Home / Palembang / Sengketa Lahan Stasiun Kertapati, Dewan Segera Panggil PT KAI dan Warga

Sengketa Lahan Stasiun Kertapati, Dewan Segera Panggil PT KAI dan Warga

Palembang, BP

Warga Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) saling klaim atas tanah sengketa yang akan dijadikan perluasan Stasiun Kertapati. Warga mengklaim memiliki sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) sedangkan PT KAI memilliki kekuasan penuh terhadap tanah tersebut.

Warga menduga tanah yang akan dikuasai tersebut untuk kepentingan pengusaha besar, sehingga tanah yang kosong nantinya akan dijadikan tempat penampungan batubara milik pengusaha, sehingga antara Pengusaha dan PT KAI ada kepentingan yang besar yang pada akhirnya warga Kemang Agung akan menjadi korban

Ketua komisi III DPRD Palembang Nazili meminta kepada PT KAI jangan melakukan pengusuran terlebih dahulu jika persoalan dengan warga belum tuntas, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

“Selesaikan terlebih dahulu persoalan yang ada, kami pastikan tidak ada pengusuran dalam waktu dekat, kami juga akan melakukan pemanggilan kembali baik warga maupun PT KAI, apa yang menjadi persoalan dapat dituntaskan secara bijak dan tepat nantinya,” kata Politisi Gerindra ini.

Sementara, Tokoh Pemuda Warga Kelurahan Kemang Agung Kertapati Hendra, sebagian besar menolak apa yang akan dilakukan PT KAI, ia mengklaim penolakan tersebut berdasarkan surat hak guna bangun (HGB) yang dimiliki warga, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 24 tahun 97, jika sudah menduduki tanah lebih dari 20 tahun tidak berhak untuk digusur.

“Kami juga memiliki HGB yang memiliki kekuatan hukum, sehingga PT KAI tidak serta merta dapat melakukan pengusuran secara sepihak,” kata Hendra, Rabu (21/10).

Selain itu dalam wacana PT KAI untuk mengembangkan stasiun Kertapati juga juga transparan, karena ada dugaan perluasan wilayah Stasiun digunakan untuk kepentingan pengusaha batubara atau akan digunakan gudang batubara, ini tidak sesuai dengan wacana semual.

“Banyak yang kami pertanyakan, selain itu juga pemerintah Palembang dan Provinsi tidak dilibatkan langsung dalam wacana pengusuran ini, harusnya ada kemonukasi antara pemerintah dan PT KAI,” jelas dia

Tidak hanya itu saja, dalam wacana ini PT KAI tidak dapat menunjukan Surat Keputusan (SK) dari Mendagri dan menteri Perhubungan untuk melakukan wacana pembagunan, dengan adanya SK apa yang akan dilakukan PT KAI berarti didukung penuh oleh pemerintah, jangan melakukan tindakan tanpa adanya SK yang sah.

“Sejauh tidak pernah ada PT KAI menunjukan SK kepada warga atas wacana tersebut, pembagunan tersebut. Mestinya prosedurnya ada sk baru bisa melakukan penggusuran terhadap warga.

Ia juga mengklaim jika PT KAI akan tetap melakukan pengusuran, pihaknya akan membentuk tim hukum dengan meminta bantaun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menghentikan proses pengusuran yang akan dilakukan.

“Selama ini PT KAI tidak pernah melakukan sosialiasai untuk melakukan pengusuran padahal pengusuran menyangkut banyak warga, kalau ada sosialiasi dan melakukan pertemuan secara baik dengan warga tentu akan ada jalan keluarnya,” kata hendra

Humas PT KAI Kertapati Suprapto mengungkapkan, belum ada penggusuran dalam waktu dekat. Namun pihaknya masih melakukan koordinasi dengan warga, sehingga pengusuran tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Karena tanah ini milik PT KAI sebagaimana peraturan Pemerintah otomatis tanah yang duduki masyarakat akan dipergunakan untuk perluasan pendukung, seperti perluasan rel, penampung batubara dan sebagainya. Yang pasti digunakan untuk pengembangan stasiun Kertapati yang ada saat ini,” jelas Suprapto

Sekretaris Daerah Ucok Hidayat menjelaskan Tentu pemkot akan memberikan mediasi kepada kedua belah pihak, namun tanah yang duduki miliki PT KAI, sehingga wajar jika PR KAI akan melakukan perluasan stasiun dengan mengunakan tanah yang ada. #ren

x

Jangan Lewatkan

Ratusan Koperasi Tinggal Papan Nama

Palembang, BP — Pertumbuhan koperasi di Kota Palembang terbilang cukup signifikan terutama yang dibentuk oleh masyarakat. Dari total 1082 hampir setengahnya ...