Home / Headline / Kemenpar Dorong Daerah Bentuk TDUP

Kemenpar Dorong Daerah Bentuk TDUP

Tingkatkan Geliat Pariwisata

Tanda-Daftar-Usaha-Pariwisata-300x152Palembang, BP

Belum adanya standar usaha pariwisata membuat kualitas pelayanan dan potensi pariwisata pun memiliki daya saing yang rendah. Kementerian Pariwisata RI menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menggelar Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Asisten Deputi Bidang Pengembangan dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Agus Priyono mengatakan, pihaknya melakukan komitmen bersama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk melaksanakan TDUP ini.

Pihaknya memberikan advokasi tata cara pendaftaran TDUP agar pemerintah daerah tak salah langkah. “Pertama, pemda harus menyusun peraturan daerah/peraturan bupati/walikota sebagai dasar hokum penyelenggaraannya. Kalau sudah ada, bias langsung diselenggarakan,” tuturnya usai Advokasi tata Cara TDUP di Batiqa Hotel, Sabtu (30/1) malam.

Ada 13 bidang industri yang wajib mendaftarkan TDUP sebelum beroperasi, yakni daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE). Lalu jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

Baca:  Tingkatkan Destinasi Wisata Sumsel

Dirinya menjelaskan, TDUP adalah salah satu bentuk untuk melindungi para pengusaha di sektor pariwisata dan juga wisatawan karena tanpa TDUP, tidak akan nada standarisasi serta sertifikasi badan usaha atau perorangan di industri pariwisata. Tidak adanya standard dan sertifikasi ini akan berdampak pada industri pariwisata yang apa adanya, tanpa ada peningkatan kualitas.

“Jadi di industri pariwisata tidak ada yang namanya perizinan, yang ada adalah pendaftaran. Filosofinya sama dengan izin, karena tanpa mendaftarkan TDUP, usaha pariwisata tidak bisa berusaha. Mekanisme pendaftarannya sendiri tergantur pemerintah kabupaten/kota yang mengaturnya,” jelasnya.

Sumsel merupakan provinsi keempat yang telah melakukan Mou ini sebelum DI Yogyakarta, Bengkulu, dan Jawa Barat. Dibeberapa daerah, pendaftaran TDUP dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkannya.

Baca:  Sumsel Masih Peringkat 11 Destinasi MICE

Dengan diselenggarakannya TDUP, pemerintah pun memberikan kemudahan dana perizinan yang akan memancing tumbuhnya investasi di bidang pariwisata di daerah semakin tinggi.

Kemenpar memberikan tenggat waktu hingga 24 Oktober 2016 ini TDUP di seluruh provinsi termasuk Sumsel harus sudah terselenggara dengan baik. Untuk mempercepat hal tersebut pihaknya pun menyebar 200.000 orang pengawas se-Indonesia, bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi agar industri pariwisata seluruhnya bisa memiliki sertifikasi dan standard yang telah ditetapkan.

“Ini sangat mendukung kualitas pariwisata Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini agar SDM Indonesia tidak kalah saing dengan SDM luar,” tukasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel Irene Camelyn Sinaga mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kemenpar RI yang telah memberikan advokasi kepada pemerintah daerah.

Pihaknya akan berperan dalam mengawasi penyelenggaraan TDUP di seluruh kabupaten/kota agar hingga 24 Oktober nanti, 17 kabupaten/kota sudah menyelenggarakannya. Dalam jangka waktu enam bulan sekali, pemda harus melaporkan berapa jumlah usaha yang telah mendaftarkan TDUP kepada Disbudpar Sumsel agar terdata dengan baik.

Baca:  Pemprov Sumsel Perkuat Potensi Wisata Bahari

“Bila belum terselenggara dengan baik, akan kami beri teguran dan evaluasinya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Tapi kabupaten/kota sudah bisa menyelenggarakannya tanpa menyusun perbup/perwali terlebih dahulu karena Pemprov tengah menggodok perda pariwisata yang sebentar lagi akan selesai. Jadi paying hukumnya disitu, pemda tinggal mengimplementasikannya saja,” ujar Irene.

Untuk pendanaan daerah yang minim, pihaknya pun akan mengajukannya di prolegda selanjutnya agar tidak ada kemandekan yang disebabkan oleh kurang dana. Pihaknya pun akan membantu daerah untuk mengajukan dana tambahan kepada pemerintah pusat apabila dirasa perlu.

“Kami maksimalkan seluruh upaya karena bila TDUP terlaksana dengan baik, sektor pariwisata benar-benar akan melejit dan menjadi sektor yang menjanjikan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tandasnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kodim 0404/Muara Enim Berjibaku Padamkan Api Bakar Lahan

Palembang, BP Komandan Kodim 0404/Muara Enim Letkol Inf Syarifuddin melalui Komandan Koramil 404-01/Gelumbang Kapten Inf Edi Prayitno bersama Tim Satgas ...