Home / Headline / PNS Eks Gafatar, Guru SMPN 27

PNS Eks Gafatar, Guru SMPN 27

Menteri Sosial Kunjungi Warga eks Gafatar Metrotvnews.com, Pontianak: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi warga eks Gafatar di Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjung Pura di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (22/1/2016). Mensos menyatakan bahwa 2.391 warga eks Gafatar dari Kalbar akan segera dipulangkan ke daerah asal dengan menggunakan pesawat dan dua kapal perang TNI AL. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

Menteri Sosial Kunjungi Warga eks Gafatar
Metrotvnews.com, Pontianak: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi warga eks Gafatar di Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjung Pura di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (22/1/2016). Mensos menyatakan bahwa 2.391 warga eks Gafatar dari Kalbar akan segera dipulangkan ke daerah asal dengan menggunakan pesawat dan dua kapal perang TNI AL. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

Palembang, BP

Seorang wanita pegawai negeri sipil (PNS) asal Sumatera Selatan bernama Sukainah (SH), eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berhasil dievakuasi di Kalimantan Barat (Kalbar) beberapa waktu lalu, rupanya berprofesi sebagai guru di SMP Negeri 27 Palembang.

Dia adalah guru matematika dengan pangkat pembina, golongan IV/A. Sukainah diketahui mengajar di kelas VII pada sekolah yang beralamat di Jalan Rejung, Sako Kenten, No 146.

“Memang guru tersebut dulu mengajar di sini (SMPN 27 Palembang-red) sebagai guru matematika. Tetapi, sejak tiga bulan terakhir tidak masuk lagi. Terakhir, SH izin untuk mengajukan surat pindah ke Kalimantan,” kata salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, Jumat (22/1).

Ia mengaku tidak tahu banyak soal SH. Yang ia tahu, SH merupakan salah satu guru senior. Dalam kesehariannya biasa-biasa saja. Tidak terlihat ada perubahan sikap pada dirinya sebelum meminta izin untuk pindah. Mengenai kabar bergabungnya SH ke Gafatar, ia tidak mengetahui.

“Kami tidak mau menduga-duga terhadap kabar tersebut. Hanya itu yang kami tahu. Selebihnya kepala sekolah yang berhak berbicara. Tetapi kepala sekolah lagi diopname. Jadi kami tidak bisa memberikan keterangan secara detil,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Ahmad Zulinto melalui Kabid SMP/SMA/SMK Disdikpora Kota Palembang Lukman Haris menyatakan, pihaknya akan mengonfirmasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan kepala SMPN 27 terkait surat kepindahan SH ke Kalimantan Barat.

Baca:  Cegah Gafatar, Gubernur Koordinasi Dengan Aparat

“Mengenai surat kepindahan, sepengetahuan saya pihak dinas belum menerima surat tersebut. Nanti kami pelajari dahulu,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo mengatakan, sejauh ini mutasi guru tersebut tidak ada dan tanpa melalui Disdik. “Kami tidak pernah mendapati guru yang mutasi ke Kalimantan,” ujarnya.

Mengenai proses mutasinya, kalau memang tidak melalui Disdik Sumsel sudah menyalahi aturan. Mutasi keluar provinsi itu harus dengan persetujuan Disdik Sumsel. Kalau mau mutasi dari sekolah satu ke sekolah lainnya tetapi masih dalam satu provinsi, maka cukup persetujuan dinas kabupaten/kota setempat saja.

“Kalau memang benar itu terjadi, kami tidak mengetahui bagaimana proses mutasinya,” tukasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Selatan Muzakir mengatakan, Sukainah pindah/mutasi ke Kalbar setelah mengajukan surat pindah ke Disdikpora Kota Palembang, kemudian ke Walikota dan terakhir Gubernur.

“Memang pernah masuk surat usul atas nama tersebut untuk pindah ke Kalbar setelah mendapatkan izin pindah dari Walikota Palembang. Walikota memberikan surat usul pindah ke Gubernur melalui BKD Sumsel,” katanya, kemarin.

Dikatakan, berdasarkan surat usul pindah dari Walikota Palembang, pada 8 September 2015, Nomor 824.4/4112/BKD.Diklat-VI/2015, Perihal Surat Persetujuan Pindah Tugas, atas nama Sukainah, sebagai guru di SMPN 27 Palembang, yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel melalui Kepala BKD Provinsi Sumsel.

Sukainah disetujui pindah menjadi PNS daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Setelah itu baru Gubernur melalui BKD Sumsel mengeluarkan surat persetujuan pindah, dengan nomor S24-4/1824/BKD-II/2015, pada 16 September 2015.

Saat ini Sukainah ditampung di barak polisi di Jalan Bhayangkara Sukadana, Kayong Utara. Ia terdata sebagai warga eks Gafatar setelah sebelumnya terjaring sweeping oleh warga Desa Sutera terhadap kelompok-kelompok Gafatar yang menghuni rumah-rumah kontrakan dan berlokasi tidak jauh dari Kantor Dinas Pendidikan Kayong Utara.

Baca:  7 Warga Sumsel Eks Gafatar Ternyata 1 Keluarga

Ia bersama suami dan empat anak perempuannya dibawa ke barak penampungan kelompok Gafatar untuk digabungkan bersama rekan-rekannya. Kemudian dari penggeledahan tas bawaannya ditemukan dokumen surat pindah yang disertai juga SK PNS, bukti registrasi PUPNS dan ijazah sarjana dari salah satu universitas ternama di Indonesia.

 

Masih Diawasi

Meski sudah dibubarkan dan tidak lagi melakukan aktivitas secara menonjol, namun 15 orang pengurus dan simpatisan ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Palembang masih terus diawasi.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang M Iqbal, Jumat (22/1).

Iqbal menjelaskan, dari 15 orang itu, tujuh antaranya adalah anggota Gafatar yang berkantor di kawasan Bukit Sangkal.

“Dalam rapat itu para pengurus Gafatar juga sempat kita undang dan diberikan penjelasan. Sehingga saat ini mereka tidak lagi melakukan kegiatan menonjol. Namun tetap kita awasi,” jelasnya.

Akan tetapi, dirinya melanjutkan belakangan ini nama organisasi masyarakat Gafatar yang sebelumnya juga telah disepakati tidak diperobolehkan lagi mendapat rekomendasi sebagai ormas kembali mencuat.

“Sudah diindikasikan ada aliran-aliran yang berkembang di masyarakat, antara lain Gafatar. Saat ini Kominda Palembang fokus mengawasi perkembangan Gafatar,” ujarnya.

Pengawasan keberadaan dan perkembangan Gafatar yang terus mendapat pantauan, Iqbal mengatakan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan agar organisasi ini tidak menyebar.

“Dari pantauan kita di kecamatan lain di Palembang belum terindikasi ada organisasi ini. Tapi pencegahan dini tetap dilakukan dengan penyuluhan sampai tingkat kelurahan,” katanya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova mengatakan terkait penjemputan warga Sumsel yang bergabung dalam mantan anggota Gafatar di Kalimantan Barat, pihaknya masih berkoordinasi dengan Polda setempat.

“Kita tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik di Kalimantan Barat dan menunggu Pemprov Kalimantan Barat kapan akan mengembalikan mereka (mantan anggota Gafatar-red) ke daerah masing-masing,” kata Djarod.

Baca:  Malu, Tiba di Palembang Eks Gafatar ‘Sembunyi’

Hanya saja, Djarod menuturkan Polda Sumsel tetap akan memonitor dan memantau setiap langkah-langkah secara administratif serta berkoordinasi dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem).

“Mengenai langkah administratif agar masyarakat Sumsel lain tak terpengaruh atau mengikuti aliran ini kami juga masih koordinasi juga dengan Pakem,” tuturnya.

 

          Segera Dipulangkan

Ribuan pengungsi anggota Gafatar di Kalimantan Barat sudah dievakuasi ke Kodam XII/Tanjungpura. Mereka akan segera diberangkatkan untuk dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing.

TNI AL menyiapkan 3 KRI untuk mengangkut pengungsi Gafatar dari Pontianak. Mayoritas mereka akan dibawa ke Semarang dan Surabaya sebelum dibawa ke kampung halamannya.

Anggota Gafatar ini umumnya berasal dari Pulau Jawa. Datang ke bumi Kalimantan, mereka membangun permukiman. Awalnya tidak ada yang berbeda dari anggota Gafatar ini dengan masyarakat lainnya.
“Masyarakat menerima karena mereka dianggap pendatang yang mengadu nasib,” jelas Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulityanto, kemarin.

Sejak 2014, gelombang pendatang anggota Gafatar ini semakin deras. Mereka kemudian membangun pemukiman sendiri terpisah dari warga. Seperti misalnya di Mempawah, ada dua kamp atau pemukiman yakni di Desa Moton dan Desa Pasir.
“Mereka bertani dan bercocok tanam. Mereka hidup bersama dalam kamp dengan membentuk kelompok tani yang hidup secara eksklusif, kurang berinteraksi dengan warga masyarakat,” jelas Arief.
Dalam kamp-kamp yang luasnya lebih dari lima hektar, dibangun ada kepala kelompoknya. Dan kepala kelompok ini yang memimpin apel pagi sebelum berangkat menuju ladang. Ratusan orang ada di setiap kamp.
“Mereka melaksanakan apel pagi setiap hari sebelum berangkat ke lahan pertanian,” urai Arief.
Hingga akhirnya soal Gafatar ini muncul ke publik saat dr Rica warga Yogyakarta hilang. Gafatar menjadi pemberitaan di media. Kemudian MUI juga Kejaksaan melihat Gafatar menyimpang.
Warga masyarakat pun menjadi ngeh dengan Gafatar dan aktivitas kelompok ini. Hingga akhirnya ribuan warga turun ke jalan dan melakukan penolakan di Mempawah.
Kini ribuan warga anggota Gafatar akan dievakuasi dari Kalbar. Mereka akan dikembalikan ke keluarganya. Ada juga yang dibina oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. O idz/ris/rio/edo/pit/osk/adk
 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Prediksi BIN Terhadap Puncak Penyebaran Corona di Indonesia

Jakarta, BP Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengungkap data prakiraan puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia. Doni mengutip ...