Home / Headline / Cawawako Palembang Rawan Transaksi Uang

Cawawako Palembang Rawan Transaksi Uang

Palembang, BP
10926453_10203603432348661_6005770572793771104_nBukan hanya pemilihan umum kepala daerah yang rawan transaksi uang, pemilihan wakil walikota Palembang yang saat ini sedang digodok oleh partai pengusung pasangan Romi Herton-Harnojoyo juga rawan transaksi uang atara calon wakil walikota dan partai pengusung. Karena itu, pengamat politik Sumsel, Joko Siswanto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan.
“Saat ini kursi wawako Palembang sedang kosong. Untuk mengisinya, semua partai pengusung berhak mengajukan calon wakil walikota, yang selanjutnya diserahkan ke walikota dan dipilih oleh dewan. Nah saat-saat seperti ini sangat rawan terjadi politik uang,” ujar Joko, Senin (12/10).
Sebetulnya, hampir di setiap tahapan pemilihan wawako terdapat titik-titik rawan. Sekarang ini, menurut Joko, transaksi uang rawan terjadi antara calon dan partai pengusung. Calon rela membayar sejumlah dana agar namanya bisa lolos menjadi salah satu kandidat yang diajukan partai. Selanjutnya, kerawanan transaksi uang terjadi ketika pemilihan dilakukan oleh anggota dewan.
“Pada tahapan ini sangat rawan terjadinya politik uang. Calon akan bernegosiasi dengan pemilih yang dalam hal ini anggota DPRD Kota Palembang, agar suaranya diberikan kepada calon yang bersangkutan. Sebagai imbalannya calon akan memberikan sejumlah uang,” katanya.
Tindakan melanggar hukum ini, kata Joko, tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak berjalan sesuai aturan yang ada. Partai memilih calon berdasarkan kemampuan dan kecocokan dengan walikota yang akan menggunakannya, bukan karena uangnya.
“Begitu pula dengan calon, jangan memaksa partai untuk mengeluarkan namanya dengan menjanjikan sejumlah uang. Tetapi berjalanlah sesuai aturan yang ada,” katanya.
Masalah uang mahar memang sangat sulit dibuktikan. Harus ada orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk menanganinya, yakni KPK. “Saya berharap, transaksi uang tidak terjadi dalam pemilihan walikota Palembang, karena apa yang terjadi di Kabupaten Muba sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” katanya.
Mengingat banyaknya tahapan pilkada yang rawan transaksi uang, Joko menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sudah mau turun memantau pelaksanaan pilkada, dapat ikut mencermati pelaksanaan pemilihan walikota Palembang.
“Kami harap KPK bisa ikut terjun mengawasi jalannya pemilihan wakil walikota Palembang,” katanya.
Sementara itu dimasyarakat banyak isu yang menyebutkan, kalau nego-nego bahkan transaksi uang sudah mulai terjadi antara calon wawako dan partai pengusung. Tidak tanggung-tanggung, uang mahar yang diajukan mencapai miliaran rupiah.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Dongkrak Harga Jual Karet Melalui Inovasi Aspal Karet

Sekayu, BP–Harga karet berfluktuatif, sangat bergantung pada kondisi pasar internasional. Untuk mendapatkan harga jual yang bagus, perlu sentuhan inovasi. Salah ...