang sama.  “DPD dikucilkan yang diletakkan di kamar belakang atau  toilet sedangkan DPR RI diletakan di kamar hotel yang sangat mewah, padahal kedua lembaga perwakilan rakyat ini sama-sama produk undang-undang,” ujar Zainal Arifin dalam sebuah dialog kenegaraan bertajuk ‘Penguatan Fungsi Lembaga Perwakilan’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (10/2).

Menurut Zainal, awal  pembentukan DPD  untuk memperkuat sistim dua kamar  (DPR RI dan DPD RI), namun dalam perjalanannya tidak demikian.  Dalam UU MD3, DPD hanya dilibatkan   sampai tahap kedua, sedangkan  tahap pengambilan keputusan DPD tidak diikutkan.

“Jadi, peran DPD RI belum naik kelas dan terjadi proses pengerdilan yang sistimatis,” tegas Zainal.

Zainal menambahkan,  sistem politik ketatanegaraan  kita  yang seharusnya presidensil, tapi faktanya semi parlemen. Jalan satu-satunya    mengamandemen UUD 1945 dan DPD sebagai produk reformasi mesti diperkuat. “Kalau DPD dibubarkan, maka MK, KY, dan KPK juga harus dibubarkan. Karena lembaga ini sama-sama produk reformasi,” kata Zainal.

Baca:  Siska Marleni : Perbedaan Pilihan, Perwujudan Aspirasi dan Hak Politik

Diakui Zainal, tempat kerja anggota DPD RI belum disepakati apakah di daerah atau di Jakarta. Sebab, anggota DPD itu mewakili daerahnya untuk disuarakan di pemerintah pusat, sedangkan DPR mewakili daerahnya namun kerjanya skala nasional.

Anggota  DPD RI Intsiawati Ayus menegaskan,  wacana  membubarkan DPD RI berarti sama dengan   membubarkan NKRI. Sebab,  DPD RI dilahirkan  untuk memperkuat NKRI melalui penguatan otonomi daerah. “Kehadiran  DPD RI sesuai   kebutuhan masyarakat daerah. Kalau ada yang ingin membubarkan DPD berarti sama saja dengan  membubarkan NKRI ,” tegas Intsiawati Ayus.

Ditambahkan, tidak semua kebutuhan masyarakat  bisa dipenuhi  anggota  DPR RI, sehingga harus diakomodir melalui DPD RI. Masih banyak daerah  tertinggal, miskin, tidak punya listrik, krisis air bersih, transportasi  buruk dan infrastruktur terbelakang. “Inilah tugas anggota DPD untuk menyuarakan ke pemerintah pusat di Jakarta. Kalau tugas anggota DPR RI lebih ke nasional dan  bernuansa politis,” papar Ayus, senator dari Provinsi Riau.

Baca:  11 Desa Wisata, Andalan Baru Bali 2016

Nurmawati, Senator dari Sulteng mengatakan,   DPD RI  dilahirkan  dari rahim perjuangan sejarah reformasi yang menyadari pentingnya daerah, karena kekayaan sumber daya alam (SDA) ada di daerah, dan  diharapkan bisa dikelola dengan optimal untuk kesejahteraan daerah. “Sama  dengan kelahiran KPK. Maka, lahirnya DPD  tak kalah penting dengan KPK,” katanya.

Soal kinerja DPD yang dinilai kurang maksimal, Nurmawati menegaskan,   itu karena  kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut  juga terbatas. Yang jelas, kalau DPD RI tidak ada, mungkin Aceh, NTT dan Papua sudah lepas dari NKRI.

“Oleh sebab  itu, DPD RI  harus diperkuat untuk mendukung NKRI. Wacana  membubarkan DPD RI berarti akan menambah masalah,” ungkapnya.

Baca:  DPD RI-BPK Tandatangani Nota Kesepahaman

Guru  Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Mukhtar Pakpahan menyatakan, kehadiran  DPD RI telah terbukti dan teruji di sejumlah daerah ketika membela petani, buruh dan masyarakat  korban PHK.

“Anggota DPD RI bertanggung jawab kepada warga di dapilnya, bukan kepada kelompok atau partai. DPD murni  menyuarakan kepentingan warga. Kalau suara anggota DPR RI  belum tentu menyuarakan warga di dapilnya, karena masih ada fraksi dan partainya. Mungkin saja anggota DPR RI menyuarakan suara partai demi kepentingan politik,” kata Mukhtar.

Kehadiran DPD lanjut Mukhtar merupakan  kebutuhan reformasi untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.  DPD diharapkan menjadi jalan tengah antara Presiden RI dan DPR RI dalam pembahasan RUU.  “Karena itu DPD RI yang sudah dekat dengan rakyat selama ini harus diperkuat dan diberi wewenang lebih luas, setara dengan DPR,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bupati OKU: Alhamdulillah Pelaksanaan Pemilu di OKU Aman, Lancar, dan Kondusif

Baturaja, BP — Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berlangsung aman, ...