Home / Headline / Penyewa Resah, Ganti Rugi Tak Memadai

Penyewa Resah, Ganti Rugi Tak Memadai

M Aqib sudah puluhan tahun menghuni Rumah Susun di kawasan 23-24 Ilir, Palembang. Ia kecewa kepada pemerintah yang hanya memberikan uang kisaran Rp5 juta, Rp7,5 juta, dan Rp10 juta untuk keluar dari rusun itu.

BP/MARDIANSYAH RUMAH SUSUN-Salah satu warga penghuni rumah susun sedang menjemur pakaian didepan jedela,Minggu (11/10) kurang lebih ratusan bahkan ribuan kepala keluarga yang menetap tinggal dan menggantungkan hidup dikomplek rumah susun kawasan 24 Ilir ini.

BP/MARDIANSYAH
RUMAH SUSUN-Salah satu warga penghuni rumah susun sedang menjemur pakaian di depan jedela, Minggu (11/10).

“UANG itu hanya cukup untuk pindahan. Padahal penyewa harus menata ulang dan lain-lain. Apalagi ada yang lima juta,” sesal M Aqib.

Aqib mengaku bingung setelah keluar dari rusun akan tinggal di mana. Ia bercerita, di antara ratusan penghuni rusun, ada yang mematikan mata pencaharian dan banyak lagi yang lain.

“Kalau mau dibangun lagi, kenapa pemerintah tidak beli sekalian jadi kami bisa pindah dan tak dirusun lagi,” terangnya. Misalnya untuk tipe 54 akan melepas kamar ke pemeritah jika mau membayar Rp350 juta, kemudian tipe 36 bisa Rp250 juta dan tipe 18 bisa dilepas pada harga Rp150 juta.

“Kalau pemerintah mau serius, beli sajalah. Jangan seperti ini, tidak hanya saya kok yang tidak setuju,” tegasnya.

Senada dengan Herlina, salah satu penghuni rusun blok 43 yang secara tegas menolak kebijakan pemerintah tersebut. “Saya sudah sejak 1983 di sini dan saya juga bilang ke suami agar jangan isi surat perjanjian. Kami mau tinggal di mana, uang yang ditawarkan mana cukup,” ujar wanita yang akrab dipanggil Bu Iin ini.

Dikatakannya, dirinya pun masih enggan untuk menandatangani surat perjanjian yang diberikan. Pasalnya, keputusannya pun sudah bulat dan baginya tak hanya dirinya yang menolak.

Berbeda dengan Neli, yang merupakan pengontrak di salah satu rusun di blok 41. Menurutnya, jika ini merupakan kebijakan pemerintah dan berdampak baik untuk semua penghuni dirinya pun menyetujuinya.

“Ya, gimana lagi. Kalau ini sudah keputusan pemerintah saya setuju saja. Lagi pula saya kontrak di sini, tidak tahu yang lain,” ujarnya Neli sembari mengasuh dua balitanya ketika dibincangi BeritaPagi.

Apakah revitalisasi yang akan dilakukan pada bulan Desember merugikannya, Neli menyatakan bahwa kebanyakan pengontrak dan pemilik kontrakan memberlakukan sistem bulanan.

“Saya di sini bulanan jadi kalau sudah tahu Desember nanti lihat kondisi, kalaupun pindah ya kita pindah,” ujarnya.

Sementara itu warga rumah susun 26 Ilir ogah meninggalkan tempat tinggalnya selama belum ada kejelasan ganti rugi. Salah satu sikap tegas ini disampaikan Edo Ismail, Kamis (9/10). Menurutnya, sampai sekarang belum ada kejelasan ganti rugi terkait rencana pemerintah Kota Palembang melakukan revitalisasi pada tempat tinggal mereka.

“Ini tempat tinggal kami, jangan asal bongkar saja, kami tidak mau hanya sekadar diberikan uang sewa rumah pertahun Rp7,5 juta saja,” katanya kesal.

Pasalnya, Perum Perumnas sebelumnya cuma menjanjikan ganti rugi sebesar Rp7,5 juta per tahun buat pemilik rumah susun tipe 36. Sementara tipe 54 mendapatkan Rp10 juta per tahunnya. Dana ini dianggap sebagai bantuan pada warga untuk menyewa kosan selama revitalisasi dilakukan.

“Kita dapatkan dana itu selama dua tahun sesuai dengan masa pembangunan, jadi buat tipe 36 dapat Rp15 juta dan tipe 54 dapat Rp20 juta buat menyewa kontrakkan,” ujar pria yang kesehariannya bekerja membantu ruang pamer penjual mobil bekas ini.

Secara lisan, Perum Perumnas juga berjanji akan memberikan apartemen setipe pada warga yang merasa dirugikan.

“Tapi itu hanya lisan saja, saat kita minta ada perjanjian tertulis di atas materai, sampai sekarang belum ada, jadi kita tidak mau meninggalkan rumah kami,” tegasnya.

Edo sendiri bersedia angkat kaki dari rusun apabila diberikan ganti rugi seharga rumah. Untuk tipe 36 seharusnya ganti rugi sebesar Rp150 juta. Sementara tipe 54 tentunya lebih besar lagi.

Diakui Edo, rusun yang sekarang ditinggalinya bersama keluarga merupakan miliknya. Dirinya memegang hak penggunaan bangunan, itu artinya bangunan menjadi miliknya sementara tanah milik pemerintah.

Ia membeli tempat tinggal di Rusun 26 Ilir ini sejak tahun 1990-an. Sesuai perjanjian harus membayar perbulan Rp50 ribu.

“Memang sekarang uang itu kecil, tapi tahun 1990 itu cukup besar, sekarang sudah lunas, jadi bangunan milik kami, ini rumah kami, kalau mau kami pindah maka harus ada perjanjian di atas materai kalau bangunan selesai kami bisa tinggal lagi di rumah susun,” jelasnya.

Beda lagi dengan Iqbal yang tinggal di blok 25, dirinya mengatakan warga rusun sekarang semakin khawatir atas rencana ‘pemudaan’ rumah mereka.

Untuk dirinya pribadi yang berstatus menyewa sebesar Rp450 ribu tidak terlalu keberatan. Tapi bagi mereka yang sejak awal berdirinya rusun sudah tinggal di sini akan sangat berat meninggalkan tempat tinggalnya.

“Warga rata-rata pemilik bangunan sejak tahun 1990-an, kalau warga keberatan hanya diberikan Rp10 juta per tahun itu wajar, karena harga rumah sekarang sudah tembus ratusan juta,” jelasnya.

Sejak awal pun para warga ini berstatus pemilik dengan mencicil perbulan dari rusun yang mereka tinggali. “Saya menyewa Rp450 ribu per bulan, harga sewa di rumah susun ini tergantung posisi, kalau lantai satu bisa tembus Rp8 juta, kalau lantai dua sampai empat sekitar Rp 4-5 juta,” jelasnya.

“Rumah susun ini mahal sebab berada di tengah kota, warga setempat menolak revitalisasi karena khawatir dibohongi dengan janji memberikan bangunan yang sama setelah dibangun,” jelasnya.#tim

x

Jangan Lewatkan

12 Teroris Berencana Serang Kantor Polisi di Sumsel

Palembang, BP–Sebanyak 12 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror pada Minggu (10/12) lalu masih menjalani pemeriksaan di Mako ...