Home / Sumsel / DPD Tolak Rencana Revisi UU KPK

DPD Tolak Rencana Revisi UU KPK

 Jakarta, BP
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menegaskan, DPD RI menolak rencana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika untuk melemahkan lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Meski revisi merupakan hak DPR RI dan DPD RI, kalau tujuannya untuk melemahkan KPK akan ditolak. Apalagi ada pembatasan KPK 12 tahun lagi dan mempreteli kewenangan penyadapan dan penuntutan.
 “Sikap resmi DPD RI menunggu bagaimana perkembangan pembahasan di Baleg DPR RI. Kalau terbukti dipaksakan masuk Prolgenas 2015 dan melemahkan KPK, DPD RI akan menolak,” tegas Farouk Muhammad di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (9/10).
Menurut Farouk, revisi UU KPK  sah-sah saja dilakukan legislatif, namun harus didahului dengan kajian   komprehensif. Baik menyangkut kajian filosofis, maupun yuridis dan sosiologis. “KPK didirikan sebagai amanat reformasi, jangan sampai mengkhianati perjuangan reformasi yang dimotori mahasiswa,” kata Senator dari NTB tersebut.
Dia mempertanyakan mengapa ada usulan KPK cukup 12 tahun atau 20 tahun lagi. Apakah harus melalui kajian akademis, dan melibatkan seluruh stakeholder, seperti MPR RI, Presiden RI, MK RI, MA, Kejagung, dan Kepolisian agar memiliki argumentasi.
Dia mengakui Kejagung dan Kepolisian saja belum kuat dan belum siap menuntaskan kasus korupsi. Ketika kedua lembaga penegak hukum itu sama-sama kuat memang tidap perlu lagi melibatkan KPK. “Jadi, revisi UU KPK itu jangan dilihat dari aspek politik saja, namun  mempertimbangkan secara obyektif terhadap kinerja Kepolisian dan Kejagung,” tambahnya.
Menyinggung soal   RUU Pengampunan Nasional, akan diberikan kepada koruptor dan pengemplang pajak  jika bersedia mengembalikan hasil kejahatan tersebut, Farouk menandaskan,  tindakan perdata tidak bisa menghapuskan tindak pidana. Jadi, jangankan mengembalikan 10 persen, 100 persen pun tindak pidana kejahatan  tidak bisa dihapus.  Aspek pidananya jalan terus,” jelas Farouk.
 Farouk berharap setiap kebijakan perundang-undangan,  wakil rakyat jangan sampai mengkhianati amanat dan perjuangan reformasi. Memang KPK masih memiliki kelemahan, sehingga perlu   dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi, bukan untuk melemahkan.
“DPD RI menunggu perkembangan pembahasan di Baleg DPR RI,” paparnya.
Sementara itu  Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan  menyatakan, DPR  berjuang  dan berpihak kepada rakyat sehingga, DPR sebagai representasi rakyat pasti  mendengar aspirasi rakyat.
“Soal revisi UU KPK, proses pembahasan  harus persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Yamg jelas DPR   mendengarkan aspirasi rakyat  yang  menolak pelemahan KPK,” tegas Taufik.
Dikatakan, wacana revisi UU KPK   masih merupakan proses di Badan Legislasi  sehingga masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat  akan dipertimbangkan. ” Aspirasi apapun, kita hormati semua. Itu  kekayaan dalam proses demokrasi. Kita melihat UU KPK seperti yang lain, tapi ada spesifikasi karena dia dilahirkan DPR, tentu harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Taufik mengaku tidak setuju apabila revisi UU   berujung pada pelemahan KPK. Tapi  kalau untuk penguatan KPK, akan didukung semua. Tinggal menunggu prosesnya seperti apa. #duk
x

Jangan Lewatkan

Pilgub Sumsel 2018, Posisi PDIP Dan Golkar Kuat

Palembang, BP Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kholil Pasaribu melihat pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ...