Home / Headline / Pendidikan Antikorupsi Penting Untuk Masyarakat

Pendidikan Antikorupsi Penting Untuk Masyarakat

pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggiPalembang, BP
Partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi mempunyai peran yang sangat besar. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan pendidikan antikorupsi. Sekolah Demokrasi Prabumulih ini mendorong Pendidikan antikorupsi ini menjadi dasar dalam penyusunan Raperda Pendidikan Antikorupsi.
 
“Program sekolah demokrasi ini sudah berjalan 9 tahun. Ini merupakan tahun terakhir, dimana pada akhir pembelajaran, peserta diwajibkan menghasilkan sesuatu karya. Bukan hanya dalam bentuk artikel, tapi juga dalam bentuk pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),” kata Prof Tahreh Rasyid selaku Ketua Program Sekolah Demokrasi, saat diwawancarai wartawan, di Kantor Yayasan Puspa Indonesia, Kamis (26/11) pagi.
 
Dijelaskannya, terdapat dua model pembelajaran yang ada di sekolah demokrasi antara lain Base Learning dan Action Learning. “Base Learning ini lebih pada pemecahan problem-problem yang berkaitan dengan demokrasi. Sedangkan Action Learning, suatu pembelajaran yang harus menghasilkan raperda dengan mengambil dasar-dasar dari naskah akademik yang sudah dipelajari,” jelasnya.
 
Menurutnya, raperda tentang pendidikan antikorupsi sangat diperlukan saat ini. Karena, tindakan korupsi yang sering kali terjadi, tidak sedikit juga dilakukan oleh generasi muda. “Kita semua tahu generasi muda itu seharusnya generasi penerus bangsa. Jadi, pemahaman mengenai pendidikan antikorupsi ini harus segera diberikan kepada generasi muda agar tindakan korupsi di Indonesia bisa hilang,” harapnya.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Puspa Indonesia, Rina Bakrie mengatakan, Sekolah Demokrasi ini sudah ada sejak tahun 1999. Sebelumnya, Sekolah Demokrasi juga sudah ada di Kabupaten Ogan Ilir selama 3 tahun. “Memang lokasi sekolah demokrasi ini berpindah-pindah. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai masalah demokrasi. Dalam hal ini konteksnya pendidikan antikorupsi,” ungkapnya.
 
Dikatakannya,  siswa sekolah demokrasi ini terdiri dari 4 pilar antara lain Masyarakat Sipil, Partai Politik, Pelaku Bisnis dan Aparat Pemerintah. “Jadi dari 4 perwakilan ini diberikan materi-materi mengenai demokrasi termasuk pendidikan antikorupsi. Hanya, karena ini tahun terakhir maka harus ada produk yang dihasilkan melalui action learning. Salah satu produknya itu Raperda tentang Pendidikan Antikorupsi,” terang Rina.
 
Saat ini, sambungnya, pengajuan raperda ini sudah disampaikan dengan lembaga eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Semoga saja raperda ini sudah bisa masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada tahun ini,” tandasnya. #dil
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelayanan Publik di Muba Kekinian dan Tidak Bikin Sulit

Sekayu, BP–Meski berada di level Kabupaten namun pelayanan dan kecanggihan berbasis digital di Bumi Serasan Sekate tidak bisa disepelehkan, guna ...