Home / Headline / Devi Terkaya Rp54 M, Kekayaan Didi Apriadi Minus Rp2 M

Devi Terkaya Rp54 M, Kekayaan Didi Apriadi Minus Rp2 M

# LHKPN Calon Kepala Daerah

190115115631_kpu-pasaman-butuh-rp13-miliar-untuk-anggaranPalembang, BP
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak mengumumkan hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang mencalonkan diri dalam pemilihan pada 9 Desember mendatang.

Dari hasil laporan tersebut, calon wakil bupati (cawabup) Kabupaten Musirawas Utara Devi Suhartoni pasangan memiliki harta terbanyak yakni Rp54.300.500.000. Sedangkan pasangannya yakni calon bupati (cabup) M Syarif Hidayat memiliki kekayaan sebesar Rp2.314.035.099.

Kekayaan Devi disusul H M Nasir Agun, cawabup OKU yang berpasangan dengan Percha Leanpuri dengan harta kekayaan sebanyak Rp48.000.767.501. Sementara Percha memiliki kekayaan Rp3.546.847.474.

Diketahui juga bahwa cawabup Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Didi Apriadi kekayaannya minus atau berutang yakni Rp -2.840.000.000. Sedangkan cabup pasangannya  Juanda memiliki kekayaan sebesar Rp1.279.000.000.

Cabup Ogan Ilir Helmi Yahya menjadi yang terkaya dari seluruh calon bupati di tujuh kabupaten dengan kekayaan  Rp27.850.331.320. Sementara cawabup pasangannya Muchendi Mahzareki memiliki kekayaan sebesar Rp8.477.979.635.

Kekayaan Helmi setingkat diatas cabup OI lainnya Ahmad Wazir Noviandi dengan harta sebesar Rp20.319.445.000.

Pengumuman LHKPN dari para pasangan calon dibacakan langsung oleh masing-masing perwakilan Ketua KPU Daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (26/11). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Ketua KPU Sumsel Asphani, beserta Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan seluruh Bupati dan Walikota kabupaten/kota se-Sumsel turut menyaksikan penyampaian hasil laporan tersebut.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, seluruh hasil laporan kekayaan pasangan calon kepala daerah tersebut sudah diterima dan bisa diakses secara terbuka melalui situs resmi KPK. Selain itu di setiap kantor KPUD daerah penyelenggara pun laporan kekayaan tersebut akan dipajang agar masyarakat umum bisa mengetahuinya secara langsung.

Menurut Adnan, laporan ini akan menjadi pertimbangan pihaknya bila menukan ketidakcocokan kekayaan kepala daerah serta terindikasi adanya tendensi korupsi.

“Tentu hasil laporan ini akan membawa konsekuensi setelah pasangan kepala daerah terpilih nanti. Jika ditemukan ada laporan tak sesuai dan mencurigakan, pasti ada konsekuensi setelah proses pemilihan berlangsung,” kata Pandu.

Pihaknya pun meminta kepada seluruh masyarakat dan aparat hukum agar melaporkan bila ada kekeliruan dalam proses pelaporan harta. Namun pihaknya sangat mengharap agar para calon kepala daerah menjaga komitmen dan meraih kemenangan dalam pilkada melalui cara yang jujur dan terhormat.

Terkait adanya calon kepala daerah yang terdata hartanya minus, Adnan mengungkapkan, hal tersebut tidak hanya terjadi di Sumsel melainkan juga terjadi di daerah lainnya. Meski begitu, dia belum memastikan bahwa calon yang barharta minus berbuat curang. Begitu pun kepada calon yang hartanya meningkat secara tak wajar.

“Tapi hasil ini setidaknya bisa menunjukan seberapa jauh kualitas calon pasangan kepala daerah. Kita akan tetap berprasangka baik saja, mudah-mudah setelah terpilih kekayaan calon ini tak bertambah secara tak wajar,” jelasnya.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menjelaskan, kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dalam penyelenggaraan merupakan hal yang krusial. Dirinya menjelaskan adanya Penjabat Bupati yang melakukan mutasi beberapa pejabat PNS di daerahnya, dikarenakan PNS tersebut ada indikasi tidak netral.

“PNS yang terbukti tidak netral, sanksinya berat. Jadi lebih baik dimutasikan daripada nantinya terbukti tidak netral. Karirnya sebagai aparat negara selesai secara tidak terhormat,” tegasnya.

Dirinya pun mengimbau kepada para penjabat bupati agar menekankan netralitas pilkada kepada PNS. Karena tugas pemerintah kabupatenlah untuk memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pilkada.

Dalam kesiapan pemilihan 9 Desember mendatang, Ketua KPU Sumsel Aspahani memastikan bahwa logistik terutama surat suara akan sampai di Sumsel sebelum tanggal 30 November. Surat suara siap didistribusikan ke setiap lokasi pemilihan pada 1-2 Desember mendatang

“Memang ada dua daerah yang proses percetakannya lebih lambat daripada yang lain, yakni Musirawas dan Muratara. Tapi masih dalam batas toleransi dan bisa sampai sesuai dengan yang dijadwalkan,” jelasnya.

Pemenang lelang pencetakan surat suata merupakan perusahaan percetakan yang berada di Surabaya. Aspahani menjelaskan, pihak percetakan sudah mencetak apa yang dibutuhkan. Bila ada surat suara yang rusak ataupun tidak layak, harus diganti sesegera mungkin. Oidz

Untuk Grafis:

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara calon kepala daerah periode 2016-2021

Musirawas

1. Cabup Hendra Gunawan Rp2.533.897.601 per 23 Juli 2015
2. Cawabup Suwarti Rp15.164.600.377 per 21 Juli 2015

3. Cabup Ratna Machmud Rp2.020.160.000 per 24 Juli 2015
4. Cawabup Muhammad Zabur Nawawi Rp327.040.000 per 10 Agustus 2015

5. Cabup Zulkarnain Rp4.546.598.425 per 3 Agustus 2015
6. Cawabup Ratnawati Ibnu Amin Rp32.327.213.020 per 11 Agustus 2015

Musirawas Utara

1. Cabup Khairul Alamsyah Rp1.297.000.000 per 5 Agustus 2015
2. Cawabup Siti Nurizka Puteri Jaya Rp6.191.923.031 dan USD 2.000 per 24 Juli 2015

3. Cabup Akisropi Ayub Rp3.321.848.418 per 24 Juli 2015
4. Cawabup Andi Wijaya Rp2.074.000.000 per 27 Juli 2015

5. Cabup M Syarif Hidayat Rp2.314.035.099 per 27 Juli 2015
6. Cawabup Devi Suhartoni Rp54.300.500.000 per 24 Juli 2015

Ogan Ilir

1. Cabup Ahmad Wazir Noviadi Rp20.319.445.000 per 1 Juli 2015
2. Cawabup M Ilyas Panji Alam Rp4.299.764.500 per 1 Juli 2015

3. Cabup Sobli Rp3.892.880.000 per 22 Juli 2015
4. Cabup M Taufik Toha Rp7.649.796.036 per 20 Juli 2015

5. Helmy Yahya Rp27.850.331.320 per 24 Juli 2015
6. Muchendi Mahzareki Rp8.477.979.635 per 28 Juli 2015

Ogan Komering Ulu

1. Cabup Percha Leanpuri Rp3.546.847.474 per 6 April 2015
2. Cawabup M Nasir Agun Rp48.000.767.501 per 22 Juli 2015

3. Cabup Kuryana Azis Rp1.595.167.796 per 25 Juni 2015
4. Cawabup Johan Anuar Rp4.380.022.018 per 30 Juni 2015

OKU Selatan

1. Cabup A Wahab Nawawi Rp13.906.680.000 per 5 Agustus 2015
2. Cawabup Herawati Abdullah Rp5.970.519.393 per 3 Agustus 2015

3. Cabup Popo Ali Martopo Rp4.015.557.567 per 20 Juli 2015
4. Sholehien Abuasir Rp11.093.500.000 per 20 Juli 2015

OKU Timur

1. Cabup Kholid MD Rp2.232.500.000 per 31 Juli 2015
2. Cawabup Fery Antoni Rp327.327.588 per 3 Agustus 2015

3. Cabup Juanda Rp1.279.000.000 per 3 Agustus 2015
4. Cawabup Didi Apriadi Rp -2.840.000.000 per 6 Agustus 2015

5. Cabup Edward Jaya Rp1.780.000.000 per 23 Juli 2015
6. Cawabup Sugeng Supriyanto Rp6.832.103.589 23 Juli 2015

Penukal Abab Lematang Ilir

1. Cabup Heri Amalindo Rp12.920.733.346 per 18 November 2014
2. Ferdian Andreas Lacony Rp306.333.000 per 22 Juli 2015

3. Cabup Sukarman Rp626.000.000 per 25 Mei 2015
4. Cawabup Almarizan Rp1.705.224.598 per 5 Agustus 2015

5. Cabup Eftiyani Rp1.544.568.000 per 7 Juli 2015
6. Cawabup M Mukhtar Jayadi Rp308.028.496 per 9 Juli 2015

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Harapkan Puskesmas di Sumsel Harus Aktif Jemput Bola

Palembang, BP Sejak program jaminan kesehatan yakni BPJS diterapkan di Indonesia, masih banyak masyarakat di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang ...