Home / Bisnis / Ribuan Perusahaan Pangan Sumsel Belum Sertifikasi Halal

Ribuan Perusahaan Pangan Sumsel Belum Sertifikasi Halal

Palembang, BP

Perusahaan Pangan di Sumatera Selatan ternyata tak sedikit yang mengabaikan sertifikasi halal dari
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel.

Bahkan jumlahnya mencapai ribuan dengan presentasi hanya 0,1 persen yang hanya peduli dengan sertifikasi halal.

Lantas, bagaimana Perusahaan pangan seperti Restaurant, Rumah Makan dan sejenisnya bisa mengabaikan seritifikasi ini?

Pihak LPPOM MUI Sumsel menilai fenomena ini karena dua faktor yakni kurangnya kesadaran konsumen dan persuahaan sendiri yang tak seolah tutup mata dengan sertifikasi halal.

“Kalau mau disebutkan satu-satu Perusahaan maka jumlahnya bisa ribuan yang belum serifikasi halal. Kurang lebih hanya 0,1 persen Perusahaan yang sudah sertifikasi halal,” terang Wakil Direktur LPPOM MUI Sumsel Nur Ilya Fatimah, Kamis (29/10.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa peran konsumen lebih berpengaruh dibandingkan Perusahaan yang mau dengan melakukan serifikasi halal.

“Artinya kita sebagai konsumen harus cerdas misalnya dengan menanyakan apakah makanan suda sesuai dengan syariat Islam, karena dengan begitu Perusahaan lebih akan mau. Dan Perusahaan memang kadang ‘ah untuk apa saya pakai sertifikasi halal kalau memang pelanggan banyak dan tidak complain’. Itu kemudian membuat Perusahaan kadang malah menunda-nunda,” terangnya.

Menurut wanita yang akrab dipanggil Ibu Lia ini menegaskan bahwa kondisi ini sangat miris karena sudah sedemikian banyak. Padahal, LPPOM juga telah melakukan sosialisasi ke media massa dan juga setiap pekan. pada hari Jumat di kantor MUI Sumsel menggelar sosialiasasi bagi siapa pun mengenai Sistem Jaminan halal (SJH).

“Sebagai contoh dari ribuan Perusahaan Pangan jika kita liat sepanjang dari Jalan Sudirman Palembang dari Masjid Agung sampai RS Charitas itu tak satu pun yang memiliki sertitfikasi halal. Kemudian kalau hotel hanya satu yang memiliki sertitikasi halal yaitu hotel Aston. Kemudian hotel Aryaduta, Fave hotel masih proses sementara Grand Zuri masih proses karena masanya dua tahun sekali sudah habis September kemarin sementara yang lainnya belum,” tegasnya.

Dikatakanya proses sertifikasi halal sebetulnya mudah tapi perusahaan pangan seperti Restaurant atau pun cattering sering mengabaikan. Bahkan prosesnya hanya paling lama dua bulan dengan proses auditor selama dua kali. Dan dua tahun sekali harus di perpanjang karena masa berlaku hanya dua tahun.

Syaratnya hanya meliputi kelengkapan daftar bahan, daftar produk/daftar menu, matriks bahan dengan menu, foto kopi KTP, foto kopi izin usah (PIRT/SIUP/TDP) dan Surat AMDK melampirkan surat keterangan legalitas dari BPOM (MD).

“Jadi paling lama dua bulan, syaratnya juga tak begitu rumit. Kenapa lama? Kebanyakan adalah Perusahaannya sendiri yang kadang melengkapi kelengkapan,” tegas Lia.

Sementara itu prosedur sertifikasi halal sendiri adalah pendaftaran atau penyerahan formulir pendaftaran, pemeriksaan kecukupan dokumen, proses audit ke Perusahaan, rapat Auditor, rapat komisi Fatwa, penerbitan sertifikasi halal dan diperpanjang selama dua tahun sekali.

Lalu bagaimana jika Perusahaan Pangan mengaku sudah atau masih proses sertifikasi langsung dari LPPOM MUI pusat?

Lia menegaskan bahwa jika Perusahaan Pangan itu franchise dan dimiliki diberbagai daerah termasuk di Jakarta seperti KFC, M’c Donald dan lain-lain itu memang langsung ke pusat. Akan tetapi jika Perusahaan itu lokal dan hanya ada di Palembang seperti Pempek atau pun yang lainnya yang hanya diproduksi di Palembang maka sertifikasi halal dilakukan harus di Palembang. #sug

x

Jangan Lewatkan

Dirut PT Bukit Asam Arviyan Arifin: Pabrik Pengolahan Gasifikasi Batubara Beroperasi 2022

Jakarta, BP–Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin, Direktur Utama  PT Pertamina (Persero) Elia massa Manik, Direktur Utama PT ...