Home / Headline / Revitalisasi Rusun, Abaikan Nasib Penyewa?

Revitalisasi Rusun, Abaikan Nasib Penyewa?

Palembang, BP

BP/MARDIANSYAH RUMAH SUSUN-Sejumlah warga penghuni rumah susun sedang melakukan aktivitas dan kegiatan rutin,Minggu (11/10) kurang lebih ratusan bahkan ribuan kepala keluarga yang menetap tinggal dan menggantungkan hidup dikomplek rumah susun kawasan 24 Ilir ini.

BP/MARDIANSYAH
RUMAH SUSUN-Sejumlah warga penghuni rumah susun sedang melakukan aktivitas dan kegiatan rutin, Minggu (11/10). 

Langkah Pemerintah Kota Palembang dan Perum Perumnas untuk melakukan peremajaan Rumah Susun (Rusun) di kawasan 23-24 Ilir disinyalir sarat dengan kepentingan. Alih-alih mendukung program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), proyek pembangunan ini malah membuat ribuan warga penyewa resah.

Memiliki status jelas sebagai warga Kota Palembang, bahkan mendukung pemilihan wakil rakyat dan Walikota Palembang, tidak membuat warga rusun atau penyewa diperhatikan nasibnya. Rencana groundbreaking Desember mendatang seakan cambuk bagi warga rusun untuk segera angkat kaki dari tempat mereka tinggal dan hidup selama ini.

Adakah perhatian pemerintah tentang sosial, ekonomi, dan budaya warga yang sudah menua tinggal di sini? “Itu kebijakan pemilik. Setelah ini dibangun, penyewa bisa negosiasi lagi dengan pemilik untuk tetap tinggal di sini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang Syafri Nungcik.

Untuk siapa revitalisasi ini? Dari keterangan penyewa rusun, pemilik banyak yang menguasai lebih dari satu kamar rusun. Bahkan, ada yang mencapai belasan kamar dengan status atas nama orang lain. Padahal pemilik hanya satu atau dua orang.

Penyewa rusun bahkan menyebut, kepemilikan rusun ini tidak sedikit dikuasai pejabat pemerintahan. Jika revitalisasi ini terjadi, sudah bisa dipastikan, pemilik akan ketiban durian runtuh. Apalagi yang punya belasan kamar.

“Sudah mendapat sewa tiap tahun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kami yang bayar, lingkungan dijaga dengan baik, mendapat uang pengganti jutaan selama proses pembagunan, setelah dibangun mendapat unit baru, ini gila,” kata Kr (40), warga rusun yang sudah lebih dari 20 tahun menyewa.

Pria yang meminta namanya disamarkan ini menyebutkan, pemerintah selama ini tidak pernah mengajak penyewa berbicara. Pembicaraan hanya sebatas pihak Perumnas dengan pemilik. Sementara penyewa yang notabene masyarakat kecil belum memiliki rumah dibiarkan bergejolak dengan kabar gedung akan dibongkar.

“Ke mana lagi kami harus pindah, di sini sosial masyarakat sudah terbentuk lama. Ke mana saja pemerintah selama ini. Wajah kota yang seperti apa yang akan dibenahi, kalau masyarakat tetap kesulitan. Untuk apa wajah kota dipercantik. Ini ada misi golongan yang ingin memperkaya diri,” katanya.

Untuk menuntut warga rusun mengaku tidak memiliki hak secara fisik bangunan, namun secara hak warga negara, pemerintah wajib mendahulukan. “Kami ingin ada tower yang dibangun untuk penyewa dengan harga sewa yang sama seperti saat ini. Itu namanya baru membantu rakyat kecil, kalau membangun untuk pemilik rusun itu bukan untuk rakyat kecil, harusnya wakil rakyat yang berdasi ini melek dengan rencana ini,” timpalnya.

Dari informasi yang dihimpun, lebih dari 80 warga rusun adalah penyewa, atau sekitar 3.000 warga yang memiliki status legal kependudukan. Ketika diusir, sudah dipastikan warga penyewa akan kelimpungan. Mulai menghadapi masalah pindah kependudukan, pindah sekolah, mencari mata pencarian baru, hingga tempat tinggal baru yang sulit dicari.

“Tahun 1981 terjadi kebakaran hebat di sini, empat kelurahan terbakar habis. Kini kami mendapat bencana lagi, rusun ini akan dibongkar dan keperuntukannya untuk pemilik yang sudah kaya raya,” singkatnya.

Kebijakan Pemerintah Kota Palembang untuk merevitalisasi Rumah Susun yang berada di kota Palembang ditentang banyak penghuni rumah susun. Pemerintah dinilai tidak melakukan sosialiasi. Selain itu, nilai uang yang diberikan selama proses revitalisasi dinilai jauh dari kebutuhan.

“Pertama di surat perjanjian setelah bangunan selesai maka penghuni rusun diperbolehkan kembali menghuni rusun yang baru tanpa biaya. Tapi ada embel-embel membayar administrasi dan pajak. Nah itu yang menjadi pertanyaan, salah-salah nanti bayar mahal lagi,” keluh M Aqib, salah seorang pemilik salah satu hunian di rumah susun di blok 42.#tim

 

 

x

Jangan Lewatkan

Pembukaan Kegiatan SUPREME SMANTA 2017

Palembang, BP Suasana tertib dan penuh antusias menghiasi pembukaan kegiatan Sport Unity Precious Event and Most Eligible SMA Negeri 3 ...