Home / Headline / Realisasi PAD Sumsel 2015 Rp2,4 Triliun

Realisasi PAD Sumsel 2015 Rp2,4 Triliun

15327Mengintip-Pusat-Distribusi-Uang-Miliaran-Rupiah-di-Cash-Centre-Bank-BNIPalembang, BP
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima Rp2.413.698.724.257,20 pendapatan asli daerah (PAD) selama tahun 2015 lalu. Jumlah tersebut mencapai 84,04 persen dari targetnya yang Rp2.871.976.896.280,09.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah H Muslim SE MSi mengatakan, seharusnya persentase penerimaan PAD tersebut bisa melebihi 90 persen. Hal itu dikarenakan pos penerimaan piutang daerah sebesar Rp99.214.785.272 dipisahkan dari PAD.

Penerimaan PAD terbesar diraih pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp686.567.776.199 dari target Rp775.275.400.742. Muslim berujar, penerimaan tersebut baru mencapai 88,56 persen dari target.

“Upaya lebih sudah kami lakukan dalam mencapai target PKB, dengan cara menagih door to door langsung kepada wajib pajak. Namun hasilnya memang belum maksimal. Kami tingkatkan lagi tahun ini,” ujarnya, Kamis (21/1).

Penerimaan tinggi kedua diraih Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp610.577.042.978,40 atau 95,40 persen dari target Rp640 miliar. Dirinya menuturkan, pungutan pos ini dilakukan bukan oleh Dispenda, melainkan langsung dilakukan oleh PT Pertamina. Uang penerimaan tersebut langsung ditransferkan ke kas daerah.

Baca:  PAD Sumsel Harus Capai Target

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pun belum bisa mencapai target yang ditentukan. Pemprov menerima Rp596.462.294.191 atau 84,01 persen dari target Rp710 miliar.

“BBN-KB ini kan berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat membeli kendaraan. Seperti yang kita ketahui, perekenomian yang sedang menurun mempengaruhi daya beli masyarakat yang juga turun. Jadi target belum tercapai,” lanjutnya.

Namun disamping itu, beberapa pos penerimaan pajak daerah melampaui target. Seperti Pajak Kendaraan Diatas Air (PKAA), Pajak Air Permukaan (PAP), PKB Alat Berat, dan BBN-KB Alat Berat.

Realisasi PKAA sebesar Rp259.995.983 dari atau 123,22 persen dari target Rp211 juta. Realisasi PAP sebesar Rp6.898.796.013,55 atau 130,54 persen dari target Rp5.284.838.000.

Sementara realisasi PKB alat berat sebesar Rp2.597.725.268 atau 129,89 persen dari target Rp2 miliar. Lalu BBN-KB alat berat realisasinya Rp2.637.433.155 atau 527,49 persen dari target Rp500 juta.

Baca:  PAD Sumsel Harus Capai Target

Muslim menuturkan, banyaknya penambahan alat berat memicu penambahan pajak BBN-KB alat berat. Selain itu, pihaknya sejak tahun lalu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menagih tunggakan PKB alat berat di daerah yang potensinya besar.

“Sebenarnya masih banyak PKB alat berat yang belum tertagih. Tahun ini kami genjot lagi dan meningkatkan target agar penerimaan dari pos tersebut lebih besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Dispenda pada akhir 2014, total penerimaan dari PKB dan BBN-KB alat berat Rp 1.257.792.636 dari target Rp1.001.547.092. Namun potensi pendapatan daerah dari pajak alat berat jauh lebih tinggi daripada realisasi dan targetnya, yakni mencapai Rp6-10 miliar per tahunnya.

Masih adanya pemilik kendaraan alat berat yang bandel dan curang menghindari pajak ini, baik di bidang pertambangan, kontruksi, perkebunan dan lainnya.

Baca:  PAD Sumsel Harus Capai Target

Kecurangan itu dilakukan para pengusaha yakni tidak mendaftarkan alat beratnya, tidak memindahkan plat nomor kendaraannya menjadi plat Sumsel yakni BG, namun tetap plat luar daerah. Padahal sesuai peraturan yang berlaku, seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumsel harus bernomor polisi BG, yang merupakan nopol Sumsel.

Karena itu diperlukan cara ampuh untuk meminta agar pengusaha atau pemilik alat berat mau membayar pajak dengan rutin. Salah satunya dengan penagihan langsung oleh aparat Satpol PP Sumsel.

Dirinya mengimbau kepada pengusaha kendaraan alat berat agar bisa membayar pajak alat berat, tanpa dipaksa. “Kami akui memang sulit menagih pajak pengusaha alat berat. Jalan dan tindakan tegas akan kami ambil. Kami akan pakai jalur paksa bila tetap membandel,” tandasnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Palembang

Palembang, BP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang menyoroti kasus-kasus kekerasan dengan perempuan sebagai korban. Setidaknya, ada 62 kasus hukum terkait ...