Home / Headline / Pedagang Pasar 16 Setuju Proses BOT Dibatalkan

Pedagang Pasar 16 Setuju Proses BOT Dibatalkan

Palembang, BP

IMG_20150923_093617PT GTP dianggap tidak membangun, sementara GTP sendiri mengklaim penghentian pembangunan Pasar 16 berdasarkan surat dari PD Pasar.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menyarankan kepada PD Pasar Palembang Jaya untuk membatalkan Proses Build Operate and Transfer (BOT) Pasar 16 dengan Pihak PT Ganda Tahta Prima (GTP).

Tanpa menyebutkan dasar pembatalan secara jelas, Dewan menyarankan pembatalan ini apabila pengelola tidak memenuhi apa yang di prasyaratkan dalam perjanjian kontrak kerja sama.

“Di sini kami hanya menyarankan, setelah kami melihat ke lapangan, evaluasi pengaduan, dan evaluasi isi dari perjanjian itu sendiri, BOT ini disarankan untuk dibatalkan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palembang Chandra Darmawan didampingi Wakil Komisi II Syahril Edi, Jumat (9/10).

Chandra tidak mau berbicara banyak soal poin dan pasal hingga harus dilakukan pembatalan BOT ini secara detil, sebab tujuh hari kerja setelah rapat kemarin, pihaknya akan memberikan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palembang melalui PD Pasar.

“Kami tidak bisa sebutkan detil point aturan yang dievaluasi, hanya saja dari isi perjanjian, ada point yang tidak dipenuhi, sebagai pengawas ini sudah tugas kami menyarankan kepada pemerintah melalui PD Pasar,” tambah Chandra.

Chanda menyebut jika pihak yang bekerja sama harus melakukan pembangunan dan bukan renovasi, sementara sejak 2013 kontrak hingga saat ini tidak ada pembangunan. Sesuai aturan disebutkan 360 hari dari perjanjian itu dibuat harus dibangun.

“Namun kami tegaskan, semua keputusan ada di Pemerintah Kota kami bukan pengeksekusi, disini kami hanya menyarankan sesuai dengan evaluasi yang dilakukan,” jelas dia.

Sementara itu, General Manager PT GTP yang mengelola Pasar 16 Ilir Budi Sulistianingsih mengatakan pihaknya telah membangun pasar sesuai dengan perjanjian. Pihaknya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan saran Dewan kepada PD Pasar.

“Yang harus dicatat dalam hal ini adalah kami sudah menjalankan isi perjanjian susuai dengan kontrak kerja sama. Penghentian pembangunan pun itu atas surat dari PD Pasar,” kata wanita berkerudung yang akrab disapa Yeyen ini.

Yeyen menggarisbawahi jika PT GTP taat aturan dan menjalankan isi aturan, jika ada pihak yang bilang menyalahi aturan silahkan dibuktikan. “Buktikan saja, jangan hanya opini dan asumsi, pada dasarnya kami sudah menjalankan proses kerja sama ini sesuai prosedur.

Terkait pembatalan perjanjian, Yeyen mengatakan ada tiga hal yang membuat perjanjian ini dibatalkan yakni atas persetujuan dari ke dua belah pihak, wanprestasi dan diputuskan pengadilan.

“Pada intinya kami berusaha untuk membuat pasar ini lebih layak lagi bagi penjual dan pembeli, selama ini kami sudah berusaha untuk membangun, memang ada penghentian pembangunan namun itu atas surat dari PD Pasar dan itu bisa dibuktikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar 16 Hj Yeni didampingi Wakilnya Amri mengatakan pihaknya cukup mendukung upaya dewan untuk menyarankan pembatalan proses BOT.

“Kami mendukung upaya Komisi II ini, memang ada yang kurang setuju dengan upaya pengelola menarik sewa, padahal kontrak kami hingga awal 2016,” kata Amri.

Amri mengatakan pihaknya berharap siapapun yang mengelola pasar harus berdampak baik bagi semua pedagang.
Pedagang lainnya, di Pasar 16 Ina(30) mengatakan pihaknya berharap siapapun pengelola pasar ini harus memberikan dampak yang baik bagi pedagang maupun pembeli.

“Kami senang jika pasar ini diperbaiki, hanya saja jika ada biaya sewa harus terjangkau,” katanya. #ren

x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...