Home / Headline / Walikota Langgar UU, Interpelasi Sarat ‘Money Politic’

Walikota Langgar UU, Interpelasi Sarat ‘Money Politic’

Hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang sarat akan unsur money politic. Dengan alasan akan dirapatkan lagi, dewan disinyalir sengaja men-delay kewajiban sebagai fungsi pengawasan.
20160118walikota-harnojoyo-FENY-1Palembang, BP
Dua bulan lebih sejak surat dari lembaga di bawah presiden Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dilayangkan, hingga saat ini belum ada langkah nyata yang dilakukan Walikota Palembang Harnojoyo untuk menjalankan rekomendasi.
Bahkan KASN sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pelanggaran yang dilakukan Walikota yang melakukan proses pengangkatan, pemberhentian dan mutasi tidak sesuai prosedur dan seleksi terbuka.
Harnojoyo disebut telah melakukan pelanggaran undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 pasal 108 ayat 3 dan berpotensi terhadap dampak hukum, termasuk bagi pejabat pembina kepegawaian, termasuk para pegawai yang diangkat.
Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang sebagai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, hingga kini masih wait and see, alias menunggu dan melihat situasi untuk menyikapi permasalahan ini.
Sumber koran ini menyebutkan, di DPRD Kota Palembang, menyebutkan dalam menyampaikan hak interpelasi, sangat rentan akan money politik. Wakil rakyat bahkan terkesan sengaja memperlambat kewajiban, padahal pelanggaran UU yang disampaikan KASN melalui surat tebusan, sudah jelas, poin pelanggaran.
Berdasarkan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194 disebutkan hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Namun hingga kini, masih banyak yang belum menyetujui.
Ketua DPC Gerindra Palembang Sri Mulyani masih belum mau berkomentar banyak terkait hak interpelasi ini. Menurutnya masih akan dibicarakan dalam rapat dan belum ada keputusan apa-apa.
“Belum ada keputusan apa-apa, kami masih mau melihat dulu, akan dirapatkan dulu,” singkat dia.
Demikian dikatakan, Ketua Fraksi Partai Nasdem M Danu Mirwando, untuk saat ini pihaknya masih belum ada keputusan. Apa yang dipermasalahkan ini akan dirapatkan terlebih dahulu.
“Hak interpelasi terkait KASN belum ada keputusan apa-apa, kami akan rapatkan terlebih dahulu. Jika ada pelanggaran undang-undang oleh Walikota, akan dipelajari dulu sejauh mana pelanggaran tersebut,” tutur dia.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII Erwin M Singajuru mengatakan, sebagai lembaga pengawas, dewan harus jeli melihat pelanggaran. Apalagi yang dilanggar ini adalah Undang Undang.
“DPRD Kota Palembang sebagai lembaga pengawas harus proaktif, bukan menunggu atau ikut-ikutan. Jika ada pelanggaran UU yang dilakukan Walikota, harus ada langkah kongkrit yang dilakukan. Pelanggaran UU bagi PDI Perjuangan adalah zero toleransi,” kata Kader PDI Perjuangan kepada BeritaPagi, baru-baru ini. #ren/dil
GRAFIK
Kebijakan Walikota yang dinilai KASN menyalahi UU :
–          Surat Keputusan (SK) nomor 821.3/099/BKD.Diklat-V/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II sebanyak 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS).
–          SK nomor 821.3/100/BKD.Diklat-V/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon III dan IV sebanyak 104 PNS.
–          SK nomor 821.3/102/BKD.Diklat-V/2015 tentang pemberhentian pejabat struktural eselon IV sebanyak 12 PNS.
Surat dilayangkan KASN :
–          Pada 4 Januari, surat rekomendasi nomor B-1390/KASN/12/2015 ditujukan kepada Walikota Palembang (tentang mencabut dan membatalkan keputusan Nomor 821.3/099/BKD termasuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan struktural eselon II, III dan IV serta mengangkat kembali ke eselon semula terhadap 34 PNS).
–          Pada 11 Januari, surat nomor B-40/KASN/I/2016 ditujukan kepada Gubernur Sumsel (tentang pelanggaran atas pengangkatan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan stuktural ASN di Pemko Palembang).
–          Pada 11 Januari, surat nomor B-41/KASN/I/2016 ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (tenang promosi JPT pratama di lingkungan Pemko Palembang.
–          Pada 21 Januari 2016, surat nomor N-114/KASN/I/2016 ditujukan kepada Walikota (tanggapan tentang rencana seleksi terbuka)Pada 1 Februari 2016, surat nomor B-166/KASN/2/2016 (tentang pelanggaran atas pengangkatan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan stuktural ASN di Pemko Palembang).
Nama PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanpa seleksi terbuka :
–          Sulaiman Amin (Camat Alang Alang Lebar menjadi Kepala Dinas Perhubungan)
–          Harobain Mastofa Fungsional Umum menjadi Asisten Pemerintahan Setda
–          Ratu Dewa (Kabag Humas Protoko menjadi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu).
–          Rubinsi (Fungsional Umum menjadi Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman).
–          Hanafian (Sekretaris Dinas Pendidikan menjadi Kepala Badan Arsip, Perpusatakaan dan Dokumentasi).
–          Ahmad Zazuli (Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kedisbudpar).
–          Dewi Isnaini (Fungsional Umum menjadi Kepalad Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi).
–          Edwin Effendi Kepala Bagian Tata Pemerintah Setda menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan).
Sumber : Surat KASN
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Cukup Hanya di 2019 Pemilu Serentak, 2024 Pilpres dan Pileg Dilakukan Terpisah

Jakarta, BP–Anggota DPD RI Jhon Pieris menegaskan, Pemilu serentak Pilpres dan Pileg cukup hanya di 2019 karena menyisakan banyak masalah. ...