Home / Headline / Defisit, Pemprov Sumsel Rem Belanja Anggaran

Defisit, Pemprov Sumsel Rem Belanja Anggaran

imagesPalembang, BP

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk tidak dulu melakukan belanja anggaran pada Triwulan I akibat defisit yang dialami.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Mukti Sulaiman mengatakan, hal tersebut berlaku hanya untuk belanja langsung pada Triwulan I yakni Januari-Maret saja yang ditunda pelaksanaannya, sembari menunggu penyelesaian administrasinya terlebih dahulu.

Meski begitu, Mukti menegaskan, program dan belanja rutin pemerintah tetap jalan. “APBD Provinsi Sumsel masih di evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Kami masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri, siapa tahu ada perubahan. Dalam waktu dekat, akan selesai,” tuturnya.

Dirinya menuturkan, ini diberlakukan kepada belanja langsung yang dilakukan setiap SKPD. Belanja langsung adalah belanja yang bertujuan untuk memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah. Seperti pembangunan infrastruktur jalan.

Sedangkan belanja tidak langsung, seperti belanja rutin tetap bisa dilakukan oleh masing-masing SKPD. “Kalau belanja gaji pegawai, bayar listrik, air, dan segala belanja rutin lainnya tidak berpengaruh. Penundaan belanja hanya berlaku bagi belanja langsung,” jelas Mukti.

Sebelumnya, Sekda Sumsel Mukti Sulaiman mengedarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Sumsel bernomor 900/(kosong) /BPKAD-II/2016 per Januari 2016.

Isi suratnya, dituliskan bahwa, sehubungan dengan terjadinya defisit keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka akan dilakukan efisiensi anggaran seluruh SKPD yang akan disesuaikan pada saat penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Untuk itu diminta kepada Saudara (Kepala SKPD-red) agar tidak melaksanakan kegiatan Belanja Langsung Triwulan I sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Mukti Sulaiman atas nama Gubernur Sumsel. Meski dilakukan efisiensi, Mukti mengungkapkan, hal itu tidak akan mengganggu progres beberapa pembangunan infrastruktur vital di Sumsel demi menunjang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang.

Hal itu dikarenakan, hampir seluruh pembangunan infrastruktur tersebut, dimulai dari pembangunan tiga ruas jalan tol, kereta listrik ringan atau light rail transit (LRT), pembangunan dua Jembatan Musi, serta flyover dan underpass baru menggunakan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN) dari pemerintah pusat yang totalnya lebih dari Rp23 triliun.

Sementara itu Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, defisit anggaran yang terjadi di Sumsel juga dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia. Hal itu dikarenakan hak transfer dana triwulan ke-IV 2015 belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

“Kekurangan transfer kita Rp600 miliar. Sekarang mulai beguyur sedikit demi sedikit dibayarkan. Kita banyak tagihan dan harus bayar kontraktor. Uang yang ada dihemat-hemat, kami bayarkan yang prioritas, namun yang bisa ditunda, di tunda dulu,” ujarnya saat ditemui di Griya Agung, Selasa (12/1).

Alex mengungkapkan, kejadian seperti ini juga terjadi pada tahun lalu. Pemerintah Provinsi defisit Rp1,1 triliun akibat pemotongan dana bagi hasil.

“Yang tahun lalu malah sama sekali tidak dibayarkan, namun yang tahun ini hanya belum dibayarkan. Kekurangan dana bukan berarti ada pembangunan yang ditunda. Program jalan terus, pembangunan juga lanjut,” tandasnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Dua Begal Ditembak Polisi

Palembang, BP Jajaran Reskrim Polresta melalui tim Tekab 134 Polresta menembak dua pelaku begal, Kamis (27/6). Sandi Arifin (24) diringkus ...