Home / Sumsel / 2016 Pemprov Berlakukan Perda Karhutlah

2016 Pemprov Berlakukan Perda Karhutlah

Palembang, BP
20151029_152709_resizedPemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan menerbitkan peraturan daerah (perda) baru untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutlah). Dalam rancangan Perda tersebut, di antaranya perusahaan perkebunan yang mengelola lahan gambut diwajibkan membangun kanal blok  sebagai antisipasi efektif jangka panjang dalam pencegahan terjadinya karhutlah.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel H Mukti Sulaiman menegaskan, perda baru itu saat ini sedang disusun yang akan memuat kebijakan bagi para pengelola lahan di tahun depan. Saat perda itu disahkan, maka mereka yang mengolah lahan wajib mengikuti kebijakan yakni dengan memiliki sarana pemadam kebakaran hingga membangun sistem kanal blok.

“Dengan adanya perda ini, pengelola lahan sudah wajib memiliki sarana pemadam kebakaran serta membangun sistem kanal blok di lahan gambut mereka. Sebelumnya perusahaan banyak tak memiliki ini sehingga harus diperdakan supaya bisa disanksi bila bandel,” tegasnya, Kamis (5/10).

Pembentukan perda ini pun, disesuai Inpres nomor 11 tahun 2015 peningkatan pengendalian karhutlah di Indonesia.

Mukti menegaskan, Jika perusahaan tidak mematuhi kebijakan dalam perda maka dipastikan melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi, berupa pencabutan izin usaha hingga sanksi hukum. Selama ini menurutnya, memang belum ada Perda yang berdampaknya dari sisi hak dan kewajiban para pengelolah lahan.

“Perda ini juga mengatur dan mengikat seluruh yang berkaitan pengelolah lahan, baik rakyat, perusahaan, LSM, semua diminta partisipasi. Untuk tatanan sanksinya bila dalam bentuk pelanggaran akan diberikan
sanksi adminitrasi berupa teguran, tapi kalau itu kejahatan akan ditindak berdasarkan UU kepolisian,”bebernya.

Mukti menjelaskan, dalam perda itu nantinya juga mengatur jumlah berapa banyak kanal blok yang wajib dibangun perusahaan. Hal itu, kata Mukti, akan disesuaikan dengan luasan lahan yang dikelolah perusahaan. Yang jelas, lanjut dia, pembangunan kanal blok menjadi solusi efektif untuk pencegahan karhutlah dalam jangka panjang.

Selain membuat perda baru, dalam upaya antisipasi karhutlah, Mukti menambahkan pihaknya juga akan membangun embung-embung air yang sangat diperlukan sebagai sumber air pemadam bila terjadi kebakaran.

Tak cuma itu, penyiapan peralatan dan regu pemadam yang  permanen secara masif akan diperbanyak yang siap ditugaskan diwilayah berpotensi terjadi karhutlah.

“Seperti wilayah OKI yang menjadi wilayah terbanyak titik api maka penambahan peralatan dan regu pemadam permanen mesti di prioritaskan disana,” tukasnya.

Sementara mengenai tindakan pencabutan izin perusahaan menurut mukti tetap akan disesuaikan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan daerah. Bila izin yang dikeluarkan bukan lintas kabupaten maka menjadi kewenangan Bupati setempat.

“Tapi kalau izin lahan lintas kabupaten itu sangat sedikit bahkan belum ada yang rekomendasikan pemprov Sumsel, meski begitu di OKI dipastikan sudah ada beberapa perusahaan yang izinnya dicabut,” pokna.

Lebih lanjut, Mukti menerangkan meski hujan sudah beberapa kali turun namun status darutat kabut asap tetap diberlakukan sampai akhir November nanti.

“Diharapkan Desember nantÍ bisa turun hujan, walau beberapa hari lalu sudah turun hujan, namun jumlah hostpot masih tinggi,” pungkasnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Lagi, ACT Sumsel Distribusikan Ratusan Ribu Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan

Palembang, BP Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG, musim kemarau tahun 2019 menyebabkan kekeringan panjang akibat beberapa faktor yaitu fenomena ...