Home / Headline / Jumat Dana Kampanye Dikucurkan

Jumat Dana Kampanye Dikucurkan

Palembang, BP
ahmad-naafi-sh-mkn-29278Jumat (16 /10) merupakan batas waktu akhir bagi para calon bupati/wakil bupati di tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pilkada serentak untuk melaporkan laporan sumbangan dana kampanye mereka kepada KPU kabupaten.
Penerimaan sumbangan dana kampanye ini akan terlihat utuh pada rekening khusus dana kampanye yang telah dibuka oleh masing-masing  pasangan calon (paslon) kepala daerah  saat dia mendaftarkan diri di KPU kabupaten masing-masing.
Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan paslon bupati wajib menyusun dan melampirkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pada KPU kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada paling lambat tanggal  16 Oktober 2015.
“LPSDK disampaikan oleh paslon atau petugas yang ditunjuk tapi wajib menyampaikan surat tugas,” ujar Naafi, Rabu (14/10), seraya mengatakan akan mengumumkan LPSDK ini paling lambat 1 hari sejak diterima pada tanggal 16 Oktober 2015  di website KPU masing-masing.
Mengenai sangsi yang diberikan dijelaskan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye dikenai sangsi sesuai aturan perundangan baik parpol atau gabungan parpol atau paslon bila terbukti melanggar.
Naafi menjelaskan LPSDK mencakup pembukuan yang memuat seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye baik oleh perorangan atau dari perusahaan yang sumbangannya dibatasi.
Jenis form yang dilaporkan yaitu form LPSDK 1-parpol maupun perseorangan. Yang dilampirkan pula surat pernyataan dari penyumbang baik perseorangan,kelompok atau badan hukum swasta.
Sementara itu Ketua KPU Sumsel Aspahani berharap semua paslon dapat mematuhi jadwal LPSDK paling paling lambat disampaikan tanggal  16 Oktober 2015.#osk
x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...