Home / Sumsel / Musi Banyuasin / Fitra Kritisi APBD Kabupaten Muba

Fitra Kritisi APBD Kabupaten Muba

Palembang, BP
bedah-apbd-muba_20151020_161810Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan menggelar semiloka kegiatan kajian APBD Musi Banyuasin (Muba), Selasa (20/10), di Hotel Swarna Dwipa Palembang.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas efektivitas penggunaan APBD di Muba. Dalam pengantar yang dibuat oleh Fitra, perekonomian yang terjadi di Kabupaten Muba belum memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas meskipun pendapatan daerah tersebut terus meningkat.
Seperti diketahui  Tahun 2014 APBD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebesar Rp3,9 triliun namun pada tahun 2015 turun menjadi Rp2,6 trilun. Penurunan ini karena adanya pengurangan dana perimbangan dari pusat ke daerah.
Nuniek Handayani, Ketua Fitra Sumsel, mengatakan APBD Muba disokong dana perimbangan pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 90 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) 15 persen.
“DBH berasal dari bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas. Terbayang nanti beberapa puluh tahun mendatang ketika migas Muba habis. APBD Muba akan turun drastis,” ujarnya
Selain itu visi dan misi Permata Muba yang merupakan merupakan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Muba dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan arkonim dari Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil, Terdepan, Maju Bersama 2017.
“Hingga tiga tahun masa pemerintahan Pahri Azhari di Kabupaten Muba, Fitra memberikan catatan sebagai berikut. Sektor pendidikan, Muba berada di peringkat lima pada tahun 2012 dalam angka melek huruf. Artinya masih banyak orang-orang di Muba yang buta huruf. Dilihat dari angka lamanya harapan hidup yang mampu dicapai. Muba berada di peringkat empat. Di bawah Pagaralam,” katanya.
Selain itu sektor kesehatan Muba hanya mempunyai 12 dokter untuk melayani 100 ribu penduduk. Sedangkan bidan hanya 41 bidan per 100 ribu penduduk.
Sehingga Nuniek  menyimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Muba hanya memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya.
“Sementara kerusakan lingkungan semakin meningkat, belum menjadi prioritas. Padahal misi (Permata Muba) adalah meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Lanjut Nuniek, misi Pemda Muba belum menjadikan Permata Muba sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan.
“Hal ini terlihat ketidak seimbangan antar visi dan misi pada implementasinya,” katanya.
Namun Sekretaris Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, Nur Zahrawati yang hadir dalam acara tersebut membantah hal tersebut walaupun demikian dia mengakui bahwa masih banyak masyarakat miskin di Muba.
Hanya saja ia mengatakan bahwa tahun 2014 ini telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari 18,02 persen menjadi 16,65 persen.
” Hasil rapat BDT TNP2K 2014. Jumlah penduduk miskin di Muba turun menjadi 16,95 persen,” katanya.

Ia juga mengatakan, meskipun APBD Muba paling besar di Sumsel namun jumlah tersebut masih kecil jika melihat kondisi jumlah penduduk dan luasnya wilayah Muba.#osk

x

Jangan Lewatkan

Jadi Ketua Tikor Bansos Pangan, Sekda Muba Pastikan Penyaluran Tepat Waktu

Jakarta, BP–Terhitung Januari 2018 Program Subsidi Beras (Rastra) berubah nama menjadi Bantuan Sosial Rastra (Bansos Rastra) dan Bansos Rastra akan ...