Home / Sumsel / BPJS TK-Pemprov Sanksi Perusahaan yang Enggan Mendaftar

BPJS TK-Pemprov Sanksi Perusahaan yang Enggan Mendaftar

Palembang, BP
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) menggandeng Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pemberian sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang enggan mendaftar keanggotaan.

Oleh karena itu, BPJS-TK bersama Pemprov Sumsel terus mensosialisasikan peraturan pemerintah program BPJS-Ketenagakerjaan. Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel Drs H Akhmad Najib mengatakan, Pemprov Sumsel sudah sejak lama membuat peraturan gubernur terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Jika tak mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka secara bertahap pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan terkait. “Sanksi utama administrasi. Ini harus dipatuhi dan ditaati. Kita beri sanksi berupa teguran tertulis, denda, dan penghentian layanan publik,” ujarnya.

Adapun teguran tertulis yakni sanksi teguran diberikan paling banyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari. Kemudian sanksi denda sebesar 0,1 persen dikenakan paling lama 30 hari sejak berakhirnya sanksi teguran tertulis kedua terakhir.

Khusus penghentian layanan publik dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. “Pastinya sanksi tegas kita berikan. Kita bersama BPJS Ketenagakerjaan akan selalu mensosialisasikan dalam waktu dekat, namun sembari itu kita juga jalankan sanksi yang berlaku,” jelasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel Umardin Lubis mengatakan, kesadaran pengusaha mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terbilang masih rendah di Sumsel. Baru sekitar 400 ribu orang yang sudah terdaftar dari total 3 juta pekerja.

Ia mengatakan keadaan ini sangat disayangkan, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44, 45, dan 60 tahun 2015 tentang program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan hari tua.

“Ini menjadi tugas berat BPJS ke depan, sehingga akan gencar menyosialisasikan ke perusahaan-perusahaan hingga melakukan tindakan tegas berupa sanksi pencabutan izin usaha,” jelasnya.

Ia mengemukakan, tahun ini BPJS Ketenagakerjaan Sumsel mengusung target tinggi yakni terjadi penambahan jumlah peserta sebanyak 100.000 orang mengingat hanya 20 persen dari total pekerja sektor formal di Sumsel berjumlah 1,2 juta yang sudah mendaftar sebagai peserta.

Untuk itu, dirinya menilai sosialisasi ke kalangan pengusaha ini sangat penting dilakukan karena baru 30 persen perusahaan yang sudah mendaftar atau hanya berjumlah 3.653 dari total diperkirakan mencapai 10.000 perusahaan.

“Tak hanya sebatas sosialisasi, jika secara persuasif tetap membangkang maka BPJS juga siap bertindak tegas sesuai amanah undang-undang seperti pencabutan pelayanan publik, izin usaha hingga sanksi pidana,” tegasnya.

Karena itu, ia mengimbau perusahaan di Sumsel segera mendaftarkan perusahaannya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, tidak peduli perusahaannya besar atau kecil, semuanya wajib terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan karena jaminan sosial ini menjadi hak pekerja.

Untuk memaksimalkan kinerja, BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalin kerja sama dengan Pemprov Sumsel dan pelaku perbankan untuk memasukkan bukti sebagai peserta sebagai syarat pengajuan kredit usaha.

“Tak hanya sektor formal, sektor informal juga ditingkatkan jumlah pesertanya karena dari total 2,4 juta pekerja, baru sekitar 30 ribu saja yang mendaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Umar.

Jumlah pekerja se-Sumsel sebanyak 3,6 juta yang merupakan gabungan pekerja formal dan informal. Sementara Per 1 Juli 2015, program BPJS Ketenagakerjaan pun bertambah menjadi empat program yakni dengan tambahan program pensiun.

“Di Sumsel, baru ada sebanyak 80.208 karyawan yang terdaftar dalam jaminan pensiun. Sedangkan di Sumsel ada 91.306 orang. Secara keseluruhan di Sumbagsel ada 203.809 karyawan yang telah terdaftar,” terang dia. #idz

x

Jangan Lewatkan

Pilgub Sumsel 2018, Posisi PDIP Dan Golkar Kuat

Palembang, BP Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kholil Pasaribu melihat pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ...