Home / Sumsel / Gubernur Keluarkan Paket Insentif Pajak di Sumsel

Gubernur Keluarkan Paket Insentif Pajak di Sumsel

Palembang, BP

thumb_816171_05301002122014_Kadispenda_Sumsel,_MuslimGuna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak saat kondisi ekonomi sedang turun, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin membuat gebrakan dengan memberikan paket insentif keringanan (diskon) Pajak BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) plat kuning hingga 70 persen.
Kadispenda Sumsel H Muslim, SE, MSi, Jumat (15/10), mengatakan kalau intensif dari Gubernur Sumsel ini tidak lain untuk menyiasati turunnya trend penerimaan pajak BBN KB, terutama kendaraan baru yang dikarenakan kondisi ekonomi  yang turun saat ini.
“Kebijakan tersebut  berdasarkan Pergub No 21 Tahun 2015 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN KB Tahun 2015. Adanya keringanan ini bisa mendongkrak lesunya pembayaran BBN, terutama untuk yang bergerak di bidang transportasi,” kata Muslim. Selain itu untuk  meningkatkan hasrat orang untuk berinvestasi angkutan.
“Keringanannya itu besarnya 70 persen untuk angkutan umum orang, malahan untuk BBN (bea balik nama) kendaraan angkutan umumbarang sebesar 50 persen,” katanya.
Dengan adanya pengurangan beban BBN insentif 50 persen ini, yang bergerak di bidang transportasi tidak terbebani pajak yang mahal, diharapkan akan menerapkan bea angkut lebih murah. Supaya barang yang diangkut ini tidlak mahal,” katanya.
Menurutnya turunnya penjualan mobil baru saat ini jelas berimbas pula dengan menurunnya pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) yang tercatat di Dispenda Sumsel.
Pada tahun 2012 (255.419 unit) mengalami penurunan 33,46 persen dibandingkan tahun 2011 (383.839).
Pada tahun 2013 (220.472 unit) mengalami penurunan 42,56 persen dari 2011 atau turun 13,7 persen dibandingkan dengan tahun 2012.
Pada tahun 2014 (208.014 unit) mengalami penurunan 45,58 persen dibandingkan 2011 atau 5,65 persen dibandingkan 2013.
“Pada tahun 2015 diperkirakan hanya mencapai 170.000 unit kendaraan baru. Berdasarkan realisasi per 15 Oktober baru mencapai 128.402 unit,”  katanya.
Menurutnya, kendaraan baru cenderung turun berkorelasi dengan kondisi ekonomi di Indonesia.
Menurut Muslim, untuk perorangan juga digiring agar berbadan hukum. Kalau perorangan susah memonitor pajak yang lain.
“Bagaimana dengan yang perorangan. Diberikan toleransi 1 tahun untuk bernaung dengan perusahaan atau koperasi. Harus berbadan hukum di bidang transportasi 31Desember 2014-31 Desember 2015. Setelah itu kalau tidak berbadan hukum mereka membayar pajak tidak diberi insentif dan izinnya bisa dicabut,” katanya.
Kalau angkutan orang, trayek jelas itu berdasarkan rekomendasi Dishub kabupaten/kota/provinsi.
Untuk angkutan barang, ada barang khusus dan umum. Khusus ada yang berbahaya tidak dapat insentif.
Angkutan barang khusus berbahaya tidak dapat insentif barang mudah meledak, gas mampet, gas cair, cairan mudah menyala, kepadan mudah menyala, bahan oksida, racun yang mudah menular, barang beraifat radioaktif.
Angkutan khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus seperti curah, cair, peti kemas, hewan hidup, tanaman, dan alat berat.
Adapun dasar hukumnya antara lain, Permendagri No 101/2014 Pasal 2 huruf c. Berdasarkan PP 74 Tahun 2014 pasal 51 sampai 54 mengamanahkan dikasih insentif keringanan BBN. Permendagri No 101/2014: Pasal 7 ayat 1 dan 2. Permendagri No 101/2014: Pasal 7 ayat 1 dan 2. Hanya diberikan kepada ayat 1: Kendaraan umum orang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraanangkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku sebesar 70 persen (pasal 6).
Ayat 2: kendaraan bermotor angkutan umumbarang yang dimiliku oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku sebesar 50 persen (Pasal 6). Pasal 8: Selamat-lambatnya sejak Permen ini diundangkan (31 Desember 2014-31 Desember 2015).#osk
x

Jangan Lewatkan

Pilgub Sumsel 2018, Posisi PDIP Dan Golkar Kuat

Palembang, BP Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kholil Pasaribu melihat pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ...