Home / Headline / Perketat Izin Korporasi Perkebunan dan Hutan

Perketat Izin Korporasi Perkebunan dan Hutan

Palembang, BP
12141607_10206254989751952_3923908035180848038_n DPD RI mengharapkan, pemerintah tidak saja melakukan penanganan saat terjadinya kebakaran hutan, tetapi juga melakukan penanganan pasca bencana asap yang terjadi. Hingga penanganan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di tahun berikutnya.
Hal itu dikatakan anggota Komite I DPD RI Hendri Zainuddin dalam acara dialog publik penanganan asap 2015 di kantor DPD RI Jakabaring Palembang, Jumat (16/10).
Menurut Hendri, penanganan kabut asap dan kebakaran hutan harus dilakukan dengan cermat dan berkelanjutan. Karena, tindakan pemadaman membutuhkan tenaga yang besar, dana, dan  menimbulkan efek negatif bagi masyarakat.
“Ada persoalan tekhnis dan non tekhnis yang kita rekomendasikan kepada pemerintah pusat dan provinsi melalui FGD ini. Namun, upaya sebenarnya telah dilakukan dengan maksimal untuk memadamkan api, tinggal menanti hujan. Inilah solusi akhir yang kita nantikan, hingga api padam maksimal,” tegas Hendri.
Dia mengungkapkan, upaya pemerintah untuk mengendalikan api, yakni dengan membuat kanal dan hujan buatan. Tetapi, substansi dari persoalan kabut asap sebenarnya persoalan non teknis.
“Kita evaluasi perusahaan yang menjadi menyumbang terbanyak kebakaran hutan. kita tinjau ulang izin perkebunan yang membuat masyarakat resah, dan kita ingin agar pemerintah membuat moratorium pemberitan izin hutan dan perkebunan yang menjadi sumber masalahnya,” jelas dia.
Selain itu, efek bencana asap di Sumsel juga telah menimbulkan korban jiwa. Sebanyak tiga orang anak telah menjadi korbannya.
Ke depan, tegas Hendri, harus telah dilakukan skema penanggulangan kabut asap tersebut agar tidak menjadi bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa. Karena, akibat yang ditimbulkan kabut asap, bukan hanya kerugian ekonomi, dan kesehatan masyarakat terganggu tetapi juga korban jiwa.
“Dampak kesehatan sudah nyata, sudah ada korban 3 orang. Ini yang kita tekankan, bagaimana kejadian ini pasca 2015 harus lebih baik lagi. Skema penanggulangannya sudah terpetakan. Yang paling penting adalah perlindungan pada anak harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Selain itu menurutnya juga harus dilakukan harus dilakukan audit izin korporasi perkebunan dan memeriksa aparat pemerintah yang memberikan perizinan oleh pihak berwenang.
“Setelah diaudit, kedepan perizinan usaha khusus korporasi perkebunan dan hutan harus diperketat, baik izin di tingkat pusat dan daerah,” katanya.
Langkah selanjutnya yaitu dengan memuat regulasi yang ketat terkait keseriusan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan, dengan memperhitungkan dampak lingkungan dan sosialnya.
“Sehingga praktik-praktik pengelolaan perkebunan dan hutan tidak gegabah dengan mengambil langkah praktis dan efisien yang hanya menguntungkan korporasi,” jelasnya.
Menurut Hendri, regulasi di tingkat daerah dapat diatur dalam peraturan daerah (perda) tersendiri sesuai dengan keadaan dan situasi daerah masing-masing.
Sedangkan pusat, pemerintah bersama DPR dan DPD dapat mengajukan revisi undang-undang (UU) yang telah ada.
Hendri Zainuddin mengaku merasa terpanggil untuk terus mengawal permasalahan kebakaran lahan dan hutan  yang berakibat terjadinya kabut asap, khususnya yang terjadi di Sumsel, sesuai dengan daerah yang diwakilinya.
“Hasil dari aspirasi FGD ini, merupakan suatu tanggung jawab dan amanah yang wajib diperjuangkan ditingkat pusat, untuk dibicarakan secara regulasi dan tatanan kedepan yang lebih baik dan preventif,” katanya.#osk
x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...