Home / Headline / Revisi UU, Lucuti Kewenangan KPK

Revisi UU, Lucuti Kewenangan KPK

Jakarta, BP

KPK menggelar konferensi pers terkait rencana revisi UU No.30 th 2002 tentang KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2015). KPK menolak tegas rencana revisi UU tersebut karena akan melemahkan KPK. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

KPK menggelar konferensi pers terkait rencana revisi UU No.30 th 2002 tentang KPK, Jakarta, Rabu (7/10). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, menyatakan, ada beberapa anggota DPR yang ingin mereduksi kewenangan KPK dengan mengajukan revisi UU KPK.

Dalam tataran pelaksanaan, 12 tahun sejak UU yang telah direvisi itu diberlakukan maka KPK tidak perlu ada lagi. “Saya tidak percaya ini institusi DPR, tapi memang ada sebagian anggota DPR, entah alasan apa saya tidak tahu untuk mereduksi kewenangan KPK,” kata Budi, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10).

Konferensi pers itu dilakukan menyusul pengajuan revisi UU KPK oleh enam fraksi DPR, yaitu fraksi PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, dan PKB ke Badan Legislasi DPR, pada Selasa (6/10).

“Saya lebih suka tidak sebut DPR sebagai institusi tapi sebagian anggota DPR yang bernafsu sekali untuk merevisi RUU yang justru mereduksi kewenangan KPK. Tidak semua anggota DPR setuju bahkan beberapa fraksi menyatakan penolakan terhadap UU KPK,” kata Budi.

“Naskah rancangan RUU itu saya yakin untuk melemahkan KPK misalnya membatasi umur KPK hanya 12 tahun. Jelas bertentangan dengan TAP MPR VIII/2001 yang jelas menyebut KPK tidak diberi ruang atau batasan waktu untuk bekerja karena korupsi sangat banyak dan kita sepakat itu,” katanya.

Terdapat sejumlah kejanggalan dalam RUU KPK tersebut, misalnya pertama KPK diamanatkan hanya fokus untuk melakukan upaya pencegahan dan menghilangkan frase pemberantasan korupsi (pasal 4).

Kedua, KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (pasal 5). Ketiga, penghilangan wewenang penuntutan oleh KPK maupun monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara sebagaimana pasal 7 butir d.

Yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif atau legislatif.

Sementara itu, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menilai UU KPK saat ini justru masih harus disempurnakan, bukan dilemahkan.
“Saya kira UU KPK saat ini belum baik, harus disempurnakan bukan dilemahkan. Kami menerima tamu tiap bulan dari luar negeri, mereka belajar ke sini. Betapa sesungguhnya di luar negeri KPK diberi penghargaan,” lanjutnya.
Ruki menambahkan, indeks korupsi Indonesia saat ini sudah mulai membaik. Ia pun meminta semua pihak untuk membantu dan memperkuat KPK ke depannya. “Indeks korupsi kita juga membaik meskipun belum memuaskan. Mari kita perkuat KPK, kritisi terus,” ujar Ruki.

DPR sendiri benar-benar tancap gas untuk merevisi UU KPK yang ada saat ini. Revisi UU ini ditargetkan bisa selesai bersamaan dengan pimpinan KPK baru terpilih yaitu pada Desember 2015.

“Bulan depan akan ada pemilihan komisioner KPK baru. Setelah UU diperbaiki, kita ingin mereka (komisioner baru-red) jalankan UU yang baru. Kita tidak ingin ada benturan,” kata anggota DPR Misbakhun di Gedung DPR, Senayan.

Misbakhun merupakan 1 dari 45 anggota DPR yang menjadi inisiator revisi UU KPK. Menurutnya, revisi UU KPK bisa mencegah kejadian pimpinan KPK terjerat kasus seperti yang sebelumnya. “Sekarang dua pimpinan KPK hadapi masalah hukum. Ini yang ingin kita selesaikan,” ujarnya.

Dia menyebut yang disetujui oleh para inisiator di DPR adalah agar revisi UU KPK menjadi prolegnas 2015. Menurut Misbakhun, para inisiator belum menyepakati draf yang dibagikan dalam rapat Baleg.

“Belum ada draf yang kita sepakati. Substansinya adalah ingin masuk ke Prolegnas 2015. Belum substansi apa yang ingin kita perbaiki,” ucap Misbakhun.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR Arteria Dahlan yang juga mengusulkan revisi UU KPK. Dia ingin substansi baru di UU KPK yang direncanakan ini bisa menjadi gambaran bagi pimpinan KPK baru nantinya.

“Ini ide awal, di samping bulan Desember ada pemimpin KPK yang baru yang kita ingin gambarkan ke mereka bahwa fasilitas sekarang begini. Apakah mereka sanggup atau tidak?” ujar Arteria.

Menko Polhukam Luhut Panjaitan menegaskan dukungan penuh Presiden Jokowi atas KPK. Tapi yang disoal mengenai penghentian penyidikan kasus atau SP3 yang masih dipertanyakan. KPK selama ini tak punya kewenangan menghentikan kasus.

“Sangat tinggi untuk penguatan KPK. Tapi juga kita, misalnya kayak SP3 tadi itu kan masalah hak asasi manusia,” terang Luhut di Kompleks Istana, Jakarta.

Menurut Luhut, soal lainnya adalah mengenai pengawasan. Tidak ada lembaga yang mengawasi KPK. “Terus kemudian misalnya kita lihat, masa iya nggak ada yang ngawasin, contoh seperti itu, mosok kamu nggak ada yang ngawasin, organisasi apa sih di dunia ini yang nggak diawasin, pemerintah saja diaudit,” tuturnya. “Ya kayak-kayak gitu lah, kita pengen lihat itu.”#det/ant/rol/edo

x

Jangan Lewatkan

Sumsel Siaga Musim Hujan

Palembang, BP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel), gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Banjir dan Tanah Longsor tahun ...