Home / Headline / Penanggung Jawab Crane Bisa Dipidana

Penanggung Jawab Crane Bisa Dipidana

Palembang, BP

BP/ARRACHIM CRANE ROBOH HANCURKAN LIMA RUMAH-Crane roboh yang menghancurkan lima rumah dikawasan Jalan Rajawali samping Hotel Grand Zuri Palembang, Rabu (21/10)Palembang, BP

Polisi terus menyelidiki kasus crane roboh yang menimpa lima unit rumah warga dan dua mobil, di Jalan Rajawali, Lorong Pipit 1, RT 22 RW 05, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang, Selasa (20/10). Jika terbukti lalai, penanggung jawab pembangunan hotel ini dapat dipidanakan.

“Kita lakukan penyelidikan terlebih dulu, apakah akibat kelalaian atau yang lainnya. Namun, jika dari hasil penyidikan terbukti bersalah, maka penanggung jawab pembangunan akan dipidana,” tegas Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Iza Fadri, Rabu (21/10).

Ketika disinggung apakah rumah warga korban tertimpa crane pembangunan Hotel 101 mendapat ganti rugi, Kapolda mengaku pihaknya hanya punya kewenangan mengusut masalah pidananya. “Kita hanya mengurusi masalah pidananya sedangkan untuk ganti rugi itu perdata, bukan kewenangan kami,” kata Iza.

Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Maruly Pardede, menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait kasus tersebut. Polisi sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian termasuk rumah yang mengalami kerusakan.

Para pekerja, katakan Maruly, saat ini dilarang untuk melakukan aktivitas apapun hingga penyelidikan dari Labfor Polda Sumsel selesai. Untuk itu, pihaknya saat ini masih menunggu hasil Labfor.

Menurut Maruly, sampai saat ini, sudah ada empat orang saksi yang dimintai keterangan oleh Polresta Palembang. Dua orang di antaranya adalah operator crane, penanggung jawab crane, dan warga yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. “Bila memang terbukti ada kelalaian, nantinya akan kita jerat dengan hukuman pidana,” ujar Maruly. #rio

 

x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...