Home / Pemerintahan / DPRD Sumsel Tambah Anggaran Penanggulangan Asap

DPRD Sumsel Tambah Anggaran Penanggulangan Asap

Palembang, BP
Nopran-MarjaniDPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta asap tahun 2016 dan masuk di Dinas Kehutanan Sumsel dan rencananya akan menambah anggaran penanggulangan asap di Sumsel.
“Kan sudah ada dana penanggulangan kebakaran hutan itu di dinas kehutanan, jadi tinggal menambah anggarannya saja, jadi usulan gubernur itu kita respon kan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopran Marjani, Minggu (25/10).
Waktu penandatanganan KUA & PPAS, Jumat (23/10), menurut politisi Partai Gerindra ini mengatakan Gubernur Sumsel meminta  untuk  ditambah anggaran untuk  asap tahun 2016.
Tadinya menurut Nopran dalam rapat pra anggaran dan rapat banggar ingin memasukan dan menambah anggaran asap itu tapi SKPD tidak berani untuk menambahkannya yang telah diberi plafon yg di berikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
“Maka untuk plafon anggaran tidak boleh di rubah melainkan bisa dilakukan pergeseran program saja,” katanya.
Setelah paripurna pertama dengan acara penyampaian Gubernur terhadap APBD tahun  2016 maka akan ada pembahasan di komisi- komisi, dirapat pembahasan komisi inilah menurut Nopran  dapat dilakukan penggeresan program yg ada termasuk anggaran penanganan asap ini.
” Mungkin ada penambahan anggaran untuk penanggulangan asap ini,” katanya.
Sebelumnya Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam penandatanganan KUA & PPAS mengatakan, beberapa hari yang lalu di Istana Negara, Presiden di hadapan Gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia meminta kabupaten, kota dan provinsi harus menganggarkan biaya, dana untuk menghadapi bencana asap di APBD masing-masing.
“Jadi mungkin nanti ada perubahan di situ harus dianggarkan di APBD 2016,” katanya.#osk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Undang-Undang Desa Harus Direvisi

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, Undang-Undang Desa harus direvisi karena dalam pasal-pasal tersebut tidak dengan gamblang menyebutkan ...