Home / Headline / DPRD PALI Pertanyakan Pajak Galian C PT Servo

DPRD PALI Pertanyakan Pajak Galian C PT Servo

Devi Herianto SH MHPALI, BP
Penggalian tanah yang dilakukan PT Servo di sepanjang jalan khusus angkutan batubara di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dipertanyakan Wakil Ketua DPRD PALI Devi Hariyanto, SH, MH, Selasa (26/10).

Pajak galian C yang seharusnya sudah masuk kas daerah Kabupaten PALI, dinilai Devi belum ada kejelasan, sehingga dipertanyakan politisi Partai Demokrat itu.

“Pajak galian C itu merupakan pajak daerah, namun sampai sekarang belum ada kejelasan, sampai detik ini,” terangnya.

Lanjut Devi, dirinya akan berkoordinasi dengan seluruh anggota dewan untuk segera memanggil pihak PT Servo yang manajemennya dipegang oleh PT Titan dan  tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pembentukan pansus untuk mendalami kasus ini.

“Kita akan berkoordinasi dengan seluruh anggota dewan yang lain untuk mengundang pihak PT Servo menanyakan pembayaran pajak galian C, dan tidak menutup kemungkinan akan kita bentuk pansus untuk mendalami kasus tersebut,” ujarnya lagi.

Baharudin,Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten PALI mengatakan, sampai sekarang PT Servo yang dikelola pihak ketiga yaitu PT Titan belum pernah membayar pajak galian C.

“Galian C PT Servo yang dikelola oleh PT Titan sampai sekarang belum pernah bayar pajak. Sekarang masih dalam tahap pendataan, hitung-hitungan kita kurang lebih 29 miliar yang harus dibayarkan perusahaan tersebut,” tuturnya via telepon selular.

Baharudin menyayangkan pihak perusahaan yang tidak menunjukkan itikad untuk membayar pajak, terbukti sering dipanggil yang datang hanya perwakilannya saja.

“Pak Bupati juga sangat menyayangkan hal itu. Kalau mereka tidak punya niat bayar pajak mereka bisa dipidanakan,” tambahnya.

Sementara itu, Humas PT Titan ketika ditelepon tidak diangkat, di-sms juga tidak dibalas.#hab

x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...