Home / Hukum / Pejabat Muba Ngaku Dipaksa Bupati

Pejabat Muba Ngaku Dipaksa Bupati

Palembang, BP
Setelah dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kali
ini giliran Syamsudin Fei dan Fasyar, terdakwa kasus dugaan suap LKPJ
Kepala Daerah 2014 dan pengesahan APBD Kabupaten Muba 2015
menyampaikan pledoi (pembelaan).
Namun, menanggapi pembelaan dari dua pejabat Kabupaten Muba yang
umumnya minta keringanan hukuman, dalam persidangan di Pengadilan
Tipikor Klas IA Khusus pada PN Palembang tersebut secara tegas tim
jaksa penuntut umum menyatakan tidak sependapat.
“Kami tetap pada tuntutan,” tegas Taufiq Ibnugroho, JPU KPK RI,
kepada majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan, saat menanggapi
pembelaan yang disampaikan masing-masing terdakwa, Jumat (6/11).
Dalam nota pembelaannya, terdakwa Syamsudin Fei, yang merupakan
Kepala DPPKAD Kabupaten Muba mengakui dan menyesali perbuatan melawan
yang telah
dilakukannya dan mengaku sama sekali tak pernah menikmati hasil dari
perbuatannya.
“Semua ini kami lakukan hanya bertujuan agar APBD Muba dapat
disahkan oleh DPRD. Saya mengaku, pemberian uang itu salah. Tapi,
dalam kasus dugaan ini saya tidak mempunyai kekuatan menolak perintah
dari pimpinan, dalam hal ini bupati. Serta saya menyesal atas
perbuatan saya,” ujarnya.
Kemudian Arif Rahman, selaku kuasa hukum terdakwa Syamsudin
menambahkan, dalam kasus ini kliennya hanya melaksanakan perintah
atasan terdakwa, Fahri Azhari selaku Bupati Kabupaten Muba.

“Apabila tidak ada perintah dari bupati, maka mana mungkin kasus ini
terjadi. Untuk itu kita berharap majelis hakim dapat memberikan
keadilan kepada Syamsudin Fei,” tambahnya.
Sedangkan terdakwa Fasyar mengungkapkan, jika uang suap tak
diberikan maka APBD tidak disahkan dan itu mengakibatkan gaji Tenaga
Kerja Sukarela (TKS), honorer, PNS, tenaga medis pedesaan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba
tidak bisa dibayarkan.
“Dengan demikian, akibat yang timbul jika APBD tidak disahkan, maka
roda pemerintahan akan macet sehingga berdampak kepada pembangunan di
Muba ke
depannya,” imbunhya.
Selain itu, terdakwa Fasyar, Kepala Bapeda Muba juga mengakui
kesalahannya serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat Muba. Sebab
semua ini dilakukan semata-mata demi pembangunan Muba ke depan.
“Saya yakin yang mulia dapat memutuskan perkara ini dengan
sebaik-baiknya. Apalagi istri saya tidak bekerja, bahkan saat ini anak
saya yang bungsu baru kelas 3 SD,” tuturnya.
Sedangkan Nurmala, selaku penasihat hukum terdakwa Fasyar juga
berharap agar majelis hakim dapat memberikan keringanan hukuman serta
memutuskan
perkara ini seadil-adilnya.
“Apalagi dalam perkara ini Fasyar merupakan justice collaborator yang
artinya, keterangan terdakwa dapat membantu mengungkap perkara ini
tanpa ada yang ditutup-tutupi,” paparnya.
Serta dalam perkara ini, menurutnya Fasyar juga tidak mendapatkan
apa pun karena yang dilakukannya hanya menjalankan tugas dan loyalitas
terhadap
bupati untuk kepentingan Pemkab Muba.
Setelah mendengar pembelaan terdakwa serta tanggapan Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Parlas Nababan menunda persidangan dan kembali akan
dilanjutkan pekan
depan.
“Sidang hari ini (kemarin-red) kita tunda dan akan dilanjutkan
pekan depan dengan agenda pembacaan putusan,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam tuntutan JPU, terdakwa
dituntut pidana penjara selama dua tahun serta masing-masing terdakwa
juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta, subsider tiga bulan
kurungan.
Setelah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a
Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
#ris

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

GNPF OKU Sesalkan Penampilan  Seksi Dancer di Citimall Baturaja

Baturaja, BP — Ketua GNPF OKU H Alikhan Ibrahim menyesalkan adanya penampilan dancer yang berbusana minim dan menari seksi dan ...