Home / Olahraga / Musprov PSTI Sumsel Cacat Hukum

Musprov PSTI Sumsel Cacat Hukum

Hendri Zainuddin

Hendri Zainuddin

Palembang, BP

Hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sumatera Selatan di Hotel Daira Palembang, 3-4 November 2015, masih menimbulkan polemik. Kepengurusan periode 2012-2015 di bawah kepemimpinan Hendri Zainuddin mengajukan surat kepada Pengurus Besar PSTI dan KONI Sumsel agar meninjau ulang hasil Musprov itu karena dinilai tak memiliki legal standing.

“Pada saat itu ada tiga pengurus cabang (pengcab) yang didualismekan oleh oknum yang tidak bisa kami sebutkan, yakni dari Musi Banyuasin, Lubuklinggau, dan Musi Rawas. Sementara OKU Selatan tiba-tiba ada kepengurusan, padahal selama kepemimpinan Pak Hendri tidak pernah mengeluarkan SK (surat keputusan) karena memang belum ada,” kata Ketua I PSTI Sumsel

Khairul Zaini saat dihubungi wartawan, Senin (21/12).

Dijelaskan Ucok, sapaannya, tiga pengurus cabang (pengcab) kabupaten/kota yang digandakan kepengurusannya atau yang mengeluarkan SK tanpa melalui prosedur berdasarkan AD/ART PSTI yakni SK nomor 010/SK/PSTI/VII, tanggal 27 Juli 2015, tentang pengukuhan pengurus PSTI Mura 2015-2018, SK No:011/SK/PSTI/SS/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, tentang Pengukuhan Pengurus PSTI Kota Lubuklinggau Periode 2015-2018, SK No:12/SK/PSTI/SS/VII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, tentang pengukuhan pengurus PSTI MUBA 2015-2018.

SK itu melanggar pasal 12 ayat 4 AD/ART PSTI, karena Hendri Zainuddin selaku ketua umum tidak pernah menandatangi SK dan tidak pernah pula melantik pengurus kabupaten/kota PSTI tersebut.

PSTI Sumsel juga tidak mengeluarkan persetujuan atas kepengurusan PSTI Mura, Lubuklinggau, dan Muba. Dalam SK itu tidak tercantum pelindung dan penasihat seperti diatur pada pasal 4 ayat 5 AD/ART.

Menindaklanjuti hal ini, PSTI Sumsel mengajukan surat kepada ketua umum KONI Sumsel. Isinya meminta induk organisasi itu untuk tidak mengesahkan pengurus provinsi hasil Musprov PSTI Sumsel 2015. Selain itu, PSTI Sumsel juga mengajukan surat permohonan menjadi fasilitator yang ditujukan ke Ketum PB PSTI Anjas Rivai.

“Pada kasus OKU Selatan dan tiga kabupaten/kota yang didualismekan ini, kami tidak menerima hasil Muscab atau muscablub. Maka kami usulkan ke PB PSTI dan KONI Sumsel agar diselesaikan dulu persoalan yang tidak wajar saat Musprov itu. Setidaknya SK ditangguhkan sebelum persoalan selesai,” katanya.

Dia menambahkan, secara hukum Musprov PSTI Sumsel dan produk hukum apapun yang dihasilkannya tidak sah karena telah melanggar AD/AR PSTI Sumsel. “PB PSTI dan KONI mesti meluruskan dan membuktikan keabsahannya,” ujar Ucok. O zal

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jelang Porprov, KONI Palembang Bakal Persiapkan Kontingen di Momen Buka Bersama

Palembang, BP Jelang pesta olahraga multievent bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang bakal dihelat pada Oktober 2019 di Kota Prabumulih, ...