Home / Headline / 88 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pilkada Diproses

88 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pilkada Diproses

Bawaslu Ajukan Revisi UU No 8 Tahun 2015

pelanggaran-pemilu-di-sumsel-masih-lebih-baikPalembang, BP
Lima hari pasca penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten Sumatera Selatan, 9 Desember lalu, 74 laporan dan 14 temuan pelanggaran kini tengah diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata mengatakan, pelanggaran terbanyak berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan 42 laporan. Disusul oleh Musirawas dengan 11 laporan dan tiga temuan, sembilan temuan dan dua laporan di Musirawas Utara.

Lalu sebanyak 10 laporan di PALI, enam laporan di Ogan Komering Ulu (OKU), satu laporan dan satu temuan di OKU Timur, serta satu temuan di OKU Selatan. Bawaslu Sumsel sendiri menemukan satu pelanggaran dan satu laporan pelanggaran dalam pilkada tersebut.

“Hasil temuan dan laporan tersebut sudah diteruskan ke tingkat selanjutnya. Sebanyak 30 laporan/temuan masih diproses, 20 diteruskan ke KPU dan jajarannya, delapan di Sentra Gakkumdu, satu kepada Satpol PP, sementara 24 dihentikan,” urainya saat Evaluasi Pengamanan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Sumsel bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (14/12).

Terkait banyaknya laporan dan temuan adanya pelanggaran yang menyangkut money politic (politik uang), Andika mengajukan revisi UU nomor 8 tahun 2015 yang mengatur tentang pilkada.

Baca:  Syamsul Bahri Siap Mundur Untuk Pilkada Muaraenim

“Tak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran politik uang, menyebabkan UU ini seperti ‘UU banci’. Saat ini, temuan terjadinya politik uang tidak bisa diproses hingga ketegasan dan kepastian hukum karena UU yang mengaturnya pun tidak mencantumkan perihal sanksi pidana lebih spesifik,” tambahnya.

Andika pun menyampaikan evaluasi terkait pemetaan kerawanan Tempat Pemungutan Suara berdasarkan lima klaster. Yakni akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, ketersediaan perlengkapan, pemberian uang dan materi lain, keterlibatan penyelenggaran negara, serta ketaatan dan kepatuhan petugas terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

Pemetaan ditujukan sebagai upaya preventif deteksi dini zona rawan penyelenggaraan pemungutan suara 9 Desember 2015. Berdasarkan hal tersebut, pihaknya mengevaluasi sebanyak 136 TPS di 61 desa/kelurahan dari 22 kecamatan menemukan lebih dari 6.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.

Sementara 16.400 DPT dan dptB-1 di Musirawas pun bermasalah berdasarkan koordinasi panwas dan Disdukcapil setempat. Lalu di 151 TPS di 74 desa di 24 kecamatan, topografi wilayah yang berbukit, daerah perairan, kurangnya akses jalan serta hujan lebat menyebabkan TPS rawan terisolir. Sebaran jumlah DPRB-1 yang signifikan tidak sesuai dengan jumlah DPT, yakni kurang 2,5 persen di TPS.

Baca:  Kumpulkan Koin Dukung Marwan Maju Pilkada Lahat

Terkait politik uang, 199 TPS di 63 desa di 21 kecamatan dekat posko paslon rawan terjadi pembelian suara. “Kami pun menemukan modus baru politik uang. Bila dulu paslon memberikan uang dulu sebelum pemungutan suara, sekarang paslon banyak yang meminta bukti pencoblosan dengan foto. Pemilih memfoto surat suara yang telah dicoblos paslon bersangkutan, baru diberikan uang atau materi lainnya,” jelas Andika.

Sementara 96 TPS di 40 desa/kelurahan dari 21 kecamatan, penyelenggara pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS) rawan berperan sebagai penerbit identitas sementara untuk disalahgunakan. Ada pula PNS yang mengintimidasi saat rekap suara dilakukan dengan melakukan koordinasi terhadap kepala daerah setempat.

“Sebanyak 86 TPS di 33 desa/kelurahan dari 12 kecamatan rawan terjadi penyimpangan terhadap ketaatan dan kepatuhan dalam tata cara pemungutan serta penghitungan suara. Dibutuhkan bintek dan sosialisasi bersama antara KPU dan Bawaslu untuk menyamakan persepsi. Serta sosialisasi dengan parpol untuk pendidikan saksi,” tuturnya.

Baca:  UU Pilkada Memuat Aturan Verifikasi Faktual KTP

Komisioner KPU Sumsel Heni Susanti menuturkan, rata-rata angka partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak di tujuh kabupaten mencapai 70,3 persen. Pihaknya pun masih menunggu data resmi dari rekapitulasi data suara riil yang nanti dikumpulkan KPU kabupaten/kota.

“Data riil akan didapatkan saat rekapitulasi suara yang akan diumumkan pada 18 Desember mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan Tim Komisi II DPR Wahidin Halim berujar, pihaknya memantau evaluasi serta menggali informasi tentang pelaksanaan pilkada serentak di Sumsel. Dari gambaran yang pihaknya dapatkan dari Sumsel, akan dijadikan dasar bagi pertimbangan pelaksanaan pilkada serentak di provinsi lainnya.

“Dilihar dari angka partisipasi, segi pengamanan, pelaksanaan regulasi, sumber daya manusia, dan anggaran, pilkada Sumsel sudah sangat sukses,” tuturnya. Terkait UU nomor 8 tahun 2015 yang dibicarakan Bawaslu, pihaknya akan membawa hal tersebut ke pusat untuk segera merevisi UU tersebut.

“Kendala terkait kurang spesifiknya UU ini pasti terjadi di seluruh daerah. Bawaslu akan merasa tidak berdaya setelah mendapatkan temuan pelanggaran money politic, tapi tak bisa diproses hingga mendapatkan ketegasan hukum. Segera dibawa ke pusat UU ini untuk direvisi,” tandasnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Zaskia Gotik Meriahkan  Panggung Prajurit dan Pesta Rakyat di Lanud SMH Palembang

Palembang, BP PANGKALAN TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Helambang (SMH) Palembang, menggelar acara Panggung Prajurit dan pesta rakyat yang dikemas ...