Home / Headline / Pahri dan Luci Susul 4 Pimpinan Dewan ke Sel KPK

Pahri dan Luci Susul 4 Pimpinan Dewan ke Sel KPK

 

_Pahri (1)Jakarta, BP

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar enam jam dari pukul 10.00 hingga 16.10, Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari dan istri, Lucianty, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/12). Pasangan suami istri ini sudah mengenakan rompi tahanan KPK ketika satu per satu keluar dari ruang pemeriksaan memasuki mobil tahanan.

 

Lucianty yang pertama kali keluar dari gedung KPK tidak berkomentar saat ditanyai wartawan. Berselang lima menit, Pahri Azhari menyusul keluar. Keduanya lalu memasuki mobil tahanan yang telah menunggu di halaman gedung KPK. Keduanya harus mendekam Pahri pun bungkam saat ditanyai wartawan.

 

Pahri dan Luci merupakan tersangka kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Mangkir pada jadwal panggilan Selasa, 15 Desember lalu, keduanya berhasil lolos dari jerat tahanan.

Sementara, empat tersangka lain yang hadir pada pemeriksaan hari itu, langsung ditahan KPK. Mereka adalah Ketua DPRD Muba Riamon Iskandar serta tiga wakilnya yaitu Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri. Mereka ditahan di Rutan Guntur.

Dalam kasus ini, Pahri dan istrinya merupakan tersangka utama. Keduanya adalah pihak penyuap. Uang mereka berikan agar pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin lancar.

Belakangan terungkap uang suap yang dibagikan ke anggota DPRD ternyata berasal dari urunan para kepala dinas. Sebagai bupati, Pahri meminta beberapa kepala dinas untuk mengumpulkan uang yang nantinya akan diberikan kepada para anggota DPRD.
 

Kepala Bagian Humas KPK Yuyuk Indriaty kepada sejumlah wartawan membenarkan pemeriksaan dan penahanan pasangan terhadap suami istri itu. Pahri dan Lucianty ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya untuk 20  hari ke depan.

Atas dugaan tindak pidana suap, Pahri dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Yuyuk menuturkan, penahanan Pahri dan Lucianty merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Juni 2015 terhadap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba, Faisyar, dan dua anggota DPRD Muba Bambang Karyanto dan Adam Munandar.

Dari hasil tangkap tangan itu, KPK menyita barang bukti senilai kurang lebih Rp2,56 miliar. Nilai suap dalam kasus ini diduga lebih dari Rp2,56 miliar. KPK menduga, uang Rp2,56 miliar itu bukan pemberian pertama.

Pasca penahanan Bupati Muba H Pahri Azhari oleh KPK, pemerintahan Kabupaten Muba dipastikan berjalan seperti biasa. Hal itu dipastikan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi. Ia mengatakan, belum dapat berkomentar banyak menyangkut penahanan dan jalan roda pemerintahan. Sebaliknya dirinya mengaku ikut prihatin denggan kondisi saat ini.

“Saya belum bisa banyak komentar mengenai pemerintahan. Saya turut prihatin dan hanya bisa men-support beliau,” katanya. Beni mengimbau untuk berhati-hati kepada semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan menyangkut permasalahan saat ini. Selain itu, proses penahanan saat ini masih mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Ini permasalahan yang menjadi koreksi bersama, dan menyangkut permasalahan hukum yang terjadi saya meminta berjalan seadil-adilnya. Selain itu, kondisi ini tidak mengenakkan, sehingga saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintahan meminta maaf,” bebernya.

Dia menambahkan bahwa ini momentum untuk instrospeksi diri, dan diharapkan seluruh pegawai neeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkanb Muba tetap bekerja sebaik-baiknya dan tetap menjalankan program pemerintahan.

“Saya mengimbau semua PNS saat ini dapat bekerja dengan maksimal, khususnya menjelang akhir tahun untuk lebih fokus,” tegasnya.

Ditanya menyangkut koordinasi jalannya roda pemerintahan saat ini, dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Muba, dan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumsel untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.

“Sesudah ini, saya mungkin akan segera melakukan koordinasi ke semua dinas. Sesudah ini saya juga akan segera melaporkan kondisi Muba ke Gubernur Sumsel dan meminta petunjuk. Karena secara hirarki pemerintahan seperti itu,” tutupnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel H Alex Noerdin melalui Karo Otda Amsin Jauhari menyebutkan, Gubernur Sumsel segera mengeluarkan surat penunjukan pelaksana tugas bupati Muba. Menurut Amsin, Beni akan menjadi Plt Bupati Muba saat Pahri  sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan menjalani persidangan. “Begitu Pahri disidangkan dan jadi terdakwa maka Beni Hernedi akan menjadi PLT Bupati Muba melalui SK Mendagri. Nah saat ini sampai dengan disidangkannya Pahri, Beni ditunjuk Gubernur Sumsel sebagai pelaksana tugas sehari-hari bupati,” terang Amsin.

Amsin merujuk pasal 6 dan 7 UU 9 2015 tentang Pemerintah Daerah.  Dengan ditahannya Pahri, untuk melancarkan tugas Gubernur menunjuk pelaksana tugas bupati.#duk/arf

 

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pemkab OKU Kembali Rekrut CPNS dan P3K Tahap II

Baturaja, BP — Kabar gembira bagi para pencari kerja yang ingin mengabdi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai ...