Home / Headline / Laporan Keuangan Sumsel Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan Keuangan Sumsel Wajar Tanpa Pengecualian

Jakarta, BP

wagub WTPPemerintah Provinsi Sumsel kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2014 dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jumat (2/10).

Usai menerima penghargaan, Ishak Mekki menyatakan terima kasih dan mengapresiasi jajaran pemerintahan Sumatera Selatan yang telah bekerja keras sehingga kembali menerima penghargaan ini seperti tahun sebelumnya.

“Ke depan, kami berharap dapat meraih kembali. Kami optimis predikat ini akan dapat dipertahankan,” katanya.

Penghargaan serupa juga diterima oleh sejumlah Kabupaten/Kota di Sumsel. Seperti Kota Palembang, Prabumulih, Lubuklinggau dan Pagaralam, Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, Musirawas, Lahat, Muaraenim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Sedangkan Kabupaten Banyuasin, PALI, Muratara, Empatlawang, dan OKU masih meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

Beberapa hal utama yang masih menjadi hambatan pemerintah daerah untuk mencapai predikat WTP adalah sistem pengelolaan, penyajian, dan penatausahaan aset atau barang milik daerah yang belum terorganisir dan dimanfaatkan secara tepat dan efisien.

Menkeu Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, opini laporan keuangan pada 2014 mengalami banyak peningkatan. “Disclaimer menurun secara signifikan di kementerian dan lembaga (K/L). Sementara opini wajar di pemerintah daerah menunjukkan peningkatan,” jelasnya, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sekaligus penyerahan penghargaan ini, kemarin.

Pemerintah berharap, Rakernas ini dapat meningkatkan komitmen para pengelola keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 287 Laporan Keuangan (LK) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini terdiri dari 62 LK K/L, 26 LK Pemerintah Provinsi, 149 Lk Pemerintah Kabupaten dan 50 LK Pemerintah Kota.#idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Cek Keberadaan Tenaga Kerja Asing di PT Hok Tong

Palembang, BP  ISU tenaga kerja asing cukup mendapat sorotan. Terkait hal itu, anggota DPRD Sumsel asal Dapil I Kota Palembang ...