Home / Headline / Suap DPRD Muba Berlangsung Sejak 2013

Suap DPRD Muba Berlangsung Sejak 2013

Palembang, BP

BP/MARDIANSYAH KESAKSIAN-Salah satu anggota DPRD Muba memberikan kesaksian saat sidang OTT pemerintah Muba di pengadilan negeri Palembang,Kamis (22/10)

BP/MARDIANSYAH
KESAKSIAN-Salah satu anggota DPRD Muba memberikan kesaksian saat sidang OTT pejabat Muba di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (22/10)

Sidang kasus suap LKPJ Kepala Daerah 2014 dan pengesahan APBD Muba 2015 dengan terdakwa Syamsudin Fei dan Fasyar serta Bambang Kuryanto dan Adam Munandar terus berlanjut, di Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Klas IA Khusus Palembang, Kamis (22/10).

Kali ini agenda persidangan pemeriksaan saksi Zainal Arifin, selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kabupaten Muba, serta Bambang dan Adam, untuk terdakwa Syamsudin Fei dan Fasyar.

Kepada majelis hakim, Syamsudin Fei yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Muba ini mengakui permintaan uang komitmen dari DPRD sudah terjadi sejak 2013 dan jika tidak dipenuhi anggaran tidak disahkan.

“Selama ini memang begitu, legislatif yang minta. Sebab sudah tiga tahun saya terlibat dalam tim anggaran pemerintah daerah,” ujar Syamsudin, saat menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan, Kamis (22/10).

Namun, untuk pengesahan anggaran di 2013 dan 2014, dirinya tidak mengetahui secara pasti nominal kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Muba. Hanya saja dirinya memastikan untuk uang komitmen 2014 masih ada sebesar Rp2,7 miliar yang belum dibayarkan.

“Kalau jumlahnya saya tidak tahu, tapi dari informasi satu persen dari APBD dan untuk pengembalian uang yang terpakai memenuhi uang komitmen, akan diambil dari anggaran yang didapat setiap SKPD. Serta tanpa diarahkan karena biasa seperti itu,” paparnya.

Sementara itu, terdakwa Fasyar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muba, mengaku selalu ditagih uang komitmen oleh anggota DPRD Muba.

“2014 Ada sisa utang ke DPRD, tapi saya tidak tahu, sebab tidak dilibatkan dan karena anggota DPRD banyak menagih,” kata Fasyar yang mengaku menyesal telah melakukan semua perintah atasannya ini.

Sama halnya dengan Syamsudin Fei, dalam keterangannya sebagai saksi, Bambang Kuryanto, Ketua Komisi III DPRD Muba ini juga mengakui pemberian uang suap untuk pembahasan APBD Muba ini telah terjadi sejak tahun sebelumnya.

Hanya saja Bambang yang telah dua periode menjadi anggota DPRD itu tidak mendapatkan jatah uang suap, lantaran dirinya jarang masuk kerja. “Iya yang mulia tahun lalu juga ada uang komitmen. Karena saya jarang masuk uang saya tidak diberikan oleh ketua,” tutur terdakwa Bambang.

Sedangkan saksi Adam Munandar yang juga menjadi terdakwa sebagai penerima suap mengatakan, adanya uang komitmen sebesar satu persen dari nilai APBD Muba 2015 diinisiator oleh semua fraksi di DPRD Kabupaten Muba dan pembahasan sempat dilakukan di Ruang Rapat DPRD. “Semua ketua fraksi hadir dalam rapat. Jika ketua (pimpinan DPRD-red) saya lupa,” ucap ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

Di samping itu, saksi Zainal Arifin, Kepala Dinas PU Cipta Karya menegaskan untuk memenuhi uang komitmen yang diminta DPRD, dirinya menyerahkan uang sebesar Rp500 juta, berdasarkan perintah Bupati Pahri Azhari.

“Siapapun diminta tolong oleh pimpinan pasti akan melakukannya. Dan saya terjemahkan itu perintah. Jadi saya mencarikan uang Rp500 juta, yang diserahkan kepada Syamsudin Fei,” paparnya.

Usai mendengar keterangan saksi dan pemeriksaan kedua terdakwa, Parlas Nababan menutup persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan terhadap dua terdakwa pemberi uang suap.#ris

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

HDMY Serahkan SK DPP Hanura ke Hakim

Palembang, BP–Sidang lanjutan  gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan pegiat demokrasi, RM Ishak Badaruddin, SM,HK melalui tim advokasinya dari kantor ...