Home / Headline / Uang Kerohiman Warga 8 Ulu Lihat Aspek Hukum

Uang Kerohiman Warga 8 Ulu Lihat Aspek Hukum

Palembang, BP
 edward-chandra-kepala-biro-pemerintahan-pemprov-sumselMeskipun sebelumnya 140 Kepala Keluarga (KK) warga 8 Ulu yang kediamannya digusur, dan akan dibangun gedungUniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah tidak mendapat uang kerohiman selama ini. Namun Pemprov Sumsel dan Komisi I DPRD Sumsel tengah mencarikan solusi yang terbaik agar warga tersebut tidak di rugikan.
Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumsel Edward Chandra usai rapat dengan Komisi I DPRD Sumsel mengatakan kalau Pemprov Sumsel akan membantu masyarakat tersebut karena itu pihak UIN akan mengajukan apa saja yang akan harus di Bantu.
        “ Kita akan teliti aspek hukumnya, kita nunggu usulan dari UIN, berapa orang yang akan menerima uang kerohiman tersebut, UIN yang data,” katanya, Selasa (3/11).
        Ketua Komisi I DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan terkait permasalahan tersebut pihaknya menyerahkan solusinya kepada Gubernur Sumsel.
        “ Yang terbaik , jangan ada dirugikan, soal uang kerohiman warga-warga ini lihat dasar hukumnya dulu , kalau memang tidak menyalahi kami minta Gubernur membantu melalui APBD,” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Elianuddin HB memastikan kalau pihaknya akan mencarikan jalan terbaik terkait masalah ini
“Ini kan masalah kemanusian berupa uang kerohiman, dan anggaran sekarang sudah tidak ada lagi, dan mereka (UIN) meminta komisi I merekomendasikan ke Departeman Agama (APBN) untuk kembali mengalokasikan uang kerohiman,”kata Ellianudin.
Menurut potisi NasDem ini, memang alokasi uang kerohiman tersebut kalau bisa melalui APBD Sumsel, yang bisa melalui dana hibah, sebab dana yang diperlukan sekitar Rp 700 juta-Rp 1 miliar.
“Dari 176 KK yang ada disana, yang sudah ambil sebanyak 36 KK sehingga sisa 140 KK. Dulu mereka tidak ambil karena hal-hal lain, dan masyarakat sekarang mengakui jika mereka tidak punya hak disana, tapi sekarang sudah pindah, maka tidak ada dana lagi, yang telah habis digunakan untuk lainnya,”ujar Ellianudin.#osk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Palembang

Palembang, BP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang menyoroti kasus-kasus kekerasan dengan perempuan sebagai korban. Setidaknya, ada 62 kasus hukum terkait ...