Home / Headline / DPRD Sumsel Puji Penanganan Asap Oleh Gubernur Sumsel

DPRD Sumsel Puji Penanganan Asap Oleh Gubernur Sumsel

Palembang, BP

IMG-20151109-03154Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menilai kondisi asap di Provinsi Sumsel semakin menipis dan kualitas udara semakin membaik, hal ini tentu tidak terlepas dari berbagai langkah dan upaya serius dan Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat serta bantuan negara-negara sahabat yang di dukung penuh masyarakat Sumsel dibawah komandan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.
“Fraksi  Partai Golkar sangat bangga dan menghargai kepedulian  dan ihtiar yang ditunjukkan oleh masyarakat Sumsel dengan melaksanakan antara lain Shalat Istisqo berbagai tempat oleh berbagai masyarakat,” kata jurubicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel H Nasrun Madang rapat paripurna dengan agenda  pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2016, Senin (9/11).
Rapat paripurna tersebut di pimpinan oleh Wakil Ketua H Nopran Marjani dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya H Chairul S Matdiah dan Yansuri, juga dihadiri Wagub Sumsel H Ishak Mekki, Sekda Sumsel H Mukti Sulaiman, dan jajaran SKPD dan kepala dinas dalam lingkup Pemprov Sumsel.
Menurutnya, kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, menurunnya harga jual berbagai komoditas unggulan seperti karet, kelapa sawit/CPO, batu bara dan lainnya yang berpengaruh sangat signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Selain itu, kabut asap yang terjadi pada tahun ini sungguh luar biasa dan membawa dampak buruk secara ekonomi maupun sosial, katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara nasional pada tahun 2015 ini saja kerugian yang ditimbulkan akibat kabut asap sekitar Rp20 triliun.
“Kerugian terjadi terutama di daerah-daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut termasuk di Sumsel,” ujarnya.
Ia menyatakan, dampak kabut asap juga berpengaruh pada sektor transportasi yang merupakan faktor utama dalam pendistribusian barang dan jasa.
Kabut asap juga telah membuat menurunnya kualitas udara yang membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, ” katanya.
” Belajar dari kondisi tersebut diatas, Fraksi Partai Golkat berpendapat bahwa dalam penyusunan RAPBD tahun 2016 ini diperlukan  langkah-langkah yang cerdad, strategis dan konsisten serta adaftif terhadap segala bentuk perubahan lingkungan sifatnya strategis, apalagi terjadi perubahan asumsi-asumsi yang cukup material dan akan menganggu perencanaan kedepan termasuk pencaian output maupun outcome maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadapp Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018,” katanya.
Selain itu dia menilai secara makro kondisi pertumbuhan perekonomian nasional mengalami perlambatan, sehingga berdampak terhadap penurunan daya beli, pengangguran dan sebagainya.
“Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel, Nasrun Madang di Palembang, Senin pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2016.
Menurut dia, kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel menurunnya harga jual berbagai komoditas unggulan seperti karet, kelapa sawit/CPO, batu bara dan lainnya yang berpengaruh sangat signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumsel melaluu juru bicaranya Hj Meilinda pada prinsipnya menerima nota keuangan APBD Sumsel tahun 2016 yang disampaikan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin .
Selain itu Fraksi Partai Nasdem meminta komisi-komisi di DPRD Sumsel memperhatikan keselarasan program Pemprov Sumsel dengan program pemerintah pusat yang sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK serta memperhatikan prioritas  kebutuhan dan kepentingan rakyat Sumsel
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel, Askweni menilai Pendapatan daerah Sumsel pada rancangan APBD tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp6,26 triliun bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut dia, jika dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD 2015 yakni sebesar Rp6,86 triliun maka mengalami penurunan sebesar Rp603,44 miliar atau sekitar 8,79 persen.
Begitu juga jika dilihat dari aspek pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan sebesar Rp155,77 miliar atau sekitar 5,42 persen.
Ia mengatakan, penurunan PAD tersebut secara signifikan pada hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, yakni sebesar Rp111,28 miliar atau sekitar 56,29 persen dan lain-lain PAD yang sah yakni Rp47,69 miliar atau sekitar 31,80 persen.
Berdasarkan hal tersebut, terjadinya penurunan target pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2016 ini harus dicermati secara seksama.
“Kita harus mengupayakan untuk mencari terobosan serta langkah strategis yang dapat dilakukan agar PAD dapat ditingkatkan,” katanya.
Ia menyatakan, sumber pendapatan lain perlu dikritisi dan dicermati lebih mendalam pada tingkat pembahasan komisi-komisi adalah dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, lembaga keuangan bank dan penyertaan modal/investasi pada pihak ketiga.
Dalam nota keuangan disebutkan, target hasil kekayaan yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp86,41 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar Rp197,69 miliar, maka mengalami penurunan sebesar Rp111,28 miliar atau sekitar 56,29 persen, tuturnya.
“Karena itu, Fraksi PKS minta penjelasan kinerja setiap BUMD yang kita miliki baik dari sisi manajemen maupun keuangan,” katanya.
    Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopran Marjani mengatakan rapat dilanjutkan Jumat (13/11) dengan tanggapan Gubernur Sumsel.#osk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Masyarakat Muaraenim Desak Gubernur Cabut Izin PT GPP

Muaraenim, BP—Masyarakat Kabupaten Muaraenim mendesak Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk mencabut surat izin rekomendasi PT GPP untuk mengangkut batubara ...