Home / Headline / Substansi Persoalan Freeport Soal Perpanjangan Kontrak

Substansi Persoalan Freeport Soal Perpanjangan Kontrak

freeportJakarta, BP
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan, masyarakat harus melihat kasus rekaman PT Freeport dari  substansi persoalan yakni  perpanjangan kontrak Freeport  yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said sebelum 2015. Seharusnya dua tahun sebelum habis masa kontrak yaitu tahun 2019, karena habis kontrak tahun 2012.
 “Sebesar apapun kekuatan DPR RI, termasuk melakukan regulasi, keputusan tetap di tangan pemerintah. Dan perpanjangan itu merupakan tindakan pidana, harus diusut tuntas. Seperti dikatakan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, percepatan itu melanggar UU Minerba,” tegas Supratman di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (26/11).
Menurut Supratman, sebagai pembantu presiden, Sudirman  harus meminta izin Presiden Jokowi sebelum melaporkan kasus rekaman tersebut. Kalau tidak dilakukan, tidak bisa diproses, dan inilah yang dimaksud MKD sebagai legal standing.
 Pada prinsipnya, kata Supratman, siapa pun yang bermain untuk perpanjangan izin Freeport tersebut harus diusut tuntas. Bukan dengan menutup isu dan membuka isu baru.  Freeport harus mensejahterakan rakyat, terutama  rakyat Papua. “Kita tidak anti asing, tapi asing harus mengikuti aturan negara kita,” tutur politisi Gerindra ini.
Dikatakan Supratman, penerimaan negara dari Freeport hanya 7 – 8 miliar dolar AS, tapi pemerintah setiap tahun harus menggelontorkan dana Otsus Papua Rp 35 triliun. Itu jelas tidak berimbang, sehingga perpanjangan izin Freeport harus dikawal.
Direktur Eksekutif Indef  Enny Sri Hartati mengatakan, Freeport harus mengikuti aturan di Indonesia, karena prasyarat investasi pertambangan   harus membangun smelter,   kalau menolak   keluar saja dari negara Indonesia.
Soal kasus Setya Novanto dan Sudirman, lanjut Enny,  semua harus diproses sesuai mekanisme hukum. Jangan hanya hiruk-pikuk politik di media, karena  merugikan NKRI dan rakyat, malah   menguntungkan pihak Freeport.
   Menurut Enny,  tahun 2016  memasuki masyarakat ekonomi Asean (MEA),   Amerika Serikat dan China,  sudah mengatur strategi pasar untuk memenangkan pertarungan. Tapi kita masih ribut soal politik dan mafia. “ Indonesia harus  bersatu untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
 Enny menambahkan,  Freeport tidak hanya bermasalah di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, sehingga begitu ada kasus, sahamnya  langsung rontok. Ditambah lagi transkripnya beredar luas dan tidak terkontrol, maka sangat berpengaruh bagi saham Freeport.  #duk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pesona Adu Skill Jam Session MLD SPOT Jazz N Blues

Palembang, BP Suasana di Ranting Coffee Kamis, (23/5) malam tampak lebih ramai dari biasanya. Tampak mulai pukul 21.00 beberapa musisi ...